Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kaltara Raih Opini WTP Ke-12 Berturut-turut

I
Penulis: Iwan RT❯
OPINI: Pelaksanaan rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltara tahun 2025. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
OPINI: Pelaksanaan rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltara tahun 2025. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

Advertisement

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2025 ini diraih Pemprov Kaltara untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. 

Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD tahun 2025 itu dilakukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara di Tanjung Selor, Senin (8/6). 

Advertisement

Dokumen LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltara tahun 2025 ini diserahkan Raden Yudi kepada Ketua DPRD Kaltara dan Gubernur Kaltara. Pemberian opini atas kewajaran LKPD oleh BPK RI ini didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada sejumlah temuan dari BPK pada LKPD tersebut. Namun, Gubernur Kaltara telah berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah temuan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Sehubungan dengan hal itu, terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Raden Yudi.

Advertisement

Dengan pemberian opini WTP terhadap LKPD tahun 2025 di tahun 2026 ini, maka Pemprov Kaltara menunjukkan keberhasilannya untuk mempertahankan opini WTP ini untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.

“Terhadap hal ini, BPK memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi itu,” tegasnya.

Harapannya, kepercayaan publik kepada Pemprov Kaltara terkait pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat dan Pemprov Kaltara juga dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (iwk/lim)

Advertisement
Editor : Azward Halim

Artikel Terkait

Internet Kerap Bermasalah di Malinau, KIP Kaltara Minta Penyedia Jaringan Bertanggung Jawab

Internet Kerap Bermasalah di Malinau, KIP Kaltara Minta Penyedia Jaringan Bertanggung Jawab

Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Utara menyoroti persoalan gangguan jaringan internet yang masih kerap terjadi di Kabupaten Malinau.

Tuan Rumah MTQ Kaltara, Malinau Perkuat Kafilah Melalui Training Center

Tuan Rumah MTQ Kaltara, Malinau Perkuat Kafilah Melalui Training Center

Kabupaten Malinau mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara

Absen di Porprov Kaltara 2026, Porlasi Kaltara Fokus Bidik Tiket PON 2028

Absen di Porprov Kaltara 2026, Porlasi Kaltara Fokus Bidik Tiket PON 2028

Cabang olahraga layar dipastikan tidak masuk dalam daftar pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara 2026 di Malinau

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer