Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz mengatakan, langkah hukum tersebut ditempuh tidak hanya bagi kepentingan Susi Air, tapi juga untuk kepentingan masyarakat lebih luas. “Visi Law Office sebagai kuasa hukum secara resmi mengirimkan somasi ditujukan kepada dua pihak yakni saudara Wempi Wellem Mawa (Bupati Malinau) dan Ernes Silvanus (Sekretaris Kabupaten Malinau) pada Senin, tanggal 7 Februari 2022,” kata Donal Fariz melalui siaran pers, Senin (7/2).
Ia menambahkan somasi dikirimkan kepada dua pihak tersebut karena dinilai paling bertanggung jawab atas persoalan dikeluarkannya pesawat serta barang Susi Air dari hanggar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Menurutnya, penggunaan dan pengerahan tenaga Satpol PP oleh Pemkab Malinau diduga merupakan tindakan melawan hukum.
“Karena tidak sesuai dengan tugas Satpol PP sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,” ujarnya.
Donal juga menegaskan Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Malinau diduga telah bertindak di luar kewenangan dengan melakukan eksekusi pada area keamanan terbatas bandar udara, sehingga diduga telah melanggar Pasal 210 jo Pasal 344 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.
“Diduga telah melakukan tekanan dan paksaan dengan cara pengerahan pasukan secara berlebihan dan tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi. Sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Susi Air menuntut keduanya dalam jangka waktu 3 hari untuk, meminta maaf secara tertulis kepada PT ASI Pudjiastuti Aviation atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan Hanggar/pemindahan pesawat di hanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang,” tambahnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau, Ernes Silvanus mengaku telah menerima dokumen somasi yang ditujukan kepada dirinya serta Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa.
Ernes mengaku Pemkab Malinau berencana akan mempelajari dahulu surat yang dilayangkan tersebut. “Pemerintah daerah baru menerima surat tersebut melalui WhatsApp, terutama kepada saya. Untuk menanggapi surat tersebut, kita harus pelajari dulu baik maksud dan tujuan surat,” kata Ernes.
KHAWATIR SOAL KESELAMATAN
Manajer Keselamatan dan Kualitas Susi Air, Ricardo Augusto Mendes De Moraes mengungkap kekhawatiran tentang keselamatan, keamanan, dan kualitas atas tindakan pada sejumlah unit dan peralatan Susi Air di hanggar Pemkab Malinau.
“Sayangnya, kepercayaan ini telah tergores. Pada pagi hari tanggal 2 Februari, otoritas bandara tiba di kantor kami dengan surat itu 550/59/SETDA, menyatakan pembebasan hanggar yang diduduki Susi Air di Malinau. Meskipun kami memahami prosedur administrasi, penerbangan dan bandara kegiatan harus dilakukan perlindungan ekstra, dan tujuan akhirnya adalah untuk memastikan semua penumpang dan awak akan diangkut dengan aman. Ini adalah perlindungan kehidupan,” tulis Ricardo dalam surat yang juga diterima Radar Tarakan.
Menurut Ricardo, perintah eksekusi telah mengabaikan peraturan keamanan, di antaranya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 dan ICAO Annex 17 (regulasi penerbangan sipil). “Artinya orang tanpa pengetahuan yang tepat tak boleh masuk ke area terlarang bandara. Sayangnya, hanggar itu benar-benar penuh dengan personel yang belum pernah menerima pelatihan atau kesadaran tentang operasi bandara, bahaya, dan risiko yang melekat pada kegiatan penerbangan. Eksekusi tersebut membahayakan kelaikan udara dan keselamatan pesawat Susi Air yang menerima perawatan saat itu dan juga masa depan prosedur pemeliharaan. Buku pegangan operasi pilot (POH) C208B menyatakan, jangan mendorong atau menarik pesawat menggunakan bilah baling-baling atau permukaan kontrol. Pengabaian sepenuhnya terhadap batasan dan prosedur yang dinyatakan oleh pabrikan menempatkan risiko tambahan untuk kegiatan penerbangan kami dan penduduk setempat,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap keprihatinan dalam eksekusi tersebut menyangkut penanganan alat perawatan yang disengaja, tanpa ada pencegahan karena kurangnya pengetahuan. “Beberapa alat sensitif, pegang pesawat atau mesin berat, menerima kalibrasi, dan aspek penting lainnya. Penanganannya oleh orang yang tidak siap, dapat membahayakan alat tersebut dan mengakibatkan kerusakan posterior pada pesawat,” imbuhnya.
Ia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah terkait aspek keselamatan penerbangan.
“Kami ingin meminta klarifikasi apakah keselamatan memang menjadi prioritas dalam industri penerbangan dan apakah kolaborasi antara semua pihak yang terlibat bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan memelihara keselamatan penerbangan di Indonesia,” tulisnya mengakhiri. (*/hai/lim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

