alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Tak Ada Alasan BUMN Merugi

TARAKAN – Banyaknya badan usaha milik negara (BUMN) yang melaporkan kerugian setiap tahunnya, menimbulkan pertanyaa apa yang sedang terjadi pada BUMN.

Padahal diketahui sejauh ini BUMN dinilai memiliki segalanya termasuk lampu hijau regulasi dalam mengembangkan usahanya.

Walau demikian hal tersebut tidak cukup membuat kinerja BUMN seperti yang diharapkan.

Saat dikonfirmasi, ekonom sekaligus akademisi Dr. Margiyono, S.E, M.Si, menerangkan, jika dilihat secara normal dari kacamata pandangan ekonomi, seharusnya laporan kerugian pada sebagian besar BUMN merupakan hal mustahil.

Menurutnya, BUMN memiliki segala suprioritas dalam menguasai sektor usaha. Sehingga secara normalnya, tidak ada alasan dari sebuah BUMN mengalami kerugian.

“Kalau melihat potensi BUMN dan powernya di Indonesia, tidak ada alasan untuk BUMN merugi. Kalau kita bicara BUMN semua mereka memiliki modal banyak, SDM yang pintar, regulasi yang berpihak kepada mereka, asetnya banyak, jadi secara logika tidak ada alasan BUMN merugi,” ujarnya, (29/7).

“Namun BUMN selalu erat hubungannya dengan kondisi politik di Indonesia dalam artian. Sebagian orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan penting pada direksi tidak terlepas dari pengaruh politik akhirnya membuat BUMN menjadi manja temasuk kebijakannya. Faktor inilah yang sejak dulu membuat BUMN sulit berkembang,” lanjutnya.

Baca Juga :  Disnaker Tarakan Layangkan Surat Permintaan Sosialisasi Magang ke Jepang

Ia menerangkan, salah satu perusahaan BUMN di maskapai penerbangan di Indonesia yang kerap melaporkan kerugian.

Namun di suatu sisi perusahaan penerbangan swasta yang memiliki keterbatasan kemampuan malah mengalami perkembangan usaha yang signifikan.

Sehingga menurutnya hal itu bisa memperlihatkan dua kondisi yang sulit dipercaya dari kacamata ekonomi normal.

“Mungkin simpelnya kita bisa bandingkan antara BUMN penerbangan di Indonesia dan swasta. Garuda memiliki fasilitas yang lebih baik, layanan berkualitas, penumpang yang banyak, menjadi maskapai utama dan didukung regulasi. Tapi nyatanya Garuda merugi. Sementara swasta yang notabene sebagai perusahaan swasta dan segala keterbatasannya malah nampak lebih makmur,” tukasnya.

“Ini sudah menjadi rahasia umum dan membuat kita miris. Karena kita melihat adanya kepentingan bisnis bercampur dengan kepentingan nonbisnis dan hal itu diperparah dengan etos dibawa rata-rata dan dipengaruhi oligarki yang kuat,” lanjutnya.

Adapun fenomena banyaknya cabang usaha pada beberapa BUMN, menurutnya hal tersebut merupakan suatu yang lumrah dalam dunia bisnis.

Baca Juga :  Menjelang Pemilu 2024, Gelora Indonesia Lakukan Verifikasi Internal

Kendati demikian hal tersebut tentu membutuhkan kajian dan pertimbangan dalam memaksimalkan keuntungan.

“Kalau bicara cabang usaha pada BUMN, sebenarnya hal itu cukup umum dalam hal bisnis. Setiap perusahaan yang besar pasti membuat cabang usaha yang menunjang usaha utamanya,” ujarnya.

Namun hal itu juga melihat kebutuhan pasar dan memiliki hubungan erat dengan usaha utama.

Misalnya pertamina memproduksi BBM, untung menambah cabang usaha dia memanfaatkan limbah minyak misalnya membuat oli dan mungkin membuat aspal.

Atau sebuah perusahaan sawit misalnya awalnya dia fokus memproduksi minyak goreng kemudian perusahaan tersebut melebarkan sayap dengan membuka perusahaan plastik, karena bahan sawit juga bisa menjadi bahan plastik.

Sehingga ia bisa memanfaatkan limbah dari produksi minyak goreng untul dijadikan benda plastik.

“Tapi ketika cabang usaha itu tidak berhubungan dengan sektor utamanya maka hal itu akan mengeluarkan biaya lebih banyak dan mungkin itu dibuat hanya keinginan pimpinan saja tidak berdasarkan kajian matang dan tidak memanfaatkan bahan yang sudah ada, misalnya hasil limbah dari produksi utama,” pungkasnya. (*/zac/lim)

TARAKAN – Banyaknya badan usaha milik negara (BUMN) yang melaporkan kerugian setiap tahunnya, menimbulkan pertanyaa apa yang sedang terjadi pada BUMN.

