
SAMARINDA – Teka-teki siapa yang harus bertanggung jawab atas rusaknya area KHDTK mulai menemukan titik terang. Lantas, siapa dalang di balik perusakan tersebut. Hal itu mengarah ke salah satu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Harian ini memperoleh dokumentasi berupa surat yang ditujukan ke Universitas Mulawarman dari KSU Putra Mahakam pada Agustus 2024.
Dengan perihal kerja sama yang ditujukan kepada rektor Unmul. Surat tersebut lantas dibubuhkan penjelasan untuk wakil rektor IV dan dekan Fakultas Kehutanan untuk dipelajari dan di-follow up sesuai aturan. Dilengkapi dengan tanda tangan tertanggal 12 Agustus 2024.
Surat tersebut juga ditandangani ketua koperasi yang tertulis nama Bustanu Juhri, lengkap dengan stampel KSU Putra Mahakam Mandiri. Isi surat tersebut menjelaskan secara singkat profil KSU Putra Mahakam Mandiri dengan SK IUP OP yang lokasinya di Lempake, Samarinda Utara.
“Sehubungan dengan besarnya potensi kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda atau KHDTK Unmul yang belum termanfaatkan, yang saat ini dikelola pihak Unmul, bersama surat ini kami menawarkan kerja sama. Dalam hal ini kerja sama dalam kegiatan penambangan batu bara di wilayah tersebut, tentunya dengan catatan apabila regulasi atau aturan pemerintah memungkinkan untuk kegiatan tersebut,” tulis dalam surat tersebut.
“Oleh sebab itu, kami bersedia membuka ruang pembicaraan untuk membahas hal-hal dengan kegiatan tersebut. Termasuk mengenai permintaan atau harapan dari pihak Unmul sebagai kompensasi terhadap kegiatan tersebut. Termasuk pembangunan sarana dan prasarana dan tidak menutup kemungkinan skema bagi hasil dalam kegiatan penambangan tersebut,” sambung penjelasan surat tersebut.
Adanya surat tersebut bisa menjadi pembuka kasus pengerusakan itu benar-benar terjadi.
Kepala Laboratorium Alam KHDTK Diklathut Fakultas Kehutanan Unmul Rustam Fahmy membenarkan adanya surat penawaran tersebut.
“Benar, tapi tidak kami tindak lanjuti karena aktivitas tersebut ilegal. Pada hari yang sama kami sudah melaporkannya ke Gakkum,” ujarnya, Rabu (9/4).
Sehari sebelum surat itu dikirimkan, pihak pengelola telah lebih dahulu melaporkan dampak awal aktivitas tambang yang ditemukan di perbatasan kawasan konservasi. Rustam bahkan sempat ditemui seseorang yang diduga mewakili pihak perusahaan, namun pertemuan itu hanya berlangsung singkat untuk menghindari potensi negosiasi.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) wilayah Kalimantan David Muhammad menjelaskan, besok (hari ini) pihaknya akan meminta keterangan perusahaan yang dikabarkan sempat mengajukan izin kerja sama ke Universitas Mulawarman.
“Kami besok minta penjelasan. Kami lagi penyelidikan menyeluruh karena memang itu tidak tertangkap tangan (menambang). Sudah cek lapangan saat Senin (7/4). Ambil data pengumpulan bahan keterangan. Hingga hari ini sudah ambil data. Termasuk mengambil data luasan KHDTK. Biar ke pihak lainnya juga enak menanyakannya. Jelas ini pemeriksanaan marathon karena ini hutan pendidikan,” tegasnya.
Namun, David menegaskan, tidak hanya satu yang bakal dimintai penjelasan. “Ya tergantung hasil pemeriksaannya seperti apa, tidak menutup kemungkinan perusahaan lain di sekitarnya bakal turut diperiksa,” bebernya.
Disinggung perihal pemeriksaan tersebut erat kaitannya dengan surat yang diajukan KSU Putra Mahakam Mandiri, David sedikit tersenyum.
“Kayaknya itu yang bikin ramai ya. Saya pun dapat dari teman-teman media. Itu menarik, tapi tidak boleh menduga-duga lah,” tegasnya. Selain meminta penjelsan KSU Putra Mahakam Mandiri, Tim Gakkum juga bakal memeriksa alat berat.
“Kan di videonya ada toh, jadi harus dicek semua. Tunggu saja perkembangannya, satu atau dua hari ke depan lah kami sampaikan lagi, karena tim harus mengolah secara keseluruhan,” kuncinya. (kpg/jnr)



