alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Yansen: Yang Menjaga Hutan Adalah Pahlawan

BUPATI Malinau, Dr. Yansen TP, M.Si, mengaku jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau sepenuhnya mendukung FoMMA yang secara berkesinambungan membantu pengelolaan TNKM Kayan Mentarang. “Ini harus kita sadari dan pahami bersama, bagi Pemda Malinau, dan khusus bagi saya, hutan itu bukan sesuatu yang sederhana. Hutan itu adalah kehidupan. Artinya itu terjaga dengan baik, eksistensi bermasyarakat. Oleh sebab itu, jangan kita berharap manfaat dari hutan itu, tapi kita enggak menjaga hutan. Ini bicara kesinambungan pembangunan,” ujar Yansen yang diwawancarai di Malinau, Agustus 2020 lalu.

Menurutnya jika hutan dijaga, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat Kaltara. Hutan di Malinau, kata Yansen, juga menjadi sumber air bagi 4 kabupaten di Kaltara. “Bisa dibayangkan kalau hutannya gundul, air pasti akan hilang tampungannya, kemarau, kerusakan, banjir dan kehancuran. Hutan itu sangat mendasar bagi hidup kita,” jelasnya.

“Saya pribadi juga mendukung, ada pihak-pihak yang berkontribusi menjaga hutan, termasuk lembaga adat, FoMMA, lembaga desa dan sebagainya. Kita dukung. Mereka pahlawan yang menjaga hutan. Kita dukung untuk menjaga hutan itu,” terangnya.

Yansen yang tergabung dalam Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM Kayan Mentarang berharap perhatian pemerintah pusat pada hutan di Malinau. Sangat berdasar jika TNKM Kayan Mentarang sebagai bagian dari paru-paru dunia.

“Kita harus mengangkat ini ke tingkat internasional. Jadi sebagai paru-paru, juga ada imbangannya, dari negara-negara yang menikmatinya, menikmati udaranya. Harus sadar dengan itu. Kita menjaga hutan. Kebijakan itu yang diharapkan dari pemerintah pusat. Jangan hanya isunya. Bagaimana menjaganya, dukung lembaga yang melakukan konservasi, buat kebijakan, buat pembinaan. Hasilnya kesatuan hutan menjadi aset nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan formulasi DAU (dana alokasi umum),” jelasnya lagi.

Sebelumnya pihaknya telah mendorong formulasi itu. Hanya belum mendapat respons dari pemerintah pusat.

Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ir. Haryanto R. Putro, MS, dilibatkan dalam merumuskan formulasi itu. Ia bertindak sebagai tenaga ahli kajian alokasi transfer daerah melalui formula DAU Pemkab Malinau tahun 2018. Setidaknya dalam kajian terungkap lahan konservasi mencapai luas 3,3 juta hektare.

“Karbon di hutan alam Malinau itu kisarannyaberkisar antara 133–235 ton karbon per hektare, jika dibandingkan perkebunan sawit, yang hanya 39 ton per hektare. Maka, perbandingan nilai karbon yang dimiliki hutan alam Malinau dengan sawit itu 3-6 kali lipat. Nilai aset konservasi di Malinau, dilihat dari perhitungan terendah, diperkirakan aset di Malinau itu sudah USD 60-78 juta.”

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan, nilai-nilai aset itulah yang perlu dijaga. Dalam menjaga tersebut, kewenangannya ada di provinsi dan pusat, akan tetapi jika tidak didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga hutan, maka akan percuma juga. “Mestinya (Malinau) diberi perhatian lebih,” ungkap Yansen.

Skenario paling mendasar pengalokasian DAU Pemkab Malinau dengan pendekatan nilai ekonomi dan biaya pengelolaan, harusnya menambah variabel perbatasan dan konservasi, sekira Rp 1-1,5 triliun.

 

PENGELOLAAN DIMUSYAWARAHKAN

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Pemkab Nunukan, Hasan Basri Mursali, menjelaskan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan kewenangan kehutanan berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Namun demikian Pemkab Nunukan telah melakukan upaya pembinaan bagi masyarakat yg berada di dalam atau di sekitar TNKM. Pembinaan tersebeut dilakukan mengingat keberadaan masyarakat di dalamnya jauh sebelum TNKM ditetapkan oleh pemerintah.

“Kebijakan pembinaan yang dilakukan di antaranya melakukan pembinaan terhadap pembangunan. Pertanian organik yang secara turun temurun telah dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Lundayeh, pembinaan terkait pembangunan pariwisata,” ungkapnya melalui pesan tertulis September 2020 lalu.

Upaya pelestarian TNKM yang dilakukan dengan melibatkan multi-stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten bahkan lembaga nonpemerintah yang concern peduli soal perlindungan dan konservasi serta pemberdayaan masyarakat adat. “TNKM merupakan aset yang sangat berharga karena kaya akan biodiversity dan sebagai tempat kehidupan semua makhluk hidup, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau, FoMMA beserta dengan Balai TNKM membentuk sebuah kelembagaan bersama yang disebut DP3K TNKM yang di SK-kan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DP3K TNKM ini sebagai wadah dalam memusyawarahkan pengelolaan bersama mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, controling dan evaluasi program dan kegiatan bersama. Di sinilah letak kepedulian kedua pemerintah tersebut, dengan melibatkan partisipasi seluas-luasnya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk merencanakan dan menyampaikan apa keinginan dan harapan ke depan di dalam pengelolaan bersama,” ulasnya.
“Salah satunya mereka menginginkan pertanian organik dan pelestarian TNKM berjalan secara seimbang. Serta bagaimana pengelolaan pariwisata dilakukan dan melibatkan masyarakat adat tersebut. Keberpihakan lainnya adalah dengan merekrut putra-putri masyarakat adat yang memiliki kemampuan untuk menjadi bagian di dalam pengelolaan, sebagai penyuluh dan tenaga konservasi bersama dengan staf Balai TNKM dengan dibekali oleh pendidikan dan keterampilan,” sambungnya.

Baca Juga :  Jam Malam Diperpanjang, RT Perketat Penjagaan

Menurutnya, pengelolaan kolaboratif memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelestarian kawasan konservasi. Dua pemda melakukan pembangunan dengan koordinasi Kementerian LHK. Koridor-koridor pembangunan diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 348/KSDAE-SET/2015 tentang Zonasi TNKM Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sehingga melalui pengaturan zonasi tersebutlah pembangunan dapat berjalan dengan baik dengan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan konservasi yang menjadi program kementerian LHK ke depan.

“Masyarakat adat tetap mejadi bagian terpenting di dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian. Mereka adalah pejuang-pejuang konservasi dan penjaga TNKM yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi dan keberadaan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi ke depannya masyarakat justru akan semakin memiliki kesempatan yang luas untuk terus memberikan kontribusi terhadap keberadaan TNKM itu sendiri. TNKM juga merupakan laboratorium hidup bagi masyarakat bahkan para peneliti-peneliti baik, dari dalam dan luar negeri. Apalagi pengembangan pariwisata dan pembangunan pertanian organik dan pemberdayaan potensi lokal (garam gunung, kerajinan rotan, tenun dan anyaman) telah menjadi komitmen bersama untuk terus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ulasnya.

 

ASISTENSI WWF

Organisasi konservasi dunia, Deputy Director for Governance & Social Dev World Widlife Fund, yang telah memulai kegiatain di TNKM sejak tahun 1991 bersama Yayasan Ford, Selama proses ini dan seterusnya WWF bertindak sebagai fasilitator teknis, mendukung kegiatan atau pertemuan sesuai kebutuhan dan jika diminta khususnya mendukung pertemuan DP3K sebagai dewan untuk menjalankan kolaborasi di TNKM.

Soal keberlangsung masyarakat adat, FoMMA sebagai wadah aspirasi masyarakat adat sudah mendorong proses advokasi dan komunikasi yang sangat efektif dan menghasilkan produk yang baik yaitu pola pengelolaan bersama untuk kawasan konservasi yang terletak di wilayah adat masyarakat, menjadi langkah positif untuk mitigasi risiko konflik dengan masyarakat dan membangun hubungan komunikasi yang baik dan terbuka antara masyarakat dan kementerian. Kolaborasi di TNKM adalah sebuah keberhasilan kementerian dan masyarakat adat di TNKM.

WWF bermitra dengan FoMMA dan tetap mendukung proses yang telah berlangsung dan menjaga agar komunikasi selalu terbuka antar semua pihak. Jika juga tersedia anggaran maka beberapa kegiatan terutama oleh FoMMA didukung dengan dana oleh WWF Indonesia dalam rangka kemitraan demi pengelolaan kolaboratif.

“Masyarakat adat di TNKM sangat kuat dalam menjaga tradisi dan nilai adat, dan masyarakat adat juga bersatu dalam upaya advokasi pengakuan wilayah adat, hutan adat dan perlindungan kearifan tradisional dan praktik konservasi. Organisasi FoMMA adalah buktinya, setelah 20 tahun masih aktif, dipimpin oleh tokoh adat, dan baru menerima penghargaan UNDP Equator Prize tahun 2020,” ungkap Cristina Eghenter, wakil direktur WWF Indonesia untuk Kepemerintahan dan Pembangunan Sosial.

Baca Juga :  Bertekad Bawa Pulang Medali

Cristina mengungkap WWF Indonesia mulai kegiatan survei di lapangan khususnya di wilayah Bahau Hulu, kawasan cagar alam (sebelum TNKM) pada tahun 1991-1992 bekerja sama dengan BKSDA Kaltim.

WWF Indonesia dan Ford Foundation berinisiatif menyelenggarakan bersama program penelitian sosial-ekonomi budaya sejarah masyarakat adat di kawasan cagar alam selama periode 1992-1998 yang menghasilkan buku, kebudayaan dan pelestarian alam. Penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan. Jakarta: Ford Foundation and WWF Indonesia, 1999.

Temuan program penelitian membuktikan hubungan kuat secara ekonomi, dan sosial-budaya, antara masyarakat adat dengan hutan dan SDA, kemudian kawasan cagar alam sebenarnya adalah wilayah adat masyarakat secara turun temurun. Temuan tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada kementerian. Lantas dilakukan verifikasi dan diusulkan perubahan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional. Masyarakat adat juga masih boleh tinggal dan melakukan kegiatan di dalam wilayah hutan. Status TNKM ditetapkan pada tahun 1996.

“WWF bersama pihak yang lain membantu BKSDA (belum ada UPT TNKM) dalam penyusunan rencana pengelolaan TNKM yang pertama dengan berbagi informasi. WWF atas permintaan masyarakat juga mengadakan pelatihan pemetaan desa partisipatif (PDP) agar masyarakat adat mampu memetakan tata guna lahan dan keberadaan SDA dalam wilayah adat yang termasuk dalam TNKM. Program ini, dimulai dengan beberapa uji coba (1994-1995) dan penyusunan pedoman  oleh masyarakat adat setempat, dan pemetaan dilakukan pada tahun 1996-1998,” rinci Cristina.

Dalam dialog dengan masyarakat, muncul aspirasi mengenai batas luar TNKM. Di batas itu terdapat kampung dan lahan pertanian. Aspirasi tersebut disampaikan kepada kementerian terkait.

“Tahun 2000, FoMMA Terbentuk atas keputusan para kepala adat dari 11 wilayah adat yang wilayahnya atau sebagian dari wilayahnya termasuk ke dalam TNKM. Kemudian didorong pola kolaborasi untuk TNKM oleh FoMMA bersama kementerian, difasilitasi juga oleh WWF Indonesia. Tahun 2002, SK menteri untuk TNKM yang dikelola secara kolaboratif dengan FoMMA, pemda dan kementerian. Tahun 2004-2009 FoMMA, UPT TNKM dan WWF menjadi bagian dari inisiatif CMLN (jaringan belajar pengelolaan kolaboratif) di tingkat Asia Tenggara dengan banyak kegiatan belajar bersama, studi banding dan lainnya,” lanjut Cristina.

