Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Nunukan Naik

R
Penulis: Riko Aditya❯
Sekretaris Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar. FOTO: RADAR TARAKAN
Sekretaris Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar. FOTO: RADAR TARAKAN

NUNUKAN - Berdasarkan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tahun 2024 tercatat sebesar 75,91 dengan kategori BB, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 62,72 (kategori B).


Advertisement

Evaluasi tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Evaluasi juga berpedoman pada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi RB tahun ini.

Sekretaris Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar mengungkapkan, Pemkab Nunukan menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Advertisement

“Surat hasil evaluasi dari Kementerian PANRB dengan Nomor: B/237/RB.06/2025 tertanggal 25 April 2025, yang kami terima, menyebutkan bahwa pencapaian itu menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang digital, efektif, lincah dan kolaboratif serta membentuk budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional,” ungkap Jabbar.

Dirinya pun mengapresiasi capaian tersebut, sebab peningkatan tersebut adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, capaian indeks RB Pemkab Nunukan tersebut, menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah tepat.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal perubahan cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, responsif dan profesional, kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” tambah Jabbar.

Advertisement

Pencapaian kategori BB tersebut pun, akan dijadikan batu loncatan untuk terus mengembangkan tata kelola pemerintahan digital dan memperkuat nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan ASN.

Secara rinci, komponen RB General meningkat dari 53,26 pada 2023 menjadi 64,15 pada 2024. Sementara RB Tematik juga menunjukkan perbaikan dari 9,46 menjadi 11,76 di tahun yang sama. Dengan demikian, indeks keseluruhan RB naik dari 62,72 (kategori B) ke 75,91 (kategori BB).

Prestasi itu, bahkan melampaui target RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2025, yang hanya menargetkan kategori B sebagai capaian akhir reformasi birokrasi.

“Dengan peningkatan nilai itu, kabupaten Nunukan diharapkan terus menjaga momentum reformasi yang berdampak nyata kepada pelayanan publik dan memperluas kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” harap Jabbar. (raw)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer