Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasi Survilance dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Malinau, Arifin mengakui mayoritas terjadinya perbedaan data manual dengan KPCPEN disebabkan penginputan data manual ke KPCPEN sulit lantaran tidak ada jaringan internet di perbatasan dan pedalaman. Namun terdapat juga masyarakat yang terpaksa pihaknya lakukan vaksin meski terjadi kendala pada identitas dirinya.
"Seperti tidak ada KTP dan terjadi NIK double. Tapi kita tetap lakukan vaksin. Hal ini demi masyarakat Malinau. Nanti untuk selanjutnya urusan Disdukcapil lagi yang memberikan solusi agar nantinya dapat dinyatakan telah melakukan vaksin melalui sertifikat dan dapat terinput di KPCPEN," kata Arifin. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



