Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bulungan, Muhammad Rifaizal mengatakan, sebelumnya Kejari Bulungan sudah meminta fatwa ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas 1B terkait pelaksanaan lelang. Disarankan, agar proses itu dilakukan setelah adanya putusan PK dari Mahkamah Agung (MA).
"Sekarang ini kita belum tahu putusan PK yang diajukan Hasbudi dan PK yang diajukan ini tidak ada kaitannya dengan material perkara," kata Rifaizal kepada Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/3).
Hasbudi, sambung Rifaizal, tidak mempersoalkan vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan. Sebab, yang bersangkutan hanya menyoal terkait barang bukti yang dirampas untuk negara. "Barang bukti tiga ekskavator masih di Polresta Bulungan dan dua mobil truk masih di kejaksaan," ungkapnya.
Barang bukti ekskavator dan mobil truk, disewa oleh Hasbudi. Namun, putusan hakim semua dirampas untuk negara. Karena itu, banyak pemilik kendaraan yang memperjualkan. "Pemilik kendaraan yang disita ini memperjualkan agar barang bukti itu tidak dirampas untuk negara," ujarnya.
Namun, kata dia, kasus ini bukan perdata. Sehingga, pemilik tidak bisa menjadi penggugat intervensi. "Sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada putusan PK," bebernya.
Dalam hal ini, Kejari Bulungan sudah melakukan komunikasi terkait hal tersebut. Sebab, barang bukti yang belum dilelang itu juga dipertanyakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). "Kalau tidak dilelang bisa menjadi tunggakan," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



