
PENAJAM-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengadakan forum komunikasi terkait pelaksanaan program JKN-KIS, implementasi program, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan peserta program JKN-KIS tanpa diskriminasi.
Turut hadir dalam forum komunikasi tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sarman Palipadang dan Kepala Kantor BPJS Kabupaten PPU Ivanna Simanjuntak.
“Pemkab PPU memiliki hak dan kewajiban terkait program pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat PPU, sehingga akuntabilitasnya harus dikedepankan,” kata Tohar dalam forum komunikasi yang dihelat di ruang rapatnya, Rabu (8/5).
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Sarman Palipadang menyampaikan, adapun pokok-pokok dalam pembahasan forum komunikasi mencakup terkait kepesertaan, monitoring pembayaran iuran, pelayanan kesehatan, dan regulasi terbaru.
“Untuk awal Mei tahun ini, capaian Universal Health Coverage (UHC) di PPU mencapai angka 99,92 persen dengan tingkat keaktifan di angka 91,36 persen,” jelasnya.
Selain itu, Sarman menegaskan, salah satu regulasi terbaru dari BPJS Kesehatan yaitu integrasi layanan informasi dan pengaduan Chat Assistant JKN (Chika) dan Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa).
“Awal April tahun ini juga sudah diintegrasikan, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan informasi atau pengaduan ke sistem Pandawa saja di nomor 08118165165,” tegasnya.
Dirinya berharap melalui forum ini, dukungan yang diharapkan BPJS Kesehatan kepada pemerintah PPU agar dapat mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat melakukan skrining kesehatan di aplikasi Mobile JKN atau web skrining. (ami/rdh/k16/ana)