Selama proses ini dan seterusnya WWF bertindak sebagai fasilitator teknis, mendukung kegiatan atau pertemuan sesuai kebutuhan dan jika diminta khususnya mendukung pertemuan DP3K sebagai dewan untuk menjalankan kolaborasi di TNKM.

Soal keberlangsung masyarakat adat, FoMMA sebagai wadah aspirasi masyarakat adat sudah mendorong proses advokasi dan komunikasi yang sangat efektif dan menghasilkan produk yang baik yaitu pola pengelolaan bersama untuk kawasan konservasi yang terletak di wilayah adat masyarakat, menjadi langkah positif untuk mitigasi risiko konflik dengan masyarakat dan membangun hubungan komunikasi yang baik dan terbuka antara masyarakat dan kementerian. Kolaborasi di TNKM adalah sebuah keberhasilan kementerian dan masyarakat adat di TNKM. WWF bermitra dengan FoMMA dan tetap mendukung proses yang telah berlangsung dan menjaga agar komunikasi selalu terbuka antar semua pihak. Jika juga tersedia anggaran maka beberapa kegiatan terutama oleh FoMMA didukung dengan dana oleh WWF Indonesia dalam rangka kemitraan demi pengelolaan kolaboratif.

“Masyarakat adat di TNKM sangat kuat dalam menjaga tradisi dan nilai adat, dan masyarakat adat juga bersatu dalam upaya advokasi pengakuan wilayah adat, hutan adat dan perlindungan kearifan tradisional dan praktik konservasi. Organisasi FoMMA adalah buktinya, setelah 20 tahun masih aktif, dipimpin oleh tokoh adat, dan baru menerima penghargaan UNDP Equator Prize tahun 2020,” ungkapnya. (***/lim)

BUPATI Malinau, Dr. Yansen TP, M.Si, mengaku jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau sepenuhnya mendukung FoMMA yang secara berkesinambungan membantu pengelolaan TNKM Kayan Mentarang. “Ini harus kita sadari dan pahami bersama, bagi Pemda Malinau, dan khusus bagi saya, hutan itu bukan sesuatu yang sederhana. Hutan itu adalah kehidupan. Artinya itu terjaga dengan baik, eksistensi bermasyarakat. Oleh sebab itu, jangan kita berharap manfaat dari hutan itu, tapi kita enggak menjaga hutan. Ini bicara kesinambungan pembangunan,” ujar Yansen yang diwawancarai di Malinau, Agustus 2020 lalu.

Menurutnya jika hutan dijaga, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat Kaltara. Hutan di Malinau, kata Yansen, juga menjadi sumber air bagi 4 kabupaten di Kaltara. “Bisa dibayangkan kalau hutannya gundul, air pasti akan hilang tampungannya, kemarau, kerusakan, banjir dan kehancuran. Hutan itu sangat mendasar bagi hidup kita,” jelasnya.

“Saya pribadi juga mendukung, ada pihak-pihak yang berkontribusi menjaga hutan, termasuk lembaga adat, FoMMA, lembaga desa dan sebagainya. Kita dukung. Mereka pahlawan yang menjaga hutan. Kita dukung untuk menjaga hutan itu,” terangnya.

Yansen yang tergabung dalam Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM Kayan Mentarang berharap perhatian pemerintah pusat pada hutan di Malinau. Sangat berdasar jika TNKM Kayan Mentarang sebagai bagian dari paru-paru dunia.

“Kita harus mengangkat ini ke tingkat internasional. Jadi sebagai paru-paru, juga ada imbangannya, dari negara-negara yang menikmatinya, menikmati udaranya. Harus sadar dengan itu. Kita menjaga hutan. Kebijakan itu yang diharapkan dari pemerintah pusat. Jangan hanya isunya. Bagaimana menjaganya, dukung lembaga yang melakukan konservasi, buat kebijakan, buat pembinaan. Hasilnya kesatuan hutan menjadi aset nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan formulasi DAU (dana alokasi umum),” jelasnya lagi.

Sebelumnya pihaknya telah mendorong formulasi itu. Hanya belum mendapat respons dari pemerintah pusat.

Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ir. Haryanto R. Putro, MS, dilibatkan dalam merumuskan formulasi itu. Ia bertindak sebagai tenaga ahli kajian alokasi transfer daerah melalui formula DAU Pemkab Malinau tahun 2018. Setidaknya dalam kajian terungkap lahan konservasi mencapai luas 3,3 juta hektare.

“Karbon di hutan alam Malinau itu kisarannyaberkisar antara 133–235 ton karbon per hektare, jika dibandingkan perkebunan sawit, yang hanya 39 ton per hektare. Maka, perbandingan nilai karbon yang dimiliki hutan alam Malinau dengan sawit itu 3-6 kali lipat. Nilai aset konservasi di Malinau, dilihat dari perhitungan terendah, diperkirakan aset di Malinau itu sudah USD 60-78 juta.”

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan, nilai-nilai aset itulah yang perlu dijaga. Dalam menjaga tersebut, kewenangannya ada di provinsi dan pusat, akan tetapi jika tidak didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga hutan, maka akan percuma juga. “Mestinya (Malinau) diberi perhatian lebih,” ungkap Yansen.

Skenario paling mendasar pengalokasian DAU Pemkab Malinau dengan pendekatan nilai ekonomi dan biaya pengelolaan, harusnya menambah variabel perbatasan dan konservasi, sekira Rp 1-1,5 triliun.

 

PENGELOLAAN DIMUSYAWARAHKAN

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Pemkab Nunukan, Hasan Basri Mursali, menjelaskan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan kewenangan kehutanan berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Namun demikian Pemkab Nunukan telah melakukan upaya pembinaan bagi masyarakat yg berada di dalam atau di sekitar TNKM. Pembinaan tersebeut dilakukan mengingat keberadaan masyarakat di dalamnya jauh sebelum TNKM ditetapkan oleh pemerintah.

“Kebijakan pembinaan yang dilakukan di antaranya melakukan pembinaan terhadap pembangunan. Pertanian organik yang secara turun temurun telah dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Lundayeh, pembinaan terkait pembangunan pariwisata,” ungkapnya melalui pesan tertulis September 2020 lalu.

Upaya pelestarian TNKM yang dilakukan dengan melibatkan multi-stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten bahkan lembaga nonpemerintah yang concern peduli soal perlindungan dan konservasi serta pemberdayaan masyarakat adat. “TNKM merupakan aset yang sangat berharga karena kaya akan biodiversity dan sebagai tempat kehidupan semua makhluk hidup, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau, FoMMA beserta dengan Balai TNKM membentuk sebuah kelembagaan bersama yang disebut DP3K TNKM yang di SK-kan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DP3K TNKM ini sebagai wadah dalam memusyawarahkan pengelolaan bersama mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, controling dan evaluasi program dan kegiatan bersama. Di sinilah letak kepedulian kedua pemerintah tersebut, dengan melibatkan partisipasi seluas-luasnya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk merencanakan dan menyampaikan apa keinginan dan harapan ke depan di dalam pengelolaan bersama,” ulasnya.
“Salah satunya mereka menginginkan pertanian organik dan pelestarian TNKM berjalan secara seimbang. Serta bagaimana pengelolaan pariwisata dilakukan dan melibatkan masyarakat adat tersebut. Keberpihakan lainnya adalah dengan merekrut putra-putri masyarakat adat yang memiliki kemampuan untuk menjadi bagian di dalam pengelolaan, sebagai penyuluh dan tenaga konservasi bersama dengan staf Balai TNKM dengan dibekali oleh pendidikan dan keterampilan,” sambungnya.

Baca Juga :  Bersama Membangun Malinau, Tingkatkan Kualitas Diri

Menurutnya, pengelolaan kolaboratif memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelestarian kawasan konservasi. Dua pemda melakukan pembangunan dengan koordinasi Kementerian LHK. Koridor-koridor pembangunan diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 348/KSDAE-SET/2015 tentang Zonasi TNKM Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sehingga melalui pengaturan zonasi tersebutlah pembangunan dapat berjalan dengan baik dengan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan konservasi yang menjadi program kementerian LHK ke depan.

“Masyarakat adat tetap mejadi bagian terpenting di dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian. Mereka adalah pejuang-pejuang konservasi dan penjaga TNKM yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi dan keberadaan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi ke depannya masyarakat justru akan semakin memiliki kesempatan yang luas untuk terus memberikan kontribusi terhadap keberadaan TNKM itu sendiri. TNKM juga merupakan laboratorium hidup bagi masyarakat bahkan para peneliti-peneliti baik, dari dalam dan luar negeri. Apalagi pengembangan pariwisata dan pembangunan pertanian organik dan pemberdayaan potensi lokal (garam gunung, kerajinan rotan, tenun dan anyaman) telah menjadi komitmen bersama untuk terus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ulasnya.

 

ASISTENSI WWF

Organisasi konservasi dunia, Deputy Director for Governance & Social Dev World Widlife Fund, yang telah memulai kegiatain di TNKM sejak tahun 1991 bersama Yayasan Ford, Selama proses ini dan seterusnya WWF bertindak sebagai fasilitator teknis, mendukung kegiatan atau pertemuan sesuai kebutuhan dan jika diminta khususnya mendukung pertemuan DP3K sebagai dewan untuk menjalankan kolaborasi di TNKM.

Soal keberlangsung masyarakat adat, FoMMA sebagai wadah aspirasi masyarakat adat sudah mendorong proses advokasi dan komunikasi yang sangat efektif dan menghasilkan produk yang baik yaitu pola pengelolaan bersama untuk kawasan konservasi yang terletak di wilayah adat masyarakat, menjadi langkah positif untuk mitigasi risiko konflik dengan masyarakat dan membangun hubungan komunikasi yang baik dan terbuka antara masyarakat dan kementerian. Kolaborasi di TNKM adalah sebuah keberhasilan kementerian dan masyarakat adat di TNKM.

WWF bermitra dengan FoMMA dan tetap mendukung proses yang telah berlangsung dan menjaga agar komunikasi selalu terbuka antar semua pihak. Jika juga tersedia anggaran maka beberapa kegiatan terutama oleh FoMMA didukung dengan dana oleh WWF Indonesia dalam rangka kemitraan demi pengelolaan kolaboratif.

“Masyarakat adat di TNKM sangat kuat dalam menjaga tradisi dan nilai adat, dan masyarakat adat juga bersatu dalam upaya advokasi pengakuan wilayah adat, hutan adat dan perlindungan kearifan tradisional dan praktik konservasi. Organisasi FoMMA adalah buktinya, setelah 20 tahun masih aktif, dipimpin oleh tokoh adat, dan baru menerima penghargaan UNDP Equator Prize tahun 2020,” ungkap Cristina Eghenter, wakil direktur WWF Indonesia untuk Kepemerintahan dan Pembangunan Sosial.

Baca Juga :  Bertekad Bawa Pulang Medali

Cristina mengungkap WWF Indonesia mulai kegiatan survei di lapangan khususnya di wilayah Bahau Hulu, kawasan cagar alam (sebelum TNKM) pada tahun 1991-1992 bekerja sama dengan BKSDA Kaltim.

WWF Indonesia dan Ford Foundation berinisiatif menyelenggarakan bersama program penelitian sosial-ekonomi budaya sejarah masyarakat adat di kawasan cagar alam selama periode 1992-1998 yang menghasilkan buku, kebudayaan dan pelestarian alam. Penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan. Jakarta: Ford Foundation and WWF Indonesia, 1999.

Temuan program penelitian membuktikan hubungan kuat secara ekonomi, dan sosial-budaya, antara masyarakat adat dengan hutan dan SDA, kemudian kawasan cagar alam sebenarnya adalah wilayah adat masyarakat secara turun temurun. Temuan tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada kementerian. Lantas dilakukan verifikasi dan diusulkan perubahan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional. Masyarakat adat juga masih boleh tinggal dan melakukan kegiatan di dalam wilayah hutan. Status TNKM ditetapkan pada tahun 1996.

“WWF bersama pihak yang lain membantu BKSDA (belum ada UPT TNKM) dalam penyusunan rencana pengelolaan TNKM yang pertama dengan berbagi informasi. WWF atas permintaan masyarakat juga mengadakan pelatihan pemetaan desa partisipatif (PDP) agar masyarakat adat mampu memetakan tata guna lahan dan keberadaan SDA dalam wilayah adat yang termasuk dalam TNKM. Program ini, dimulai dengan beberapa uji coba (1994-1995) dan penyusunan pedoman  oleh masyarakat adat setempat, dan pemetaan dilakukan pada tahun 1996-1998,” rinci Cristina.

Dalam dialog dengan masyarakat, muncul aspirasi mengenai batas luar TNKM. Di batas itu terdapat kampung dan lahan pertanian. Aspirasi tersebut disampaikan kepada kementerian terkait.

“Tahun 2000, FoMMA Terbentuk atas keputusan para kepala adat dari 11 wilayah adat yang wilayahnya atau sebagian dari wilayahnya termasuk ke dalam TNKM. Kemudian didorong pola kolaborasi untuk TNKM oleh FoMMA bersama kementerian, difasilitasi juga oleh WWF Indonesia. Tahun 2002, SK menteri untuk TNKM yang dikelola secara kolaboratif dengan FoMMA, pemda dan kementerian. Tahun 2004-2009 FoMMA, UPT TNKM dan WWF menjadi bagian dari inisiatif CMLN (jaringan belajar pengelolaan kolaboratif) di tingkat Asia Tenggara dengan banyak kegiatan belajar bersama, studi banding dan lainnya,” lanjut Cristina.

Selama proses ini dan seterusnya WWF bertindak sebagai fasilitator teknis, mendukung kegiatan atau pertemuan sesuai kebutuhan dan jika diminta khususnya mendukung pertemuan DP3K sebagai dewan untuk menjalankan kolaborasi di TNKM.

Soal keberlangsung masyarakat adat, FoMMA sebagai wadah aspirasi masyarakat adat sudah mendorong proses advokasi dan komunikasi yang sangat efektif dan menghasilkan produk yang baik yaitu pola pengelolaan bersama untuk kawasan konservasi yang terletak di wilayah adat masyarakat, menjadi langkah positif untuk mitigasi risiko konflik dengan masyarakat dan membangun hubungan komunikasi yang baik dan terbuka antara masyarakat dan kementerian. Kolaborasi di TNKM adalah sebuah keberhasilan kementerian dan masyarakat adat di TNKM. WWF bermitra dengan FoMMA dan tetap mendukung proses yang telah berlangsung dan menjaga agar komunikasi selalu terbuka antar semua pihak. Jika juga tersedia anggaran maka beberapa kegiatan terutama oleh FoMMA didukung dengan dana oleh WWF Indonesia dalam rangka kemitraan demi pengelolaan kolaboratif.

“Masyarakat adat di TNKM sangat kuat dalam menjaga tradisi dan nilai adat, dan masyarakat adat juga bersatu dalam upaya advokasi pengakuan wilayah adat, hutan adat dan perlindungan kearifan tradisional dan praktik konservasi. Organisasi FoMMA adalah buktinya, setelah 20 tahun masih aktif, dipimpin oleh tokoh adat, dan baru menerima penghargaan UNDP Equator Prize tahun 2020,” ungkapnya. (***/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/