alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Persiapan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Tarakan Usulkan Anggaran Rp 6 Miliar

TARAKAN – Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, membuat sebagian lembaga mulai merancang skema dalam mengawal pelaksanaan pemilu. Salah satunya ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan.

Ketua Bawaslu Tarakan, Muhammad Zulfauzi Hasly menuturkan sejauh ini pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 6 miliar dalam pengawasan pemilu salah satunya membentuk Sentra Gakkumdu.

Kendati demikian pengajuan anggaran tersebut bisa saja menyesuaikan kondisi kebutuhan dalam pengawasan.

“Untuk Pemilu 2019 lalu menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,25 miliar. Angka ini bisa ada kenaikan bergantung perkembangan jumlah TPS. Tentu penambahan beban kerja akan berdampak kepada kebutuhan tenaga honor pengawas TPS,” ujarnya, Jumat (8/7).

“Kalau jumlah TPS naik besaran honorarium juga naik khususnya untuk adhoc. Kalau kami tetap saja. Makanya sebenarnya kami mengajukan perubahan, tetapi kami sudah mengajukan tinggal menunggu panggilan Pak Wali (dr. Khairul, M.Kes),” sambungnya.

Baca Juga :  Resep Kue Kacang Umpet

Meski tahapan Pilkada sebenarnya baru berjalan di awal 2024, namun saat ini lembaga penyelenggara pemilu telah menyiapkan jauh-jauh hari.

Hal tersebut menghindari kesibukan pada dalam pelaksanaan pengawasan pemilu pada saat tahun politik.

“Sebenarnya secara reguler pengajuan anggaran pilkada, baru dimulai 11 bulan sebelum pemungutan suara. Kalau dihitung mundur, tahapan pilkada baru dimulai di Januari 2024. Tetapi Januari 2024 akan sibuk sehingga tidak mungkin mengajukan anggaran disitu kan makanya kami dapat instruksi Sekjen Bawaslu RI mengajukan lebih awal,” tukasnya.

Diterangkan, adapun yang menjadi fokus Bawaslu pada saat ini ialah menyelenggarakan kegiatan mulai dari pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Menurutnya, karena tahapan awal fokus upaya pencegahan. Kendati begitu pihaknya juga membuka ruang bagi instansi dan lembaga lain dalam memberikan masukan dan saran.

“Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi di Pemkot (Tarakan) mengenai kenetralan ASN. Dalam hal ini komisioner Bawaslu bersama KPU dan dari stakeholder seperti Kejaksaan Negeri akan membentuk Sentra Gakkumdu. Selain itu saat ini pihaknya juga telah memulai blusukan dalam mendengar pandangan dan masukan berbagai pihak termasuk media massa,” tuturnya.

Baca Juga :  Tetap Teguh Pelihara dan Jaga Nilai Kebangsaan

“Kami tentu mengharapkan peran media dalam pengawasan penyelenggara pemilu jangan sampai ada hal mungkin tidak sinkron yang bisa mengakibatkan konflik,” lanjutnya.

Diakuinya, berkaca pada Pemilu 2019 lalu, pihaknya mengakui praktik money politics sangat marak dilakukan.

“Harus kita akui politik uang masih marak pada setiap pelaksanaan baik pilkada maupun pemilu. Bahkan, pada Pilgub 2020 ada 17 dugaan, 5 di antaranya kasus money politics dan hanya satu saja yang bisa diproses lanjut dan sisanya mentok di tahapan kedua,” pungkasnya. (*/zac/lim)

TARAKAN – Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, membuat sebagian lembaga mulai merancang skema dalam mengawal pelaksanaan pemilu. Salah satunya ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan.

Ketua Bawaslu Tarakan, Muhammad Zulfauzi Hasly menuturkan sejauh ini pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 6 miliar dalam pengawasan pemilu salah satunya membentuk Sentra Gakkumdu.

Kendati demikian pengajuan anggaran tersebut bisa saja menyesuaikan kondisi kebutuhan dalam pengawasan.

“Untuk Pemilu 2019 lalu menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,25 miliar. Angka ini bisa ada kenaikan bergantung perkembangan jumlah TPS. Tentu penambahan beban kerja akan berdampak kepada kebutuhan tenaga honor pengawas TPS,” ujarnya, Jumat (8/7).

“Kalau jumlah TPS naik besaran honorarium juga naik khususnya untuk adhoc. Kalau kami tetap saja. Makanya sebenarnya kami mengajukan perubahan, tetapi kami sudah mengajukan tinggal menunggu panggilan Pak Wali (dr. Khairul, M.Kes),” sambungnya.

Baca Juga :  LLK Kembali Buka Pelatihan di Agustus

Meski tahapan Pilkada sebenarnya baru berjalan di awal 2024, namun saat ini lembaga penyelenggara pemilu telah menyiapkan jauh-jauh hari.

Hal tersebut menghindari kesibukan pada dalam pelaksanaan pengawasan pemilu pada saat tahun politik.

“Sebenarnya secara reguler pengajuan anggaran pilkada, baru dimulai 11 bulan sebelum pemungutan suara. Kalau dihitung mundur, tahapan pilkada baru dimulai di Januari 2024. Tetapi Januari 2024 akan sibuk sehingga tidak mungkin mengajukan anggaran disitu kan makanya kami dapat instruksi Sekjen Bawaslu RI mengajukan lebih awal,” tukasnya.

Diterangkan, adapun yang menjadi fokus Bawaslu pada saat ini ialah menyelenggarakan kegiatan mulai dari pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Menurutnya, karena tahapan awal fokus upaya pencegahan. Kendati begitu pihaknya juga membuka ruang bagi instansi dan lembaga lain dalam memberikan masukan dan saran.

“Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi di Pemkot (Tarakan) mengenai kenetralan ASN. Dalam hal ini komisioner Bawaslu bersama KPU dan dari stakeholder seperti Kejaksaan Negeri akan membentuk Sentra Gakkumdu. Selain itu saat ini pihaknya juga telah memulai blusukan dalam mendengar pandangan dan masukan berbagai pihak termasuk media massa,” tuturnya.

Baca Juga :  Viral Emak-Emak Saling Dorong saat Antre LPG 3 Kg

“Kami tentu mengharapkan peran media dalam pengawasan penyelenggara pemilu jangan sampai ada hal mungkin tidak sinkron yang bisa mengakibatkan konflik,” lanjutnya.

Diakuinya, berkaca pada Pemilu 2019 lalu, pihaknya mengakui praktik money politics sangat marak dilakukan.

“Harus kita akui politik uang masih marak pada setiap pelaksanaan baik pilkada maupun pemilu. Bahkan, pada Pilgub 2020 ada 17 dugaan, 5 di antaranya kasus money politics dan hanya satu saja yang bisa diproses lanjut dan sisanya mentok di tahapan kedua,” pungkasnya. (*/zac/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/