Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Corporate Secretary Susi Air, Nadine Kaiser mengungkap jika Susi Air masih melayani puluhan rute penerbangan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nunukan 2022. Lantaran adanya Susi Air bukan hanya merupakan untuk persoalan bisnis, namun juga melayani masyarakat pedalaman Kabupaten Malinau.
Putri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ini mengatakan sedang menginventarisasi data-data akibat dikeluarkannya pesawat Susi Air dari hanggar. “Namun yang paling menjadi kekhawatiran terbesar bagi Susi Air adalah risiko terganggunya pelayanan ke masyarakat Malinau dan sekitarnya akibat tindakan yang terkesan show off power kemarin,” kata lulusan Universitas Aeronautika Embry-Riddle, Florida ini, Jumat (4/2).
Ia menjelaskan Susi Air pada tahun 2022 melayani penerbangan dari dan ke Malinau untuk 11 rute. “Ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan tersebut. Justru masyarakat Malinau dan sekitarnya yang terganggu dan dirugikan,” tambah Nadien.
Nadien menegaskan, Susi Air sangat menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan Pemkab Malinau. Menurutnya, pemda harusnya memandang kehadiran maskapai bukan hanya dari sisi bisnis. “Karena itu kami tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan kemarin. Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kejadian kemarin?” ujar Nadien.
Susi Pudjiastusi juga turut menanggapi kejadian itu melalui akun Twitter miliknya, Rabu (2/2). “Kuasa .. wewenang .. begitu hebatnya .. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang & melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata,” tulis Susi.
Dalam cuitan lainnya, ia menyematkan tinjauan pakar penerbangan soal perlakuan terhadap pesawat. “Saya teringat kejadian dulu th 2010 Susi Air diusir dr Nabire sebab Bupatinya marah ajudannya tdk dpt kursi krn tiketnya mmg sdh terjual semua. Kami tawarkan di flight kedua tdk mau, akhirnya yasudah kami pergi. Kelihatannya bisnis&investasi di daerah msh tergantung pjbt daerah.”
Di akhir twit-nya ia menjelaskan jika Susi Air telah mengajukan beberapa kali perpanjangan kontrak hanggar hingga November 2021, tapi akhirnya ditolak. Ia juga menyebut, ini merupakan kejadian pertama kalinya, setelah puluhan tahun Susi Air melayani warga di Kaltara. “Krn apa ditolak? Susiair tdk tahu, itu kekuasaan & wewenang Pemda Malinau. Hal yg aneh krn 10thn ini perpanjangan tdk pernah ada masalah. Sudah 10 thn hrs terbang perintis di Kaltara.”
PENJELASAN PEMKAB MALINAU
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, semua maskapai penerbangan yang ada di Kaltara khususnya yang melakukan penerbangan di Malinau sangat berjasa untuk masyarakatnya. Salah satunya seperti pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) yang telah melayani masyarakat Malinau dari 1960-an. “Jika kita hitung kira-kira, MAF sudah melayani Kabupaten Malinau sekira 40 tahun lebih. Yah jika dibandingkan dengan yang 10 tahun, pastinya 40 tahun ini sangat luar biasa,” kata Ernes.
Selain MAF, Ernes juga menyebutkan sejumlah maskapai penerbangan yang selama ini sudah banyak berjasa melayani masyarakat Kabupaten Malinau. Seperti maskapai BAF, DAS termasuk Susi Air.
Apa yang dilakukan Pemkab Malinau adalah eksekusi setelah adanya berbagai tahapan dilakukan. Eksekusi itu diklaim tidak mengganggu jadwal penerbangan pada Bandara RA Bessing Malinau. Ernes menjelaskan tidak ada pengrusakan yang dilakukan pada 3 pesawat yang dipindahkan keluar dari hanggar. Eksekusi pemindahan pesawat, kata dia, Satpol PP hanya membantu pihak Susi Air yang sudah direkomendasi oleh pengelola Bandara RA Bessing Malinau.
Pemkab Malinau melalui tim yang ditunjuk telah mempertimbangkan dengan baik maskapai yang disetujui mengontrak hanggar. Ernes mengatakan bahwa Pemkab Malinau mempunyai hak memberhentikan penyewaan hanggar pesawat tersebut kepada siapa pun. Begitu juga sebaliknya, Pemkab Malinau mempunyai hak untuk menentukan maskapai yang mengontrak. “Kami analogikan hanggar ini sebuah rumah kontrakan, si penyewa pertama saat menyewa melakukan hal-hal yang menurut si pemilik kontrakan kurang tepat. Namun setelah kontrak habis, ada penyewa lain yang ingin kontrak dan menerima akan memelihara kontrakan tersebut dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini, kembali kita ke poin awal, Pemkab Malinau berhak menentukan siapa nantinya yang akan menyewa,” ucap Ernes.
Dalam kebijakan terhadap hanggar, Pemkab Malinau hanya menerima kontrak per 1 tahun. Setiap tahunnya Pemkab Malinau akan mengevaluasi setiap maskapai yang mengontrak. Dikatakan Ernes, beberapa kali hanggar diajukan kontrak selama 5 tahun, namun ditolak oleh Pemkab. “Jadi per tahun itu, kita dapat mengevaluasi setiap penyewaan hanggar pesawat ini. Jika dalam setahun ada penyewa yang tidak baik, Pemkab berhak memberikan kepada siapa pun,” imbuhnya.
Ernes enggan membeberkan alasan menolak permohonan perpanjangan kontrak hangar yang diajukan Susi Air. “Namun yang jelas, kami punya data riwayat keterlambatan dari 2018 hingga 2020 tentang yang menjadi kewajiban dari si pengontrak,” tutup Ernes. (*/hai/lim)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
