Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Malinau Targetkan 8 Raperda Rampung 2026, 4 Mendekati Final

D
Penulis: Dip Ratar❯
ILUSTRASI: DPRD Malinau saat gelar uji publik Raperda Ekonomi Kreatif. FOTO: DIPA/RADAR TARAKAN
ILUSTRASI: DPRD Malinau saat gelar uji publik Raperda Ekonomi Kreatif. FOTO: DIPA/RADAR TARAKAN

Advertisement

MALINAU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menargetkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam pembahasan tahun 2026 dapat dirampungkan tahun ini.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, mengatakan saat ini empat Raperda di antaranya telah memasuki tahap hampir final. Sementara empat Raperda lainnya masih dalam proses pembahasan dan komunikasi antara DPRD dengan pihak-pihak terkait.

“Ya kalau ada sudah sekitar empat ya, yang sudah hampir final empat lagi yang masih kita terus komunikasikan, berjuang, memperjuangkan itu,” ujarnya saat diwawancarai Radar Tarakan.

Advertisement

Menurutnya, penyelesaian seluruh Raperda menjadi target DPRD Malinau pada tahun ini. Namun, tidak semua Raperda memiliki tingkat pembahasan yang sama. Sejumlah Raperda membutuhkan kajian lebih mendalam karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah.

“Karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan Perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid Supaya nanti ke depan memang bisa di sahkan,” katanya.

Ping Ding menyebut beberapa bidang yang masuk dalam pembahasan Raperda tahun ini, di antaranya literasi, penetapan wilayah adat, olahraga, ekonomi kreatif dan pariwisata. Selain itu, terdapat pula Raperda yang berkaitan dengan tata permukiman.

Advertisement

“Yang saya ingat pertama literasi, kemudian penatapan wilayah adat, olahraga, kemudian, ekonomi kreatif, pariwisata,” ungkapnya.

Dari delapan Raperda tersebut, DPRD Malinau optimistis empat Raperda yang sudah mendekati tahap final dapat segera dituntaskan. Sementara untuk Raperda lainnya, proses pembahasan masih terus dilakukan agar substansi regulasi benar-benar matang sebelum disahkan.

Khusus Raperda tata permukiman dan wilayah adat, Ping Ding mengakui prosesnya cukup kompleks. DPRD masih membutuhkan data yang lengkap serta kajian akademik sebagai dasar dalam penyusunan regulasi.

“empat sudah hampir selesai, target kita tahun ini Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua lagi ya. Yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat Karena harus data ini dulu Kompleks Ya harus kompleks dulu antara masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya,” jelasnya.

Advertisement
Editor : Azward Halim

Artikel Terkait

Inspektur Kaltara Ingatkan Penyelesaian TLHP hingga Perkuat Manajemen Risiko

Inspektur Kaltara Ingatkan Penyelesaian TLHP hingga Perkuat Manajemen Risiko

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Inspektorat Daerah memberikan atensi terhadap kedisiplinan aparatur sipil

Tunjukkan Semangat Gotong Royong, Kesbangpol Kaltara: Satu ASN, Satu Bendera

Tunjukkan Semangat Gotong Royong, Kesbangpol Kaltara: Satu ASN, Satu Bendera

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan semangat gotong royong di mom

Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Kaltara Bagikan 3.764 Bendera Merah Putih

Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Kaltara Bagikan 3.764 Bendera Merah Putih

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) turut mengambil bagian dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer