UGM Dampingi Malinau Susun Raperda RPPLH yang Komprehensif dan Berbasis Ilmiah

MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Paparan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kegiatan ini menghadirkan Wahyu yun Santoso, tenaga ahli hukum lingkungan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga bertindak sebagai perancang utama Raperda RPPLH Kabupaten Malinau.
Dalam paparannya, Wahyuyun menjelaskan hasil akhir kajian dan penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah yang telah disusun melalui proses analisis ilmiah dan konsultasi publik.
RPPLH ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, penyusunan RPPLH Kabupaten Malinau telah mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"RPPLH Kabupaten Malinau yang disusun ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf C UUPPLH, di mana RPPLH kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah. Sebelum itu, perlu disusun naskah akademik yang menjelaskan secara ilmiah pengaturan dan solusi hukum terhadap permasalahan lingkungan yang ada," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan FGD (Focus Group Discussion) ini merupakan tindak lanjut dari presentasi awal yang telah dilaksanakan pada 11 Agustus 2025, dengan melibatkan tenaga ahli dari UGM.
Proses penyusunan ini merupakan kajian ilmiah yang sistematis untuk menghasilkan Raperda yang komprehensif dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ernes berharap, hasil akhir dari penyusunan ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
"Output dari kegiatan ini adalah rancangan peraturan daerah tentang RPPLH yang sistematis dan komprehensif. Raperda ini nantinya akan menjadi pedoman strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di daerah," tutupnya. (*dip)



