Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam putusannya, hakim tunggal praperadilan yaitu Adbul Rahman Talib menyatakan, Ditreskrimum telah menjalankan tugas pokok sebagai aparat hukum dalam menangani perkara. Khususnya perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan tersebut. Bahkan hakim juga menilai bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kaltara, sesuai dengan prosedur.
Berdasarkan fakta persidangan dua alat bukti yang digunakan termohon dalam penetapan tersangka sudah sesuai. Dalam gugatannya, pemohon sempat menanyakan tidak terdapat dua alat bukti yang sah sebelum para terduga ditetapkannya sebagai tersangka.
"Sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan dua alat bukti yang sah. Berdasarkan pertimbangan di atas pernyataan dari pemohon bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang sah ditolak oleh hakim,” kata hakim Adbul Rahman Talib dalam putusannya.
"Berdasarkan hal tersebut maka esepsi yang diajukan oleh pemohon ini ditolak oleh hakim,” lanjutnya.
Kuasa hukum keempat tersangka AR, SA, RS dan BDN, Agustan mengungkapkan, pihaknya menghargai putusan hakim yang menolak gugatan para pemohon. "Kami berpendapat bahwa jawaban dari pihak termohon sangat kontra yang tidak ada didalam pembuktian," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



