
PENAJAM - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) setiap tanggal 11 Maret mendapat sorotan dari pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Muhammad Muhdar.
Muhdar mengatakan, secara yuridis, peringatan hari jadi PPU seharusnya mengacu pada tanggal 10 April, sesuai dengan tanggal disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten PPU di Kaltim.
“Kalau penentuan 11 Maret itu hanya menghormati peristiwa budaya saja, bahwa DPR RI menyatakan setuju terhadap usulan pemerintah terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) PPU dan bersamaan dengan pendirian DOB provinsi, kabupaten dan kota lain di Indonesia saat itu,” kata Muhammad Muhdar, saat dihubungi Kaltim Post, Rabu (8/5).
Dosen pascasarjana ilmu hukum itu lebih lanjut menjelaskan dari pandangan regulasi bahwa tanggal 11 Maret merupakan tanggal persetujuan DPR RI terhadap usulan pembentukan PPU, bukan tanggal berdirinya PPU.
Tanggal berdirinya PPU secara yuridis, tegas dia, adalah tanggal disahkannya UU 7/2002, yaitu 10 April 2002. Menyinggung adanya penjelasan pada landasan Peraturan Daerah (Perda) PPU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peringatan Hari Jadi PPU yang memasukkan 11 Maret sebagai alasan penetapan hari jadi, hal itu, kata dia, tidak bernilai hukum, karena sifatnya hanya berupa penjelasan saja.
Muhdar menegaskan, bahwa yang wajib dijadikan pedoman pada perda itu adalah poin-poin pada batang tubuh perda. “Perda itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah UU 7/2002,” tegasnya.
Dengan demikian, menurut Muhdar, peringatan hari jadi PPU seharusnya mengacu pada tanggal 10 April, bukan 11 Maret. Hal ini, kata dia, perlu dipertimbangkan kembali untuk menyesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku dengan menyelaraskan pada UU 7/2002 itu.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, Rabu (8/5), mengatakan bahwa dirinya masih sangat ingat ketika membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hari jadi PPU pada 2004.
“Starting point (titik pangkal) berkenaan dengan produk hukum itu (UU, PP, atau perda) berlaku dan mengikatnya sejak tanggal diundangkan. Maka atas dasar pengetahuan itu, kami berpendapat pada saat itu ya sejak tanggal diundangkannya UU 7 Tahun 2002,” kata Tohar.
Kemudian, kata Tohar lagi, ada yang berpendapat bahwa hari jadi PPU diambil sejak DPR RI menyetujui rancangan UU menjadi UU, yaitu 11 Maret.
“Akhirnya, itulah keputusan panitia khusus (pansus) yang diambil saat itu. Saya sudah lupa siapa-siapa anggota pansus-nya, dan andaikan ada dokumen tentang risalah rapatnya mungkin bisa di-tracking history (riwayat pelacakan) pembahasannya,” katanya.
Saat ditanya pandangannya terkait diusulkannya hari jadi PPU menjadi 10 April, seperti pewartaan media ini Rabu (8/5), ia menyiratkan setuju, bahwa hari ulang tahun PPU adalah mengacu pada disahkannya UU tentang pembentukan PPU.
“Pandangan saya andaikan ada rencana evaluasi terhadap topik yang didiskusikan (hari jadi PPU) ya ambil dari tanggal kapan UU 7/2002 itu sah dan mengikat,” ujarnya. (far/k15/ana)



