
NUNUKAN - DPRD Nunukan tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Pengkajian ini bahkan dilakukan di Makassar pada Kamis (8/5)
Pengkajian ini dibahas oleh Bapemperda DPRD Nunukan berama Lembaga Indowacana yang dipimpin langsung Direktur Indowacana, Dr. Patawari yang disbeut berkompeten dalam bidang penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan.
Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi PKS, Andi Yakub pun, menyampaikan tiga poin strategis yang menjadi pembahasan dalam revisi tersebut. Andi Yakub didampingi Wakil Ketua II DPRD Hj. Andi Maryati, Ketua Bapemperda, Hamsing dan Wakil Ketua Bapemperda Hasbi serta anggota DPRD lainnya.
Andi Yakub menegaskan, revisi Perda Miras ini mendesak untuk menjawab tantangan pengawasan minuman beralkohol (miras) yang semakin kompleks di Nunukan, terutama dengan kondisi aktual di lapangan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi lama.
“Tiga poin strategi revisi payung hukum daerah tersebut meliputi, pertama, harmonisasi Perda dengan kebijakan nasional, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021,” ujar Andi Yakub menyampaikan kepada media, Kamis (8/5).
Dirinya menjelaskan, permendag tersebut mengatur klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan golongan A, B, dan C, serta tata cara distribusi dan ketentuan tempat penjualan.
Menurutnya, perda kabupaten Nunukan perlu mengadopsi atau setidaknya menyelaraskan istilah, klasifikasi, dan ketentuan distribusi sebagaimana diatur dalam Permendag tersebut, itu penting agar tidak terjadi celah hukum atau tumpang tindih antar aturan.
“Kemudian poin kedua, terkait pengawasan miras ilegal yang masuk dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan sangat rentan menjadi jalur masuknya minuman beralkohol ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” kata Andi Yakub.
Untuk itu, revisi perda harus memperkuat sistem pengawasan di titik-titik rawan, pelabuhan kecil, serta jalur tidak resmi yang selama ini menjadi pintu masuk miras tanpa izin.
Terakhir, poin ketiga, dirinya menyoroti keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Nunukan. Menurutnya, saat ini, hanya satu orang PPNS yang bertugas mengawasi wilayah yang sangat luas, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal.
“Ini menjadi hambatan besar di lapangan, kita perlu opsi alternatif dalam revisi perda, seperti pemberian kewenangan terbatas kepada petugas Satpol PP non-PPNS, atau membentuk tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan unsur Polri dan TNI. Harus ada dasar hukum yang tegas untuk ini,” harap Andi Yakub.
Nantinya, revisi perda tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat dari dampak negatif konsumsi miras.
Sebagai upaya konkrit, Bapemperda DPRD Nunukan bersama Lembaga Indowacana akan mengkaji dan membuka ruang konsultasi dengan berbagai pihak dalam menyusun rancangan revisi Perda yang komprehensif dan aplikatif, sehingga segera diberlakukan untuk menertibkan dan memberikan dampak kesehatan masyarakat di Nunukan. (raw)



