alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

KBM Tatap Muka Perlu Dipertimbangkan

WACANA sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) menerapkan belajar tatap muka mulai Januari 2021 mendatang mengundang ragam tanggapan. Namun, pemda diingatkan agar memegang prinsip kehati-hatian sebelum memberlakukan kebijakan di tengah kasus Covid-19 yang terus menanjak.

Salah satu anggota Komite Sekolah pada SMPN 2 Tarakan, Fajar Ngewa meminta pertimbangan matang Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebelum menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. “Bukan persoalan apakah lebih banyak orang tua yang setuju atau tidak setuju dengan KBM. Persoalan besarnya sekarang Tarakan masih dengan kasus tertinggi di Kaltara. Belum lagi peningkatan kasus yang setiap hari masih signifikan. Bahkan meninggal. Sekarang orang tanpa gejala (OTG) itu bagaimana mendeteksinya, bagaimana jika ada di antara anak didik yang kemudian terpapar di lingkungan sekolah, kemudian virus itu dibawa pulang. Persoalannya menjadi panjang,” kata Fajar, Senin (28/12).

Pemda, kata dia, tetap harus merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020 – Nomor 737 TAHUN 2020 – Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 – Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam poin SKB tersebut menyebut keputusan membuka sekolah bukan hanya dari pemda, tapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu, anak tak dapat dipaksakan ke sekolah. “Kalau memang tidak dipaksakan, mending diseragamkan aja, diputuskan bahwa tatap muka belum dibuka. Jadi, ini bukan persoalan apakah kita bisa mengatasi atau tidak, yang menjadi kekhawatiran itu adalah kerumunan. Tak ada yang bisa menjamin di sekolah tak terjadi kerumunan, ini anak-anak yang sebagian belum bisa kita atur sedemikian rupa. Ini agak rumit persoalannya,” ujarnya lagi.

Baca Juga :  Gigih, Ulet dan Kaya Ide

Sebelumnya, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengungkapmayoritas orang tua siswa di Tarakan menyetujui rencana KBM tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan Pemkot telah melakukan persiapan, termasuk metode belajar yang akan diterapkan di tengah pandemi Covid-19. “Yang setujui anaknya kembali sekolah karena orang tua kewalahan mengajar dan membimbing anak, apalagi yang kurang ahli dalam mengajar anaknya di rumah,” jelas Khairul, Sabtu (26/12) lalu.

“Tentunya kami bijaki saja. Yang mau daring ya silakan, dan mau offline ya silakan. Jadi kelasnya dibagi dua, namun kalau seimbang ya yang offline ya offline, dan yang tatap muka ya tatap muka,” ujar Khairul.

Menurut Khairul, berdasarkan penelitian anak-anak cenderung tidak rentan terinfeksi Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari rencana kegiatan vaksinasi masal Covid-19 yang hanya akan diberikan kepada usia 18 tahun ke atas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Firmananur mengungkap jika rencana KBM tatap muka bagi sekolah menengah atas (SMA) sederajat belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Adapun sekolah yang diusulkan pihaknya, hanya yang berada di zona hijau. “Ini sudah kami bahas bersama Dinas Kesehatan, yang diusulkan hanya 25 sekolah di wilayah 3-T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang memang tidak ada kasus Covid-19. Kalau kalender pendidikan memang 4 Januari, tapi yang diusulkan itu masih berproses, belum mendapat persetujuan. Yang SMA-SMK di kawasan atau daerah lainnya belum dibolehkan,” katanya, kemarin (28/12).

Baca Juga :  Perusda Inginkan Perbaikan Perda

TANA TIDUNG RISIKO RENDAH

Di Tana Tidung, sejumlah sekolah mulai menyiapkan rencana KBM tatap muka. Diungkap Bupati Tana Tidung, Dr. H. Undunsyah, setiap sekolah wajib memberlakukan protokol kesehatan yang ketat selama KBM tatap muka berlangsung.

“Harus menjaga jarak tempat duduk di kelas, penyediaan tempat cuci tangan yang memadai dan pembatasan jumlah siswa di setiap kelas dan hal lain yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 yang bisa saja terjadi,” ungkapnya.

Undunsyah menegaskan para camat, puskesmas, sekolah dan instansi juga terus berkoordinasi terkait persiapan itu.

Kepala Dinas Pendidikan Tana Tidung, Jafar Sidik mengatakan, dua sekolah yang sudah dibuka yakni SMPN 3 di Betayau dan SMPN 5 di Muruk Rian.

Kedua sekolah tersebut dibuka karena telah mengantongi izin pembelajaran tatap muka setelah melalui berbagai proses persiapan. “Ada beberapa pertimbangan kedua sekolah ini dibuka terlebih dahulu. Mulai dari mobilitas warga, rasio guru dengan siswa, tingkat risiko, dan dukungan masyarakat,” tambahnya.

Ia melanjutkan bahwa pembukaan sekolah akan dilakukan secara bertahap. Itu pun dimulai dengan simulasi terlebih dahulu. Jika tidak ada peningkatan risiko, maka dilanjutkan pembukan kelas lainnya.

Simulasi dilakukan untuk memastikan warga satuan pendidikan dapat menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat standar operasional prosedur (SOP).

Sementara para pengajar diwajibkan mengantongi hasil rapid test antigen negatif usai bepergian. “Jika nonreaktif pun tetap harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu. Ini demi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, keluarga, dan masyarakat yang menjadi prinsip penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” katanya. (rko/lim)

 

 

 

WACANA sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) menerapkan belajar tatap muka mulai Januari 2021 mendatang mengundang ragam tanggapan. Namun, pemda diingatkan agar memegang prinsip kehati-hatian sebelum memberlakukan kebijakan di tengah kasus Covid-19 yang terus menanjak.

Salah satu anggota Komite Sekolah pada SMPN 2 Tarakan, Fajar Ngewa meminta pertimbangan matang Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sebelum menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. “Bukan persoalan apakah lebih banyak orang tua yang setuju atau tidak setuju dengan KBM. Persoalan besarnya sekarang Tarakan masih dengan kasus tertinggi di Kaltara. Belum lagi peningkatan kasus yang setiap hari masih signifikan. Bahkan meninggal. Sekarang orang tanpa gejala (OTG) itu bagaimana mendeteksinya, bagaimana jika ada di antara anak didik yang kemudian terpapar di lingkungan sekolah, kemudian virus itu dibawa pulang. Persoalannya menjadi panjang,” kata Fajar, Senin (28/12).

Pemda, kata dia, tetap harus merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020 – Nomor 737 TAHUN 2020 – Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 – Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam poin SKB tersebut menyebut keputusan membuka sekolah bukan hanya dari pemda, tapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu, anak tak dapat dipaksakan ke sekolah. “Kalau memang tidak dipaksakan, mending diseragamkan aja, diputuskan bahwa tatap muka belum dibuka. Jadi, ini bukan persoalan apakah kita bisa mengatasi atau tidak, yang menjadi kekhawatiran itu adalah kerumunan. Tak ada yang bisa menjamin di sekolah tak terjadi kerumunan, ini anak-anak yang sebagian belum bisa kita atur sedemikian rupa. Ini agak rumit persoalannya,” ujarnya lagi.

Baca Juga :  Rogoh Kocek hingga Rp 400-an Ribu tiap Bulan

Sebelumnya, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengungkapmayoritas orang tua siswa di Tarakan menyetujui rencana KBM tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan Pemkot telah melakukan persiapan, termasuk metode belajar yang akan diterapkan di tengah pandemi Covid-19. “Yang setujui anaknya kembali sekolah karena orang tua kewalahan mengajar dan membimbing anak, apalagi yang kurang ahli dalam mengajar anaknya di rumah,” jelas Khairul, Sabtu (26/12) lalu.

“Tentunya kami bijaki saja. Yang mau daring ya silakan, dan mau offline ya silakan. Jadi kelasnya dibagi dua, namun kalau seimbang ya yang offline ya offline, dan yang tatap muka ya tatap muka,” ujar Khairul.

Menurut Khairul, berdasarkan penelitian anak-anak cenderung tidak rentan terinfeksi Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari rencana kegiatan vaksinasi masal Covid-19 yang hanya akan diberikan kepada usia 18 tahun ke atas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Firmananur mengungkap jika rencana KBM tatap muka bagi sekolah menengah atas (SMA) sederajat belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Adapun sekolah yang diusulkan pihaknya, hanya yang berada di zona hijau. “Ini sudah kami bahas bersama Dinas Kesehatan, yang diusulkan hanya 25 sekolah di wilayah 3-T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang memang tidak ada kasus Covid-19. Kalau kalender pendidikan memang 4 Januari, tapi yang diusulkan itu masih berproses, belum mendapat persetujuan. Yang SMA-SMK di kawasan atau daerah lainnya belum dibolehkan,” katanya, kemarin (28/12).

Baca Juga :  Masih Rugi, Bagaimana PDAM Mau Sumbang PAD..?

TANA TIDUNG RISIKO RENDAH

Di Tana Tidung, sejumlah sekolah mulai menyiapkan rencana KBM tatap muka. Diungkap Bupati Tana Tidung, Dr. H. Undunsyah, setiap sekolah wajib memberlakukan protokol kesehatan yang ketat selama KBM tatap muka berlangsung.

“Harus menjaga jarak tempat duduk di kelas, penyediaan tempat cuci tangan yang memadai dan pembatasan jumlah siswa di setiap kelas dan hal lain yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 yang bisa saja terjadi,” ungkapnya.

Undunsyah menegaskan para camat, puskesmas, sekolah dan instansi juga terus berkoordinasi terkait persiapan itu.

Kepala Dinas Pendidikan Tana Tidung, Jafar Sidik mengatakan, dua sekolah yang sudah dibuka yakni SMPN 3 di Betayau dan SMPN 5 di Muruk Rian.

Kedua sekolah tersebut dibuka karena telah mengantongi izin pembelajaran tatap muka setelah melalui berbagai proses persiapan. “Ada beberapa pertimbangan kedua sekolah ini dibuka terlebih dahulu. Mulai dari mobilitas warga, rasio guru dengan siswa, tingkat risiko, dan dukungan masyarakat,” tambahnya.

Ia melanjutkan bahwa pembukaan sekolah akan dilakukan secara bertahap. Itu pun dimulai dengan simulasi terlebih dahulu. Jika tidak ada peningkatan risiko, maka dilanjutkan pembukan kelas lainnya.

Simulasi dilakukan untuk memastikan warga satuan pendidikan dapat menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat standar operasional prosedur (SOP).

Sementara para pengajar diwajibkan mengantongi hasil rapid test antigen negatif usai bepergian. “Jika nonreaktif pun tetap harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu. Ini demi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, keluarga, dan masyarakat yang menjadi prinsip penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” katanya. (rko/lim)

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/