
PENAJAM - Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU) Ika Yanuaris mengatakan, tunjangan hari raya (THR) harus dibayar penuh. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024. “THR harus dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil,” kata Ika Yanuaris.
Dirinya memastikan pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha kepada pekerja.
“THR keagamaan wajib terbayarkan secara penuh. Paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah mengimbau kepada seluruh gubernur untuk melakukan sosialisasi terkait aturan pemberian THR tersebut.
“Sementara itu, Kabupaten PPU hanya memiliki kewenangan pembinaan. Kami hanya memiliki kewenangan sosialisasi, namun jika ada masalah, kami akan mencatat dan melaporkan ke provinsi agar nantinya dapat diatur," tegasnya.
Pemberian THR keagamaan tidak boleh dicicil dan harus dilakukan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
“Aturan ini memastikan agar hak pekerja terjamin dan dilindungi dengan baik,” timpalnya.
Disnakertrans PPU mencatat 164 perusahaan yang terdata di wilayah Benuo Taka (sebutan PPU), baik dalam kategori vendor maupun user. Disnakertrans PPU juga menunggu arahan kepala dinas untuk menindaklanjuti surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menaker. Setelah surat edaran tersebut diturunkan, Disnakertrans akan menyampaikannya kepada perusahaan-perusahaan di wilayah PPU dan meminta laporan terkait pembayaran THR.
"Kami biasanya memberikan jeda waktu bagi perusahaan untuk melaporkan pembayaran THR. Jika tidak dilaporkan, kami akan melakukan investigasi dan melaporkannya kepada provinsi," jelasnya. (ami/far/k16/jnr)



