Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMKM Lirik Peluang Ekonomi Digital USD 146 Miliar

A
Penulis: Azwar Halim❯
DORONG DAYA SAING: Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim pada Kemenkominfo, Septriana Tangkary bersama KPw BI Kaltara, dan jajaran Pemprov Kaltara dalam Forum Digitalk terkait izin usaha yang dapat meningkatkan daya saing UMKM yang di
DORONG DAYA SAING: Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim pada Kemenkominfo, Septriana Tangkary bersama KPw BI Kaltara, dan jajaran Pemprov Kaltara dalam Forum Digitalk terkait izin usaha yang dapat meningkatkan daya saing UMKM yang di
TARAKAN - Ekonomi digital Indonesia diproyeksi akan bertumbuh menjadi yang tertinggi di Asean dengan nilai yang berkisar pada angka USD 146 miliar di tahun 2025 mendatang. Indonesia juga membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital hingga tahun 2030, atau sekitar 600.000 orang setiap tahun. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM yang menjadi pilar penyangga utama atau tulang punggung perekonomian saat ini.

Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07 persen atau sebesar Rp 8,5 triliun. Dengan Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta, penyerapan investasi dari UMKM mencapai 60,4 persen. UMKM menyerap 97 persen atau sebanyak 117 juta orang total lapangan kerja di Indonesia.

“Berdasarkan skala usaha, persentase UMKM di Kaltara mencapai 88,73 persen. Kota Tarakan sendiri menjadi daerah dengan jumlah UMKM tertinggi ketiga, dengan proporsi mencapai sekitar 24,4 persen dari total UMKM di Kaltara. Pertumbuhan UMKM tahun 2021 meningkat sebesar 130,02 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi pertumbuhan UMKM terbesar berada pada Kabupaten Nunukan dengan 376,96 persen, dan kontribusi pertumbuhan UMKM terbesar kedua Kabupaten Bulungan yang mencapai 152,18 persen,” ungkap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim pada Kemenkominfo, Septriana Tangkary, Jumat (30/3).

Ia pun menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan UMKM. Di antaranya, perizinan tunggal melalui online single submission (OSS); adanya insentif dan kemudahan bagi usaha menengah-besar yang bermitra dengan usaha mikro-kecil; pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; serta adanya insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan.

Pada tahun 2020 saat UU Cipta Kerja belum disahkan, realisasi investasi yang diperoleh sebanyak Rp 826,3 triliun. Setelah disahkan pada bulan November 2020, realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebanyak Rp 901,2 triliun pada tahun 2021 dan mencapai 1.207,2 triliun pada tahun 2022.

“Mengenai digitalisasi UMKM, terdapat beberapa program, dari sektor permodalan, ada DigiKu yang memungkinkan semua pengajuan kredit oleh UMKM dilakukan secara digital cukup 15 menit saja. Platform DigiKu juga terus dikembangkan untuk mendorong pencapaian target rasio kredit UMKM minimal 30 persen di 2024. Dari sektor BUMN, ada platform Pasar Digital (PaDi) UMKM berupa program belanja produk lokal UMKM. Ada pula dana bergulir LPDB-KUKM, yaitu bantuan penguatan modal usaha melalui koperasi, target penyaluran tahun 2023 sebanyak Rp 2 triliun untuk 35 ribu UMKM,” ulasnya.

“Dari sektor belanja pemerintah, ada aplikasi eKatalog LKPP yang memudahkan UMKM untuk mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alokasi anggarannya adalah sebesar 40 persen dari APBN untuk UMKM,” sambung Septriana.

Dikatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan sejak 14 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya kemajuan dalam mendukung UMKM di masa pandemi. “Juga mendorong masyarakat bangga dan membeli produk lokal. Tercatat sebanyak 20,6 juta unit UMKM lokal onboarding masuk ke ekosistem digital, dan semakin dekat menuju target 30 juta UMKM digital di tahun 2024. Pada bulan April 2023 nanti, Kementerian Kominfo akan bertindak sebagai co-campaign Gernas BBI di Kaltara,” jelasnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Suriansyah mengatakan penguatan UMKM, juga menjadi dengan visi dan misi Pemprov Kaltara.

“Mewujudkan kepedulian kepada UMKM dan koperasi. Kominfo dan BI melaksanakan ini untuk mewujudkan misi yang ke-10 tersebut. Mudahan ini terus berlanjut. Kalau kita pelajari krisis moneter 1997-1998, perusahaan besar bertumbangan. Justru UMKM dan koperasi yang bertahan. Sudah saatnya UMKM kuat di era digital. Kita aplikasikan itu. Bagaimana menggunakan digital itu, agar usaha lancer,” ujar Suriansyah yang turut didampingi Kepala Diskominfo Kaltara, Ilham Zain dalam Forum Digitalk yang digelar hybrid dari Tarakan, Jumat (30/3).

Diungkapkan, Pemprov menerbitkan Pergub 21/2021 tentang penggunaan batik khas daerah, digunakan Kamis dan Jumat. Begitu pun singal atau sesingal. Hal ini pun berdampak luas pada perajin maupun entitas usaha sejenis. Pergub 25/2021 menyangkut pangan lokal juga menitikberatkan seluruh OPD memanfaatkan pangan lokal.

“Tidak lagi dari luar. Kita banyak pangan lokal, baik itu hasil perikanan maupun pertanian. Begitu pun dengan terbitnya UU Cipta Kerja, itu juga memudahkan UMKM kita dalam hal perizinan, sertifikasi halal dan sebagainya,” tambah Suriansyah.

Menurutnya, Kaltara akan menjadi pusat perekonomian baru dengan ditopang SDA begitu besar. Oleh karena itu perlahan dibangun akses untuk memudahkan.

“PLTA juga akan berkembang dengan baik, Bapak Presiden Joko Widodo sudah groundbreaking KIPI. Di PLTA Mentarang Induk 1.300 MW lebih. Juga PLTA Peso. Artinya listrik kita akan semakin murah. Pasaran produk kita juga akan lebih murah. Pasaran lokal akan berkembang dengan baik. Ada ratusan ribu pekerja yang akan di sana. Semua butuh pangan. Di sini UMKM bisa berkembang dengan baik. Kami dari Pemprov Kaltara akan terus mendukung UMKM dan koperasi bisa menggunakan digital,” harapnya. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer