
MALINAU - DPRD Kabupaten Malinau mendorong agar belanja pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 lebih banyak berputar di daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal, terutama di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding, mengatakan penggunaan anggaran daerah perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi perhatian bersama dalam menentukan program pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan belanja yang dilakukan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Yang kami harapkan betul-betul dengan APBD sekian, belanja kita itu ada di daerah. Kalau memang harus belanja yang dari luar, itu normatif lah,” ujar Ping Ding.
Ia menilai, perputaran belanja di daerah menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dengan begitu, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
Ping Ding juga menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi Malinau yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran untuk membina, memberikan pendampingan, serta mengarahkan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.
“Kita usahakan itu bisa kita tetap akses, tapi bagaimana kita membangun sistem ekonomi Malinau dulu yang kuat, dengan memberdayakan masyarakat, peran-peran pemerintah untuk membina, memberi pendampingan, mengarahkan,” katanya.
Selain mendorong perputaran belanja di daerah, ia menilai sektor pertanian dan perikanan perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penopang ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, kondisi fiskal yang menantang justru perlu direspons dengan inovasi dan kerja nyata. Program pemerintah harus diarahkan pada hasil konkret yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan administratif.
“Sekarang dengan di tengah-tengah kesulitan seperti ini justru harusnya muncul inovasi kita, kerja keras kita. Bukan lagi kita bicara memprogramkan, menjalankan, tapi saat ini sudah harus jadi,” tegasnya.



