Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PT AMNK Bantah Pernyataan DLH Kaltara  Soal Ini

M
Penulis: Muhammad Erwinsyah❯
KOLAM LIMBAH: Kondisi pengelolaan air limbah di PT. AMNK. (IST) 
KOLAM LIMBAH: Kondisi pengelolaan air limbah di PT. AMNK. (IST) 
MALINAU - Terkait dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara, Hamsi yang mengatakan PT. Atha Mart Naha Kramo (AMNK) diberi sanksi lantaran kurang baik dalam mengelola limbah, pihak PT. AMNK membantah hal tersebut.



Hal ini diungkapkan Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, Paulus. Ia mengaku pada 29 Juli 2022 lalu, ketika tim teknis DLH Kaltara melakukan kunjungan ke wilayah aktivitas pertambangan PT AMNK. Pada saat itu, tim teknis DLH Kaltara tidak ada temuan pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pertambangan PT AMNK.

"Saya juga sudah klarifikasi dengan tim teknis DLH Provinsi Kaltara, mereka pun membenarkan tidak ada temuan waktu kunjungan tersebut. Terkait pernyataan Kapala DLH Kaltara di media Radar Tarakan itu tidak benar," kata Paulus.

Paulus menambahkan pada saat kunjungan tim teknis DLH Kaltara, pada berita acara kunjungan tim teknis DLH Kaltara pun tidak ada mencantumkan temuan penyimpangan. Hanya saja, Paulus mengaku ketika kunjungan, tim teknis DLH Kaltara meminta PT. AMNK wajib memasang alat monitoring sensor air limbah yang otomatis.

"Nama alat tersebut namanya sparing. Pemasangan alat ini memang harus karena sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup," tambahnya.

Saat ini, PT. ANMK dalam memonitoring air limbahnya masih manual. Paulus menyatakan yang masih memonitoring secara manual sensor air limbah bukan hanya pihak PT ANMK saja. Namun, perusahaan pertambangan lainnya yang beraktivitas di Kabupaten Malinau juga belum ada yang memasang sparing. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Erwinsyah

Artikel Terkait

JAM Pidsus Geledah Rumah Mantan Bupati di Nunukan

JAM Pidsus Geledah Rumah Mantan Bupati di Nunukan

TANJUNG SELOR – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penggeledahan

Penataan Tambang Kaltara Diminta Utamakan Penyelesaian Legalitas

Penataan Tambang Kaltara Diminta Utamakan Penyelesaian Legalitas

Penataan aktivitas pertambangan yang diduga belum mengantongi izin diminta tidak berhenti pada persoalan penindakan. Penyelesaian legalitas

Perizinan Tambang Didorong Lebih Cermat, Ini Kata DPD RI Asal Kaltara

Perizinan Tambang Didorong Lebih Cermat, Ini Kata DPD RI Asal Kaltara

Proses pengurusan izin pertambangan diminta dilakukan secara cermat sejak awal. Kepastian mengenai wilayah yang akan digunakan menjadi salah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer