
SAMARINDA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat terutama di daerah, dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK Kaltim mencatat pertumbuhan pada seluruh program TPAKD di Benua Etam sepanjang 2023. Saat ini, Kaltim memiliki satu TPAKD Kaltim dan empat TPAKD dari 10 kabupaten/kota.
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, program unggulan TPAKD Kaltim yakni KURKaltim.com sampai dengan Desember 2023 telah memfasilitasi pengajuan oleh 516 Debitur KUR dengan total dana yang telah disalurkan Rp 31,31 miliar. “Lewat KURKaltim.com penyaluran KUR di Kaltim bisa lebih mudah untuk pelaku UMKM yang memerlukan,” jelasnya, Kamis (15/2).
Sementara Kredit Kukar Idaman (KKI), salah satu program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) TPAKD Kutai Kartanegara mencatatkan, realisasi plafon penyaluran senilai Rp 14,2 miliar kepada 813 debitur dari pelaku UMKM sektor pertanian, perikanan, pengolahan, serta perdagangan dan jasa, sepanjang 2023.
Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah) sebagai program K/PMR TPAKD Samarinda telah menyalurkan Rp 6,73 miliar kepada 316 debitur pelaku usaha produktif, sepanjang 2023 hingga Desember 2023.
Selain program K/PMR, TPAKD Samarinda turut mendorong budaya menabung sejak usia dini bagi pelajar sekolah melalui pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar). Dukungan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diwujudkan dengan penetapan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Budaya Pampang.
Pada 26 Juni 2023 telah dilakukan penetapan Desa Budaya Pampang sebagai desa implementasi ekosistem keuangan inklusif, yang secara resmi diluncurkan pada 6 Juli 2023 bertempat di Rumah Lamin Desa Budaya Pampang.
“Pemda (pemerintah daerah) itu biasanya memiliki dana untuk membantu UMKM. Sering dana ini jika langsung dari pemerintah, maka dianggap hibah oleh masyarakat. Di Kaltim dulu ada Kutai Kartanegara yang memiliki program Gerbang Dayaku, yang di mana program ini memberikan kredit kepada masyarakat. Namun jadi temuan karena kebanyakan menjadi kredit macet,” katanya.
Dengan bekerja sama dengan perbankan, maka industri jasa keuangan yang melakukan proses. Standar operasional prosedur (SOP) seluruhnya dari perbankan, dan mengalihkan risiko dari pemda ke perbankan.
Sehingga dana tetap dari pemda, namun seluruhnya melewati perbankan. Itu juga sekaligus mengenalkan industri jasa keuangan kepada masyarakat. Di Kaltim program kredit murah ini, baru ada di Kukar dan Samarinda. Dalam waktu dekat akan ada Berau juga yang akan menyusul. Ada beberapa daerah yang sudah terbentuk TPKAD namun belum memiliki program kredit murah.
“Ke depan kami berharap bisa hadir di seluruh daerah di Kaltim. Sehingga literasi dan inklusi keuangan di Kaltim terus meningkat,” pungkasnya. (rom/jnr)