Padahal diketahui sejauh ini BUMN dinilai memiliki segalanya termasuk lampu hijau regulasi dalam mengembangkan usahanya.

Walau demikian hal tersebut tidak cukup membuat kinerja BUMN seperti yang diharapkan.

Saat dikonfirmasi, ekonom sekaligus akademisi Dr. Margiyono, S.E, M.Si, menerangkan, jika dilihat secara normal dari kacamata pandangan ekonomi, seharusnya laporan kerugian pada sebagian besar BUMN merupakan hal mustahil.

Menurutnya, BUMN memiliki segala suprioritas dalam menguasai sektor usaha. Sehingga secara normalnya, tidak ada alasan dari sebuah BUMN mengalami kerugian.

“Kalau melihat potensi BUMN dan powernya di Indonesia, tidak ada alasan untuk BUMN merugi. Kalau kita bicara BUMN semua mereka memiliki modal banyak, SDM yang pintar, regulasi yang berpihak kepada mereka, asetnya banyak, jadi secara logika tidak ada alasan BUMN merugi,” ujarnya, (29/7).

“Namun BUMN selalu erat hubungannya dengan kondisi politik di Indonesia dalam artian. Sebagian orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan penting pada direksi tidak terlepas dari pengaruh politik akhirnya membuat BUMN menjadi manja temasuk kebijakannya. Faktor inilah yang sejak dulu membuat BUMN sulit berkembang,” lanjutnya.

Baca Juga :  Layanan Operasi Jantung Dilaksanakan Tahun Depan

Ia menerangkan, salah satu perusahaan BUMN di maskapai penerbangan di Indonesia yang kerap melaporkan kerugian.

Namun di suatu sisi perusahaan penerbangan swasta yang memiliki keterbatasan kemampuan malah mengalami perkembangan usaha yang signifikan.

Sehingga menurutnya hal itu bisa memperlihatkan dua kondisi yang sulit dipercaya dari kacamata ekonomi normal.

“Mungkin simpelnya kita bisa bandingkan antara BUMN penerbangan di Indonesia dan swasta. Garuda memiliki fasilitas yang lebih baik, layanan berkualitas, penumpang yang banyak, menjadi maskapai utama dan didukung regulasi. Tapi nyatanya Garuda merugi. Sementara swasta yang notabene sebagai perusahaan swasta dan segala keterbatasannya malah nampak lebih makmur,” tukasnya.

“Ini sudah menjadi rahasia umum dan membuat kita miris. Karena kita melihat adanya kepentingan bisnis bercampur dengan kepentingan nonbisnis dan hal itu diperparah dengan etos dibawa rata-rata dan dipengaruhi oligarki yang kuat,” lanjutnya.

Adapun fenomena banyaknya cabang usaha pada beberapa BUMN, menurutnya hal tersebut merupakan suatu yang lumrah dalam dunia bisnis.

Baca Juga :  Harga Udang Tergantung Kesepakatan

Kendati demikian hal tersebut tentu membutuhkan kajian dan pertimbangan dalam memaksimalkan keuntungan.

“Kalau bicara cabang usaha pada BUMN, sebenarnya hal itu cukup umum dalam hal bisnis. Setiap perusahaan yang besar pasti membuat cabang usaha yang menunjang usaha utamanya,” ujarnya.

Namun hal itu juga melihat kebutuhan pasar dan memiliki hubungan erat dengan usaha utama.

Misalnya pertamina memproduksi BBM, untung menambah cabang usaha dia memanfaatkan limbah minyak misalnya membuat oli dan mungkin membuat aspal.

Atau sebuah perusahaan sawit misalnya awalnya dia fokus memproduksi minyak goreng kemudian perusahaan tersebut melebarkan sayap dengan membuka perusahaan plastik, karena bahan sawit juga bisa menjadi bahan plastik.

Sehingga ia bisa memanfaatkan limbah dari produksi minyak goreng untul dijadikan benda plastik.

“Tapi ketika cabang usaha itu tidak berhubungan dengan sektor utamanya maka hal itu akan mengeluarkan biaya lebih banyak dan mungkin itu dibuat hanya keinginan pimpinan saja tidak berdasarkan kajian matang dan tidak memanfaatkan bahan yang sudah ada, misalnya hasil limbah dari produksi utama,” pungkasnya. (*/zac/lim)

Most Read

Pasar Induk Masih Semrawut

Mobil Dinas Masuk Parit Tanjung Palas

Artikel Terbaru

/