alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Daya Tarik dan Tantangan Pengamanan

TAMAN Nasional Kayan Mentarang (TNKM) menjadi surga bagi ratusan flora dan fauna hidup bebas di dalamnya. Sehingga tidak heran jika TNKM patut menjadi ikon Indonesia dan menjadi ikon paru-paru dunia.

 

Andris Salo, anggota pada Bidang Pemetaan FoMMA Kayan Mentarang menuturkan, sedikitnya 11 adat suku Dayak hidup di sekitar TNKM sejak dulu. “Taman Kayan Mentarang meliputi 2 kabupaten dan 11 kecamatan yaitu Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Tubu, Krayan Hulu, Krayan Tengah, Krayan Darat, Krayan Hilir, Mentarang Hulu, Lumbis Hulu,” ujar Andris saat mengajak Radar Tarakan mengunjungi salah satu kawasan TNKM, Juli 2020 lalu.

 

TNKM memiliki luas lahan sekitar 1,35 juta hektare tapi kemudian ada dikeluarkan pembebasan lahan untuk ladang menjadi 1.271.696,56 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2014.

 

Bentang TNKM tersebut menjulang hingga ke perbatasan negara tetangga tepat pada Sabah dan Serawak, Malaysia. Dengan wilayah cukup luas, tentunya TNKM juga memerlukan bantuan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga wilayah negara di perbatasan.

 

TNKM terdiri dari wilayah pegunungan dan bukit-bukit batu yang menjulang pada sebagian wilayah TNKM. Sehingga hal itulah yang menjadi surga bagi flora jenis tertentu tumbuh subur.

 

“Banyak sekali pegunungan di kawasan TNKM karena sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Ketinggian gunung dan bukit di antara 200 meter sampai sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut,” jelasnya.

 

Besarnya ancaman perusakan hutan di Kalimantan serta banyaknya bagian hutan yang beralih fungsi, menyebabkan kawasan TNKM butuh penjagaan khusus. Sehingga karena kondisi tersebut, membuat FoMMA bersama pemerintah terus meningkatkan pengawasan agar kelestarian hutan tetap terjaga. “Sampai saat ini belum ada kasus pembalakan yang terjadi di TNKM dan kami berharap selamanya akan terus seperti itu. Ini semua berkat kerja sama kolaboratif antar masyarakat adat, FoMMA dan pemerintah. Dan kami berharap TNKM akan terus terjaga sampai perjuangan kami diteruskan anak cucu kami,” pungkasnya.

 

 

 

SALAH SATU DESA SULIT

 

Missoniman, Polisi Hutan (Polhut) Balai TNKM mengakui petugas juga kerap mengalami kendala melakukan pengawasan. Pasalnya, kondisi cuaca di hutan TNKM yang tak menentu, pesawat yang ditumpangi dihadapkan pada cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.

 

“Contohnya untuk menjangkau Long Apung. Kami pernah beberapa kali mengalami kegagalan saat menjangkau melalui jalur udara. terbang dari Malinau Kota, kemudian setelah dekat Long Apung ternyata di sana hujan lebat. Mau tidak mau pilotnya putar arah kembali ke bandara. Kalau tetap menerobos risikonya pesawat bisa jatuh,” ujarnya, Rabu 29 Juli 2020 lalu.

 

Untuk menuju Krayan dari Malinau kota, biasanya carter pesawat sebulan sebelum berangkat. Biayanya kalau subsidi itu sekitar Rp 300-400 ribu. Reguler Rp 900 ribu sampai Rp 1,2 juta.

 

“Khusus wilayah kerja seksi 1 setelah naik pesawat sampai di Krayan itu posnya agak dekat, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Seksi 1 itu, selain di Krayan, ada juga yang di Tau Lumbis ini agak jauh. Untuk menuju Tau Lumbis dari Malinau Kota. Kita bisa menuju Masalong sekitar 30 menit itu bisa dilalui kendaraan. Kemudian, dari Mansalong menuju Tau Lumbis itu menggunakan longboat dengan waktu tempuh 6 sampai 7 jam untuk biaya transportasinya sekira Rp 8-12 juta, tergantung kapasitasnya. Tarifnya itu mencakup keseluruhan penumpang sekali jalan. Bisa muat 8 sampai 10 orang. Dari Tau Lumbis, menuju Taman Nasional, itu masih lanjut lagi menggunakan perahu ketinting dengan kapasitas 4 orang untuk 2 penumpang dan 2 kru ketinting. Estimasi waktunya memankan waktu 2 sampai 3 jam tarifnya Rp 1,5 juta sekali jalan,” lanjutnya.

 

Diketahui TNKM memiliki 3 zona wilayah kerja pengawasan dan di setiap zona memiliki lebih dari satu pos penjagaan. Meski demikian, untuk menjangkau satu pos ke pos lainnya cukup jauh dan dapat melakukan perjalanan selama seharian dalam kondisi cuaca normal. Namun jika kondisi cuaca buruk maka perjalanan bisa memakan waktu berhari hari.

 

“Untuk wilayah seksi 1 ada 3 pos yaitu di Long Bawan bisa dijangkau dengan pesawat, kemudian yang kedua ke Tau Lumbis, ketiga ke desa Long Pala kecamatan Mentarang Hulu. Yang kedua dan ketiga ini bisa diakses melalui darat,” tuturnya.

 

Petugas harus memiliki stamina yang prima. “Kalau di wilayah 2 Long Alango daerah Bahulu, selain bisa dijangkau melalui jalur udara dan darat. Untuk menjangkau ke sana, kami melalui perusahaan inhutani, kemudian lanjut melalui sungai naik longboat biayanya Rp 5 jutaan untuk sekali jalan itu membutuhkan waktu 1 hari full kalau kondisi air sungai besar. Tapi kalau kondisi kemarau, sampainya bisa lebih dari 3 hari,” tukasnya.

 

“Setelah sampai di Desa Pujungan, kami pindah transportasi menggunakan ketinting. Dengan kapasitas penumpang 2 orang saja. Di atas ketinting ada 4 orang 1 pengemudi, 1 orang juru batu dan 2 orang penumpang. Dari Pujungan ke Long Alango itu biayanya Rp 3,5 juta. Jadi kalau PP, siap-siap saja uang saku Rp 7 juta. Memang sungai itu banyak jiramnya. Jadi selain perjalanannya jauh, risikonya juga besar,” sambungnya.

 

Untuk menjangkau daerah lainnya seperti Desa Kuala Rian bisa menggunakan longboat melintasi Sungai Tubu. “Kemudian seksi wilayah 2, itu yang paling dekat dengan Malinau Kota adalah Desa Kuala Rian. Dari Malinau kita bisa start menggunakan longboat. Tarifnya sekali jalan sekitar Rp 10-12 juta,  kita bisa menjangkau desa Kuala Rian kurang lebih 6 sampai 7 jam. Itu kalau kondisi air normal. Kalau air surut itu bisa ditempuh 2  hari. Kita harus bermalam di pinggir sungai,” rincinya.

Baca Juga :  Bupati Pimpin Upacara Pembukaan Opster Korem 091/ASN

 

“Setelah Kuala Rian kita bisa lanjut perjalanan dengan berjalan kaki ke desa Rian tubu dengan estimasi waktu 6 sampai 7 jam. Menyusuri sepanjang sungai Rian. Kenapa jalan kaki, karena menunu desa itu sudah tidak bisa menggunakan ketinting. Dikarenakan sungainya sangat dangkal sulit untuk dilewati perahu,” tambahnya.

 

“Jadi setelah selesai menyusuri Sungai Tubu harus memikul barang bawaan kita untuk berjalan kaki menyusuri Sungai Rian selama 6 sampai 7 jam.  Setelah sampai ke Desa Rian adalagi desa paling ujung namanya Desa Long Titi itu kita bisa berjalan kaki melewati TNKM ke Desa Long Titi selama 1 hari. Kalau desanya di luar TNKM tapi untuk menuju desanya kita harus melalui kawasan TNKM,” ulasnya.

 

Ia menuturkan, dari data yang terhimpun dalam Balai TNKM, sedikitnya terdapat 114 desa yang berada di sekitar TNKM yag dinaungi 11 Dewan Adat. Jumlah itu sudah termasuk hasil perampingan dengan mengabungkan beberapa desa menjadi satu yang bertujuan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat.

 

“Kenapa mereka berkumpul, dulunya mereka tinggal di daerah di dalam hutan sana, aksesnya sangat jauh dari hutan kecamatan. Sehingga mereka dipindahkan menjadi satu di sekitar taman nasional,” pungkasnya.

 

 

 

BANTENG KALIMANTAN

 

Di TNKM, mudah ditemui bunga raflesia, anggrek hitam, macan dahan, burung enggan ataupun banteng kalimantan.

 

Missoniman menerangkan, di sekitar TNKM terdapat sebuah wilayah yang menjadi habitat asli banteng kalimantan. Orang-orang menyebutnya Long Tua. Long Tua merupakan daerah tidak berpenghuni.

 

“Di sekitar Desa Apou Ping nama daerahnya Long Tua, ada banteng di sana. Hidup liar. Untuk menuju habitat banteng kalimantan dari Apou Ping itu hanya 2 jam dengan ketinting lewat sungai untuk biayanya Rp 1 sampai 1,5 juta sekali jalan. Luas area habitat banteng kalimantan lebih dari 100 hektare. Di sana hamparan padang rumput,” tuturnya.

 

Petugas polisi hutan juga memasang beberapa kamera di wilayah yang diyakini sering dilintasi gerombolan banteng kalimantan. Agar banteng dapat diidentifikasi, petugas menaruh air di sekitar kamera, sehingga jika ada gerombolan banteng yang melintas akan singgah untuk minum. “Dari situlah kami mencatat perkembangannya sekaligus mengidentifikasi kesehatannya. Banteng kalimantan ini tipikalnya berkelompok. Bisa saja satu jantan betinanya ada 2 sampai 3 ekor,” lanjutnya.

 

Ia menjelaskan, selain di Long Tua, banteng kalimantan diyakini menyebar liar di daerah lainnya. Hal itu dibuktikan, dengan beberapa kali ditemukannya kotoran banteng di wilayah yang cukup jauh dari habitatnya.

 

“Cuma wilayah lain yang dihuni itu sulit dijangkau manusia karena beratnya medan. Kadang banteng kalimantan ini berimigrasi ke tempat lain dengan menyusuri pinggir sungai. Kami sering menjumpai kotoran banteng kalimantan saat berpatroli. Bahkan dia bisa berjalan melewati batas negara,” pungkasnya.

 

 

 

KOORDINASI, KUNCI KEBERHASILAN PENGAWASAN

 

TNKM merupakan salah satu taman terbesar di Kalimantan bahkan Indonesia. Sehingga dengan luas TNKM hingga ke perbatasan negara, diperlukan kerjasama secara kolaboratif antar lembaga dan organisasi. Sehingga sistem pengawasan kolaboratif yang diterapkan dalam pengawasan TNKM menghasilkan hal positif pada kelestarian keanekaragaman hayati TNKM.

 

Saat dikonfirmasi, Johnny Lagawurin menuturkan, ditetapkannya TNKM berdasarkan 3 prinsip. Yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Ketiga prinsip inilah yang membuat hingga kini TNKM tetap terjaga.

 

“TNKM ini kan merupakan kawasan yang ditetapkan pemerintah, sebagai kawasan taman nasional. Tentunya, pengelolaannya itu harus dilakukan seminim-minimnya. Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan konservasi, ada 3 prinsip di dalamnya, pertama adalah perlindungan, kami melindungi segala, apa yang di dalam kawasan itu. Baik keanekaragaman hayatinya, baik keunikannya, baik ekosistemnya, maupun ekologi yang membentuk kawasan itu,” ujar Johnny saat masih menjabat kepala Balai TNKM, Selasa 28 Juli 2020 lalu.

 

“Kemudian pelestarian. Tentunya, kami menjaga supaya semua yang ada di dalam itu bisa lestari untuk jangka panjang antar generasi. Apapun yang terdapat di dalamnya, tidak terjadi kemunduran dari sisi ancaman kepunahan. Jadi kalau kita berbicara Banteng Kalimantan, bagaimana Banteng di TNKM setiap tahun harus mengalami perkembangan populasinya. Untuk meningkatkan populasi ini, kita juga harus mampu mengintervensi habitatnya. Supaya habitatnya, dipertahankan. Jangan sampai, padang rumput yang menjadi sumber pakannya, berubah fungsi, bukan lagi menjadi padang rumput yang alami,” sambung Johnny.

 

“Terakhir adalah pemanfaatan secara terbatas. Pemanfatan secara terbatas ini dengan cara mengambil sesuai kebutuhan dan ada kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan. Juga ada satwa tertentu yang dilarang diburu ada juga yang yang dibolehkan. Misalnya babi hutan, dan jenis-jenis ikan,” lanjut Johnny.

 

Ia mengakui sejauh ini pemerintah tetap memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan sumber alam secukupnya. “Selama ini kami mengakui kearifan sosial, adat dan lokal banyak sekali yang sejalan dengan konsep kawasan konservasi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Di samping itu, konteks pemanfaatan terbatas ada yang namanya pengembangan wisatawan. Destinasi wisata. Kita jangan melihat TNKM saat ini seperti taman lain yang sudah nyaman terdapat segala aktivitasnya. Kalau ingin merasakan sensasi hutan sebenarnya, di sinilah tempatnya,” tukasnya.

Baca Juga :  Gerdema Jadi Tolak Ukur Kesejahteraan Masyarakat

 

Meski mengakui banyaknya objek wisata yang terdapat di dalam kawasan TNKM, namun pihaknya menyadari jika hal tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal itu disebabkan sulit mengakses TNKM serta mahalnya biaya yang harus digelontorkan pengunjung.

 

Sehingga menurutnya, objek tersebut tidak dapat dirasakan masyarakat secara umum. “Dari suatu sisi mungkin orang mengatakan, apa manfaat TNKM kalau tidak dapat menjadi tempat berwisata. Persoalannya bukan tidak memperbolehkan orang datang, boleh. Tapi siapa yang mau datang. Dengan biaya yang besar dan medan yang cukup menantang, itu membuat hanya orang tertentu yang berani berwisata ke TNKM tapi tidak untuk secara umum,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, sejauh ini koordinasi antarlembaga berjalan cukup baik dalam pengelolaan maupun pengawasan. Meski demikian, ia tidak memungkiri dalam perjalanannya masih adanya persilangan pendapat antar pemerintah dan masyarakat adat. “Selama ini koordinasi berjalan cukup baik. Kalau ada masalah, kami selalu berkomunikasi.  Kalau ada hal-hal yang memang perlu dirapatkan maka kami rapatkan. Tetapi biasanya ini dalam konteks secara kolaboratif,” tuturnya.

 

“Sejauh ini kami hampir tidak menemukan kendala dalam pengawasan. Ini berkat kolaborasi antara masyarakat dan FoMMA untuk bersama-sama menjaga TNKM. Karena kami tahu bahwa, pembangunan ini terus berlanjut. 5 tahun ke depan akan seperti apa akses menuju TNKM,” urainya.

 

Dengan semakin besarnya aktivitas pembangunan, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi TNKM. Sehingga, ia menegaskan jika setiap tahun Balai TNKM terus berupaya dan berinovasi dalam pengawasannya.

 

“Tentu tantangan makin berat, kalau jalan sudah mulus pasti orang menuju ke sana akan semakin banyak. Nah ini yang harus diperhatikan sehingga setiap tahun kami terus meningkatkan sistem pengawasannya,” jelasnya.

 

 

 

PENGAMANAN PENUH

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Kehutanan (Dishut) memastikan terkait keterlibatannya secara penuh dalam menjaga kawasan TNKM. Melalui patroli pengamanan setiap bulannya dengan tujuan mencegah pembalakan liar serta pembakaran hutan.

 

Kepala Dishut Kaltara, Sjarifuddin mengungkapkan, aksi pembalakan liar serta pembakaran hutan di kawasan HoB bisa saja terjadi kapan saja jika pengawasan pengamanan di kawasan itu lemah. “Jadi, peran provinsi di sini adalah bentuk pengamanannya. Dan itu, sejauh ini sudah kami lakukan dengan cukup baik di lapangan,’’ ungkapnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/12).

 

Lanjutnya, apakah sejauh ini dalam pengamanan pernah ditemukan aksi-aksi yang merusak keanekaragaman hayati tersebut? Pejabat yang ramah dan murah senyum ini menerangkan bahwa potensi itu ada. “Tentu kami sangat bersyukur atas capaian ini. Andaipun nantinya ada suatu aksi yang potensi merusak keanekaragaman hayati di dalamnya, maka kami pun akan berkoordinasi ke pusat dalam menindaklanjutinya,” terangnya.

 

Lebih lanjutnya, dalam pengamanan ini pun pihaknya sembari membantu perihal proses lainnya. Yakni, pengusaan wilayah oleh masyarakat yang sudah di atas 20 tahun. Yang mana, nantinya akan dilakukan perubahan ke sertifikat dan ini prosesnya ada di pusat. Atau nantinya pun bisa dimitrakan dalam bentuk perhutanan sosial (PS).

 

“Mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh pusat soal adanya penguasaan lahan itu,” harapnya seraya tak menyebutkan rincian luasan kawasan yang dikuasai masyarakat tersebut.

 

“Atau nantinya jika ke PS, maka akan ada supervisi atau pengecekan lapangan dahulu. Tapi, sampai saat ini untuk keduanya memang belum ada, untuk yang sertifikat masih dalam proses. Sedangkan PS belum ada ke arah sana sejauh ini,” sambungnya.

 

TNKM, kata dia, membawa manfaat bagi dunia. Tak hanya bagi Kaltara saja. “Dunia sangat butuh. Apalagi ini merupakan HoB. Letak oksigen ada di dalamnya. Jadi, imbauan kami janganlah melakukan penebangan. Karena ini berdampak sangat luas. Baik di provinsi ini ataupun Indonesia dan dunia,” tukasnya.

 

Dishut mencatat ada 500 jenis anggrek dan sedikitnya ada 25 jenis rotan, 277 jenis burung, 19 jenis endemik dan 12 di antaranya hampir punah di TNKM. Selain itu ada juga jenis fauna menarik, di antaranya 7 jenis enggang, kuau raja, sepindan kalimantan dan aneka jenis raja udang.

 

Di dalam TNKM pula ada beberapa jenis hutan, seperti hutan dipterokarp, hutan fagaceae-myrtaceae atau hutan ek, hutan pegunungan tingkat tengah dan tinggi (di atas 1.000 MDPL), selanjutnya ada hutan agathis, hutan kerangas, hutan rawa, serta tipe khusus hutan lumut (1.500 MDPL). Selain itu, juga terdapat jenis hutan sekunder.

 

Salah satu lokasi yang memiliki potensi wisata ekowisata yang eksotik berada di Pujungan, Kabupaten Malinau. Pujungan juga sering dikenal dengan istilah daerah dengan matahari tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Hal ini dikarenakan daerah ini selalu diselimuti kabut/awan dengan suhu rata-rata 25-35 derajat Celsius. (***/*/zac/omg/lim)

TAMAN Nasional Kayan Mentarang (TNKM) menjadi surga bagi ratusan flora dan fauna hidup bebas di dalamnya. Sehingga tidak heran jika TNKM patut menjadi ikon Indonesia dan menjadi ikon paru-paru dunia.

 

Andris Salo, anggota pada Bidang Pemetaan FoMMA Kayan Mentarang menuturkan, sedikitnya 11 adat suku Dayak hidup di sekitar TNKM sejak dulu. “Taman Kayan Mentarang meliputi 2 kabupaten dan 11 kecamatan yaitu Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Tubu, Krayan Hulu, Krayan Tengah, Krayan Darat, Krayan Hilir, Mentarang Hulu, Lumbis Hulu,” ujar Andris saat mengajak Radar Tarakan mengunjungi salah satu kawasan TNKM, Juli 2020 lalu.

 

TNKM memiliki luas lahan sekitar 1,35 juta hektare tapi kemudian ada dikeluarkan pembebasan lahan untuk ladang menjadi 1.271.696,56 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2014.

 

Bentang TNKM tersebut menjulang hingga ke perbatasan negara tetangga tepat pada Sabah dan Serawak, Malaysia. Dengan wilayah cukup luas, tentunya TNKM juga memerlukan bantuan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga wilayah negara di perbatasan.

 

TNKM terdiri dari wilayah pegunungan dan bukit-bukit batu yang menjulang pada sebagian wilayah TNKM. Sehingga hal itulah yang menjadi surga bagi flora jenis tertentu tumbuh subur.

 

“Banyak sekali pegunungan di kawasan TNKM karena sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Ketinggian gunung dan bukit di antara 200 meter sampai sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut,” jelasnya.

 

Besarnya ancaman perusakan hutan di Kalimantan serta banyaknya bagian hutan yang beralih fungsi, menyebabkan kawasan TNKM butuh penjagaan khusus. Sehingga karena kondisi tersebut, membuat FoMMA bersama pemerintah terus meningkatkan pengawasan agar kelestarian hutan tetap terjaga. “Sampai saat ini belum ada kasus pembalakan yang terjadi di TNKM dan kami berharap selamanya akan terus seperti itu. Ini semua berkat kerja sama kolaboratif antar masyarakat adat, FoMMA dan pemerintah. Dan kami berharap TNKM akan terus terjaga sampai perjuangan kami diteruskan anak cucu kami,” pungkasnya.

 

 

 

SALAH SATU DESA SULIT

 

Missoniman, Polisi Hutan (Polhut) Balai TNKM mengakui petugas juga kerap mengalami kendala melakukan pengawasan. Pasalnya, kondisi cuaca di hutan TNKM yang tak menentu, pesawat yang ditumpangi dihadapkan pada cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.

 

“Contohnya untuk menjangkau Long Apung. Kami pernah beberapa kali mengalami kegagalan saat menjangkau melalui jalur udara. terbang dari Malinau Kota, kemudian setelah dekat Long Apung ternyata di sana hujan lebat. Mau tidak mau pilotnya putar arah kembali ke bandara. Kalau tetap menerobos risikonya pesawat bisa jatuh,” ujarnya, Rabu 29 Juli 2020 lalu.

 

Untuk menuju Krayan dari Malinau kota, biasanya carter pesawat sebulan sebelum berangkat. Biayanya kalau subsidi itu sekitar Rp 300-400 ribu. Reguler Rp 900 ribu sampai Rp 1,2 juta.

 

“Khusus wilayah kerja seksi 1 setelah naik pesawat sampai di Krayan itu posnya agak dekat, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Seksi 1 itu, selain di Krayan, ada juga yang di Tau Lumbis ini agak jauh. Untuk menuju Tau Lumbis dari Malinau Kota. Kita bisa menuju Masalong sekitar 30 menit itu bisa dilalui kendaraan. Kemudian, dari Mansalong menuju Tau Lumbis itu menggunakan longboat dengan waktu tempuh 6 sampai 7 jam untuk biaya transportasinya sekira Rp 8-12 juta, tergantung kapasitasnya. Tarifnya itu mencakup keseluruhan penumpang sekali jalan. Bisa muat 8 sampai 10 orang. Dari Tau Lumbis, menuju Taman Nasional, itu masih lanjut lagi menggunakan perahu ketinting dengan kapasitas 4 orang untuk 2 penumpang dan 2 kru ketinting. Estimasi waktunya memankan waktu 2 sampai 3 jam tarifnya Rp 1,5 juta sekali jalan,” lanjutnya.

 

Diketahui TNKM memiliki 3 zona wilayah kerja pengawasan dan di setiap zona memiliki lebih dari satu pos penjagaan. Meski demikian, untuk menjangkau satu pos ke pos lainnya cukup jauh dan dapat melakukan perjalanan selama seharian dalam kondisi cuaca normal. Namun jika kondisi cuaca buruk maka perjalanan bisa memakan waktu berhari hari.

 

“Untuk wilayah seksi 1 ada 3 pos yaitu di Long Bawan bisa dijangkau dengan pesawat, kemudian yang kedua ke Tau Lumbis, ketiga ke desa Long Pala kecamatan Mentarang Hulu. Yang kedua dan ketiga ini bisa diakses melalui darat,” tuturnya.

 

Petugas harus memiliki stamina yang prima. “Kalau di wilayah 2 Long Alango daerah Bahulu, selain bisa dijangkau melalui jalur udara dan darat. Untuk menjangkau ke sana, kami melalui perusahaan inhutani, kemudian lanjut melalui sungai naik longboat biayanya Rp 5 jutaan untuk sekali jalan itu membutuhkan waktu 1 hari full kalau kondisi air sungai besar. Tapi kalau kondisi kemarau, sampainya bisa lebih dari 3 hari,” tukasnya.

 

“Setelah sampai di Desa Pujungan, kami pindah transportasi menggunakan ketinting. Dengan kapasitas penumpang 2 orang saja. Di atas ketinting ada 4 orang 1 pengemudi, 1 orang juru batu dan 2 orang penumpang. Dari Pujungan ke Long Alango itu biayanya Rp 3,5 juta. Jadi kalau PP, siap-siap saja uang saku Rp 7 juta. Memang sungai itu banyak jiramnya. Jadi selain perjalanannya jauh, risikonya juga besar,” sambungnya.

 

Untuk menjangkau daerah lainnya seperti Desa Kuala Rian bisa menggunakan longboat melintasi Sungai Tubu. “Kemudian seksi wilayah 2, itu yang paling dekat dengan Malinau Kota adalah Desa Kuala Rian. Dari Malinau kita bisa start menggunakan longboat. Tarifnya sekali jalan sekitar Rp 10-12 juta,  kita bisa menjangkau desa Kuala Rian kurang lebih 6 sampai 7 jam. Itu kalau kondisi air normal. Kalau air surut itu bisa ditempuh 2  hari. Kita harus bermalam di pinggir sungai,” rincinya.

Baca Juga :  Resep Teh Tarik Jagung

 

“Setelah Kuala Rian kita bisa lanjut perjalanan dengan berjalan kaki ke desa Rian tubu dengan estimasi waktu 6 sampai 7 jam. Menyusuri sepanjang sungai Rian. Kenapa jalan kaki, karena menunu desa itu sudah tidak bisa menggunakan ketinting. Dikarenakan sungainya sangat dangkal sulit untuk dilewati perahu,” tambahnya.

 

“Jadi setelah selesai menyusuri Sungai Tubu harus memikul barang bawaan kita untuk berjalan kaki menyusuri Sungai Rian selama 6 sampai 7 jam.  Setelah sampai ke Desa Rian adalagi desa paling ujung namanya Desa Long Titi itu kita bisa berjalan kaki melewati TNKM ke Desa Long Titi selama 1 hari. Kalau desanya di luar TNKM tapi untuk menuju desanya kita harus melalui kawasan TNKM,” ulasnya.

 

Ia menuturkan, dari data yang terhimpun dalam Balai TNKM, sedikitnya terdapat 114 desa yang berada di sekitar TNKM yag dinaungi 11 Dewan Adat. Jumlah itu sudah termasuk hasil perampingan dengan mengabungkan beberapa desa menjadi satu yang bertujuan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat.

 

“Kenapa mereka berkumpul, dulunya mereka tinggal di daerah di dalam hutan sana, aksesnya sangat jauh dari hutan kecamatan. Sehingga mereka dipindahkan menjadi satu di sekitar taman nasional,” pungkasnya.

 

 

 

BANTENG KALIMANTAN

 

Di TNKM, mudah ditemui bunga raflesia, anggrek hitam, macan dahan, burung enggan ataupun banteng kalimantan.

 

Missoniman menerangkan, di sekitar TNKM terdapat sebuah wilayah yang menjadi habitat asli banteng kalimantan. Orang-orang menyebutnya Long Tua. Long Tua merupakan daerah tidak berpenghuni.

 

“Di sekitar Desa Apou Ping nama daerahnya Long Tua, ada banteng di sana. Hidup liar. Untuk menuju habitat banteng kalimantan dari Apou Ping itu hanya 2 jam dengan ketinting lewat sungai untuk biayanya Rp 1 sampai 1,5 juta sekali jalan. Luas area habitat banteng kalimantan lebih dari 100 hektare. Di sana hamparan padang rumput,” tuturnya.

 

Petugas polisi hutan juga memasang beberapa kamera di wilayah yang diyakini sering dilintasi gerombolan banteng kalimantan. Agar banteng dapat diidentifikasi, petugas menaruh air di sekitar kamera, sehingga jika ada gerombolan banteng yang melintas akan singgah untuk minum. “Dari situlah kami mencatat perkembangannya sekaligus mengidentifikasi kesehatannya. Banteng kalimantan ini tipikalnya berkelompok. Bisa saja satu jantan betinanya ada 2 sampai 3 ekor,” lanjutnya.

 

Ia menjelaskan, selain di Long Tua, banteng kalimantan diyakini menyebar liar di daerah lainnya. Hal itu dibuktikan, dengan beberapa kali ditemukannya kotoran banteng di wilayah yang cukup jauh dari habitatnya.

 

“Cuma wilayah lain yang dihuni itu sulit dijangkau manusia karena beratnya medan. Kadang banteng kalimantan ini berimigrasi ke tempat lain dengan menyusuri pinggir sungai. Kami sering menjumpai kotoran banteng kalimantan saat berpatroli. Bahkan dia bisa berjalan melewati batas negara,” pungkasnya.

 

 

 

KOORDINASI, KUNCI KEBERHASILAN PENGAWASAN

 

TNKM merupakan salah satu taman terbesar di Kalimantan bahkan Indonesia. Sehingga dengan luas TNKM hingga ke perbatasan negara, diperlukan kerjasama secara kolaboratif antar lembaga dan organisasi. Sehingga sistem pengawasan kolaboratif yang diterapkan dalam pengawasan TNKM menghasilkan hal positif pada kelestarian keanekaragaman hayati TNKM.

 

Saat dikonfirmasi, Johnny Lagawurin menuturkan, ditetapkannya TNKM berdasarkan 3 prinsip. Yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Ketiga prinsip inilah yang membuat hingga kini TNKM tetap terjaga.

 

“TNKM ini kan merupakan kawasan yang ditetapkan pemerintah, sebagai kawasan taman nasional. Tentunya, pengelolaannya itu harus dilakukan seminim-minimnya. Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan kawasan konservasi, ada 3 prinsip di dalamnya, pertama adalah perlindungan, kami melindungi segala, apa yang di dalam kawasan itu. Baik keanekaragaman hayatinya, baik keunikannya, baik ekosistemnya, maupun ekologi yang membentuk kawasan itu,” ujar Johnny saat masih menjabat kepala Balai TNKM, Selasa 28 Juli 2020 lalu.

 

“Kemudian pelestarian. Tentunya, kami menjaga supaya semua yang ada di dalam itu bisa lestari untuk jangka panjang antar generasi. Apapun yang terdapat di dalamnya, tidak terjadi kemunduran dari sisi ancaman kepunahan. Jadi kalau kita berbicara Banteng Kalimantan, bagaimana Banteng di TNKM setiap tahun harus mengalami perkembangan populasinya. Untuk meningkatkan populasi ini, kita juga harus mampu mengintervensi habitatnya. Supaya habitatnya, dipertahankan. Jangan sampai, padang rumput yang menjadi sumber pakannya, berubah fungsi, bukan lagi menjadi padang rumput yang alami,” sambung Johnny.

 

“Terakhir adalah pemanfaatan secara terbatas. Pemanfatan secara terbatas ini dengan cara mengambil sesuai kebutuhan dan ada kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan. Juga ada satwa tertentu yang dilarang diburu ada juga yang yang dibolehkan. Misalnya babi hutan, dan jenis-jenis ikan,” lanjut Johnny.

 

Ia mengakui sejauh ini pemerintah tetap memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan sumber alam secukupnya. “Selama ini kami mengakui kearifan sosial, adat dan lokal banyak sekali yang sejalan dengan konsep kawasan konservasi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Di samping itu, konteks pemanfaatan terbatas ada yang namanya pengembangan wisatawan. Destinasi wisata. Kita jangan melihat TNKM saat ini seperti taman lain yang sudah nyaman terdapat segala aktivitasnya. Kalau ingin merasakan sensasi hutan sebenarnya, di sinilah tempatnya,” tukasnya.

Baca Juga :  Bupati Pimpin Upacara Pembukaan Opster Korem 091/ASN

 

Meski mengakui banyaknya objek wisata yang terdapat di dalam kawasan TNKM, namun pihaknya menyadari jika hal tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal itu disebabkan sulit mengakses TNKM serta mahalnya biaya yang harus digelontorkan pengunjung.

 

Sehingga menurutnya, objek tersebut tidak dapat dirasakan masyarakat secara umum. “Dari suatu sisi mungkin orang mengatakan, apa manfaat TNKM kalau tidak dapat menjadi tempat berwisata. Persoalannya bukan tidak memperbolehkan orang datang, boleh. Tapi siapa yang mau datang. Dengan biaya yang besar dan medan yang cukup menantang, itu membuat hanya orang tertentu yang berani berwisata ke TNKM tapi tidak untuk secara umum,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, sejauh ini koordinasi antarlembaga berjalan cukup baik dalam pengelolaan maupun pengawasan. Meski demikian, ia tidak memungkiri dalam perjalanannya masih adanya persilangan pendapat antar pemerintah dan masyarakat adat. “Selama ini koordinasi berjalan cukup baik. Kalau ada masalah, kami selalu berkomunikasi.  Kalau ada hal-hal yang memang perlu dirapatkan maka kami rapatkan. Tetapi biasanya ini dalam konteks secara kolaboratif,” tuturnya.

 

“Sejauh ini kami hampir tidak menemukan kendala dalam pengawasan. Ini berkat kolaborasi antara masyarakat dan FoMMA untuk bersama-sama menjaga TNKM. Karena kami tahu bahwa, pembangunan ini terus berlanjut. 5 tahun ke depan akan seperti apa akses menuju TNKM,” urainya.

 

Dengan semakin besarnya aktivitas pembangunan, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi TNKM. Sehingga, ia menegaskan jika setiap tahun Balai TNKM terus berupaya dan berinovasi dalam pengawasannya.

 

“Tentu tantangan makin berat, kalau jalan sudah mulus pasti orang menuju ke sana akan semakin banyak. Nah ini yang harus diperhatikan sehingga setiap tahun kami terus meningkatkan sistem pengawasannya,” jelasnya.

 

 

 

PENGAMANAN PENUH

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Kehutanan (Dishut) memastikan terkait keterlibatannya secara penuh dalam menjaga kawasan TNKM. Melalui patroli pengamanan setiap bulannya dengan tujuan mencegah pembalakan liar serta pembakaran hutan.

 

Kepala Dishut Kaltara, Sjarifuddin mengungkapkan, aksi pembalakan liar serta pembakaran hutan di kawasan HoB bisa saja terjadi kapan saja jika pengawasan pengamanan di kawasan itu lemah. “Jadi, peran provinsi di sini adalah bentuk pengamanannya. Dan itu, sejauh ini sudah kami lakukan dengan cukup baik di lapangan,’’ ungkapnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/12).

 

Lanjutnya, apakah sejauh ini dalam pengamanan pernah ditemukan aksi-aksi yang merusak keanekaragaman hayati tersebut? Pejabat yang ramah dan murah senyum ini menerangkan bahwa potensi itu ada. “Tentu kami sangat bersyukur atas capaian ini. Andaipun nantinya ada suatu aksi yang potensi merusak keanekaragaman hayati di dalamnya, maka kami pun akan berkoordinasi ke pusat dalam menindaklanjutinya,” terangnya.

 

Lebih lanjutnya, dalam pengamanan ini pun pihaknya sembari membantu perihal proses lainnya. Yakni, pengusaan wilayah oleh masyarakat yang sudah di atas 20 tahun. Yang mana, nantinya akan dilakukan perubahan ke sertifikat dan ini prosesnya ada di pusat. Atau nantinya pun bisa dimitrakan dalam bentuk perhutanan sosial (PS).

 

“Mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh pusat soal adanya penguasaan lahan itu,” harapnya seraya tak menyebutkan rincian luasan kawasan yang dikuasai masyarakat tersebut.

 

“Atau nantinya jika ke PS, maka akan ada supervisi atau pengecekan lapangan dahulu. Tapi, sampai saat ini untuk keduanya memang belum ada, untuk yang sertifikat masih dalam proses. Sedangkan PS belum ada ke arah sana sejauh ini,” sambungnya.

 

TNKM, kata dia, membawa manfaat bagi dunia. Tak hanya bagi Kaltara saja. “Dunia sangat butuh. Apalagi ini merupakan HoB. Letak oksigen ada di dalamnya. Jadi, imbauan kami janganlah melakukan penebangan. Karena ini berdampak sangat luas. Baik di provinsi ini ataupun Indonesia dan dunia,” tukasnya.

 

Dishut mencatat ada 500 jenis anggrek dan sedikitnya ada 25 jenis rotan, 277 jenis burung, 19 jenis endemik dan 12 di antaranya hampir punah di TNKM. Selain itu ada juga jenis fauna menarik, di antaranya 7 jenis enggang, kuau raja, sepindan kalimantan dan aneka jenis raja udang.

 

Di dalam TNKM pula ada beberapa jenis hutan, seperti hutan dipterokarp, hutan fagaceae-myrtaceae atau hutan ek, hutan pegunungan tingkat tengah dan tinggi (di atas 1.000 MDPL), selanjutnya ada hutan agathis, hutan kerangas, hutan rawa, serta tipe khusus hutan lumut (1.500 MDPL). Selain itu, juga terdapat jenis hutan sekunder.

 

Salah satu lokasi yang memiliki potensi wisata ekowisata yang eksotik berada di Pujungan, Kabupaten Malinau. Pujungan juga sering dikenal dengan istilah daerah dengan matahari tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Hal ini dikarenakan daerah ini selalu diselimuti kabut/awan dengan suhu rata-rata 25-35 derajat Celsius. (***/*/zac/omg/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/