Perketat Distribusi BBM Subsidi, Dishub Samarinda Targetkan Zero ODOL

SAMARINDA - Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Melalui program Fuel Card yang diluncurkan sejak 2022, Dishub berupaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran, terutama untuk sektor transportasi.
Langkah tegas diterapkan guna meminimalkan penyalahgunaan subsidi, termasuk pengawasan ketat terhadap kendaraan yang mendaftar.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebutkan bahwa pihaknya memperketat aturan pendaftaran Fuel Card, salah satunya melarang kendaraan berpelat luar Kalimantan Timur mengajukan kartu di Samarinda.
“Sistem ini kami rancang agar kuota BBM bersubsidi di Samarinda tidak habis oleh kendaraan luar daerah, sehingga masyarakat lokal yang lebih membutuhkan dapat menikmatinya,” ujar Manalu, Jumat (22/11).
Untuk mendukung program ini, Dishub Samarinda terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Bank BRI dalam menyempurnakan sistem transaksi berbasis Electronic Data Capture (EDC) di SPBU.
“Kami telah menyepakati persyaratan penerbitan dan pembaruan Fuel Card. Kendaraan yang mendaftar wajib memenuhi kelengkapan administratif, seperti KIR, STNK aktif, dan pajak kendaraan yang masih berlaku,” jelasnya.
Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Indikasi penyalahgunaan, seperti kartu palsu atau penggunaan di luar ketentuan, masih ditemukan.
Dishub Samarinda menegaskan akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak pelanggaran tersebut.
Selain pengelolaan BBM bersubsidi, Dishub juga memperketat pengawasan kendaraan guna mendukung target zero Over Dimension and Over Load (ODOL) di Kalimantan Timur.
Manalu menjelaskan, pengawasan uji KIR kini diperketat dengan keharusan kendaraan hadir secara fisik.
“Kami mendapati beberapa kendaraan yang lolos KIR dalam kondisi normal, tetapi saat dioperasikan tidak memenuhi standar. Hal ini menjadi fokus pengawasan kami,” paparnya.
Dishub juga mensyaratkan surat kuasa dari perusahaan bagi pengemudi yang membawa kendaraan tertentu, untuk memastikan Fuel Card tidak diperjualbelikan atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Manalu menegaskan bahwa sinergi antarwilayah menjadi kunci keberhasilan distribusi BBM bersubsidi agar tetap adil dan tepat sasaran.
“Kendaraan yang mengajukan pembaruan kartu di luar daerah asal akan diarahkan kembali ke kota asalnya. Ini untuk menjaga transparansi dan menghindari kebocoran kuota subsidi,” tutupnya. (hun/beb/jnr)



