Pemkab Penajam Paser Utara Diminta Segera Sikapi Ganti Rugi Lahan PBT

KOMISI III, DPRD Penajam Paser Utara (PPU), mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk segera menyikapi secara riil hasil konsultasi mereka, termasuk juga diwakili para pihak terkait di lingkup Pemkab PPU, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (13/3/2025), yang membolehkan Pemkab PPU membeli atau ganti rugi lahan seluas 6 hektare milik Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU.
“Kami menanyakan Pemkab PPU untuk segera menindaklanjuti hasil konsultasi ini dengan sikap nyata. Nomenklatur pembelian atau ganti rugi atas lahan bisa dipakai untuk lahan aset PBT PPU itu. Dananya yang nanti diterima oleh PBT PPU dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian sejumlah permasalahan internal perumda,” kata Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, Senin (7/4).
Salah satunya, lanjut dia, adalah untuk membayar sisa gaji dan pesangon 15 bekas karyawan sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar Rp 1 miliar lebih.
Sariman melihat celah agar PBT dapat mengatasi problem keuangannya adalah dengan menganjurkan Pemkab PPU membeli lahan milik PBT. Hingga akhirnya, untuk mendapatkan kejelasan hukum mereka konsultasi ke Kemendagri di Jakarta pada Kamis (13/3) lalu.
Direktur PBT PPU, Gordius Ago, seperti dilansir media ini, menyampaikan terima kasih terhadap dukungan Komisi III DPRD PPU yang turut berusaha mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan BUMD ini.
Ia mengatakan, apabila lahan tersebut diberi ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ia mengatakan, bakal dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah lama dihadapi oleh PBT PPU. Gordius Ago sendiri dilantik menjadi direktur PBT PPU periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024). (far/jnr)


