
TARAKAN - Kamis (9/4), Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, Reza Hidayat, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah perbatasan untuk memperluas pasar hingga ke kancah internasional melalui program Sekolah Jago Ekspor.
Kegiatan yang digelar di Tarakan ini menjadi upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Kalimantan Utara yang dinilai sangat melimpah, mulai dari hasil laut hingga produk wastra dan ekonomi kreatif lainnya.
“Sebagai wilayah perbatasan, hasil alam kita luar biasa dan mampu menopang perekonomian Kalimantan Utara. Namun saat ini, sekitar 67 persen ekspor masih didominasi sektor pertambangan. Kontribusi dari produk olahan, pertanian, dan karya kreatif masih sangat minim,” ujar Reza.
Melalui program Sekolah Jago Ekspor, Bank Indonesia berupaya mendorong diversifikasi ekspor dengan memperkuat peran UMKM. Dari total 72 UMKM yang mendaftar, sebanyak 25 UMKM difasilitasi untuk mengikuti pelatihan tahap awal.
Reza menekankan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan intensif guna meningkatkan kualitas produk. Peserta akan dievaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan dan perbaikan yang dilakukan.
“Pendampingan ini bertujuan agar UMKM memiliki progres nyata dalam meningkatkan kualitas produknya. Setelah itu, kami upayakan adanya business matching dengan menghadirkan buyer sesuai potensi pasar masing-masing produk,” jelasnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan ajang Karya Kreatif Benuanta, yang akan membuka peluang pertemuan langsung antara pelaku UMKM dan pembeli potensial dari berbagai negara.
Dalam kesempatan tersebut, Reza juga mengingatkan pentingnya pelaku usaha untuk menempuh jalur ekspor resmi. Menurutnya, ekspor nonformal justru berpotensi mengurangi nilai tambah yang diterima pelaku usaha karena melibatkan perantara.
“Kalau lewat jalur tidak resmi, nilai tambahnya minim. Harga bisa jauh lebih tinggi di tangan buyer, bahkan bisa berkali lipat. Misalnya komoditas kepiting yang bisa mencapai Rp500 ribu per kilogram, pelaku usaha tidak akan mendapatkan nilai maksimal jika tidak melalui jalur resmi,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun jalur resmi memerlukan pemenuhan administrasi, dalam jangka panjang justru lebih menguntungkan dan berkelanjutan bagi bisnis UMKM.



