
KASUS kebakaran permukiman dan bangunan tempat usaha di Kabupaten Paser beberapa tahun terakhir menjadi evaluasi agar pemilik bangunan, baik rumah dan pertokoan memiliki alat pencegah dini kebakaran yaitu alat pemadam api ringan (Apar). Pemkab Paser pun telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulngan Bahaya Kebakaran.
Melalui Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Paser, dilakukan inspeksi secara rutin dua kali dalam setahun, sebagai langkah antisipasi.
"Inspeksi yang dilakukan menyasar bangunan gedung yang berpotensi rawan kebakaran," Kepala Damkar Paser M Lukman Dharma, Minggu (21/4).
Indikator lainnya yang wajib diinspeksi adalah bangunan tinggi, gedung yang memiliki lahan parkir, fasilitas kesehatan, ruko tunggal atau berderet, warung, dan bangunan pasar.
Lukman menyebut sejak 2022, damkar rutin melakukan inspeksi setiap semester khususnya menyasar gedung maupun bangunan yang memiliki tingkat risiko tinggi kebakaran. Seperti kios bahan bakar minyak (BBM) biasa disebut pom mini, kios elpiji, di mana jenis ini wajib menyediakan sarana prasarana sistem proteksi aktif berupa Apar.
Untuk gedung maupun bangunan yang belum dilengkapi Apar, damkar mengimbau untuk segera menyiapkan sesuai dengan potensi rawan kebakaran.
Inspeksi selama ini tidak sampai pada pemberian sanksi bagi yang belum memiliki Apar. Ketersediaan Apar penting, karena dapat meminimalisasi penyebaran api sembari menunggu kedatangan damkar ketika terjadi kebakaran. (jib/far/jnr)



