
UPAYA memberantas dan mencegah parkir liar di Kota Samarinda terus diupayakan. Mulai imbauan hingga tindakan tegas berupa penggembosan sudah dilakukan. Namun tetap saja parkir liar terlihat di berbagai ruas jalan di Samarinda.
Padahal, parkir di sembarang tempat bisa mengakibatkan kecelakaan lalulintas sekaligus mengundang tindak kejahatan. Tak sampai di situ, terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran pengendara ditarik uang parkir tidak resmi oleh oknum juru parkir liar (jukir).
Sebagai solusi agar kendaraan parkir dengan aman, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengusulkan solusi dengan mendorong warga untuk berlangganan parkir. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah parkir liar yang meresahkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
Awalnya, imbauan parkir berlangganan ini telah dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Namun, saat ini Dishub mendorong warga pada umumnya untuk mengikuti langkah ini.
Warga bisa melakukan pendaftaran parkir berlangganan tepi jalan umum Kota Samarinda dalam rangka Gerakan Penertiban Parkir dari Dishub Kota Samarinda. "Menjaga ketertiban, kenyamanan serta menjaga keselamatan berlalu lintas," papar Manalu, Senin (29/4).
Manalu melanjutkan, parkir berlangganan penting bagi pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum selama lebih dari 6 jam. Maka wajib dikenakan biaya parkir berlangganan dengan tarif sesuai Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Parkir.
Adapun tata cara pendaftaran parkir berlangganan warga dapat membuka halaman di web browser dengan link pendaftaran: https://rpa.bankaltimtara.co.id/parkir/prkbtjuadd. Sebelum memulai pendaftaran, masyarakat harus terlebih dahulu menyiapkan identitas diri seperti KTP, STNK, foto kendaraan dan memiliki internet atau Mobile Banking untuk pembayaran via QRIS.
"Parkir berlangganan ini jadi solusi, karena kalau kita lihat jalan itu semua ruang menjadi tempat masuk keluar. Sebab sistem parkir berlangganan akan menggunakan sistem non-tunai," ungkap Manalu.
Penerapan parkir berlangganan non-tunai ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan meminimalisir kebocoran PAD Kota Samarinda.
"Mudahan metode parkir berlangganan dan pembayaran non-tunai bisa diterima masyarakat. Ini juga untuk kemajuan dan ketertiban Kota Samarinda," tukas Kadishub. (kis/nha/jnr)



