alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

GURU HONORER MURKA..!! Sudah Gaji Dipotong, Insentif pun Terlambat

TARAKAN – Di tengah defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, lagi-lagi ada yang harus berkorban. Ribuan guru honorer pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) belum menerima insentif selama tiga bulan.

Mereka pun menyuarakan keluhannya dengan bertemu langsung Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga yang didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Firmananur

Sofian menyikapi tuntutan honorer terkait insentif yang belum terbayarkan, dengan menjanjikan akan melunasi di kemudian hari. Honorer cukup banyak dan bahkan mencapai ribuan, sehingga butuh proses lama dalam pencairannya. “Kita tetap harus memberikan apresiasi, karena mereka (honorer) ini yang mengurusi anak-anak kita semua,” ujar Sofian kepada Radar Tarakan, kemarin (27/12).

Setiap honorer telah menjalankan kewajibannya, sehingga perlu juga mendapatkan haknya. Hanya persoalan waktu saja untuk pencairannya, dan saat ini telah berproses. Pencairan insentif ini juga terkendala karena banyak hal, salah satunya dana transfer dari pusat. Selain itu juga karena persoalan administrasi yang masih berproses. “Karena mereka juga cukup banyak, sehingga perlu waktu. Tetapi sudah diberikan penjelasan kepada mereka, dan tinggal menunggu pencairan,” tuturnya.

“Nantinya akan dikawal bersama-sama, agar pencairannya bisa cepat dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya menuntut insentif karena memang menjadi hak pihaknya. Selain itu juga kebijakan yang mengharuskan mendapatkan insentif yakni pendidik dengan gelar sarjana. Padahal banyak guru honorer terutama PAUD hanya tamatan SMA.

Baca Juga :  13 Anak Berkelahi ala 'Gladiator' Dimediasi

“Semua harusnya mendapatkan, karena insentif hanya satu-satunya harapan kami. Kalau hanya gaji, sangat kecil. Itu juga dipotong lagi, tidak dibayarkan secara full,” tuntutnya.

Jika sudah dipotong, dan insentif tidak diberikan lalu untuk pemenuhan kebutuhan harus mendapatkan dari mana. Apalagi saat ini kebutuhan semakin mahal dan sangat banyak. Dengan adanya aksi seperti ini, besar harapannya agar pemerintah dapat memperhatikan.

Diakuinya, guru honorer di Tarakan dari PAUD hingga SMP ada 2.000-an orang. Insentif ini sudah terlambat selama tiga bulan, dan menjadi kekhawatiran pihaknya. Gaji honorer juga sangat sedikit, tidak sampai jutaan, dan dengan ditambahkan dari insentif, setidaknya para honorer bisa menutupi kebutuhan.

“Gaji dipotong, insentif tidak dibayarkan. Jadi kami memenuhi kebutuhan dengan mengutang. kalau sudah cair, kami gunakan bayar utang. Gali lubang, tutup lubang,” jelasnya.

Diakuinya, sebenarnya banyak yang ingin berhenti, bahkan sering ‘galau’. Semangat mereka kembali ketika bertemu dengan anak-anak. Senyum anak-anak yang membuat hati tenang. Tetapi setelah pulang kembali bingung karena tidak diperhatikan pemerintah. “Bagaimana juga, guru memang tanpa tanda jasa. Tetapi lihat juga kami ini, perlu hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Hal yang sama dikatakan oleh salah satu guru honorer di SDN 004, Juredah. Menuntut adanya pencairan insentif yang terlambat diberikan pemerintah. Dan hal ini sudah terus berulang, sehingga pihaknya geram dan bingung ingin mengadu.

Baca Juga :  Masih Ada Orang Tua Pelajar Tolak Vaksin

“Ini sudah tiga bulan belum ada dicairkan, selalu berulang. Kalau kami diam saja, tidak akan cair-cair,” ujarnya.

Apalagi insentif yang senilai Rp 700 ribu ini hanya kecil untuk guru honorer, tetapi begitu berarti untuk kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan uang yang tidak seberapa itu, sangat perlu untuk keberlangsungan kehidupan mereka. “Kami hanya mengandalkan insentif, apalah kami hanya guru honorer saja. Itupun juga lambat diberikan,” ungkapnya.

Diakuinya, hal ini tidak pernah terjadi dahulu, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan pemerintah mencairkan hak yang patut didapatkan dengan lambat dan tidak tepat waktu.

Belum satu pun anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dapat dikonfirmasi mengenai hal ini. “Saya masih di luar kota, maaf yah. Besok saya beri penjelasan, bagaimana dengan aksi teman-teman ini,” singkat Adnan Hasan Galoeng yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Anggota Komisi II lainnya, Syamsuddin Arfah meminta pewarta untuk mewawancarainya di kesempatan lain. “Saya masih ada kegiatan yah. Bisa hubungi saya lagi nanti yah,” sebutnya.

Sementara itu, anggota DPRD Tarakan Herman Hamid mengatakan apa yang menjadi program dan kewajiban Pemkot telah dituangkan dalam pembahasan anggaran. “Sederhananya, anggaran itu dibahas. Tentu apa yang menjadi usulan, akan dibahas di Dewan (DPRD). Soal bagaimana posisi anggarannya, memang lebih pas pada komisi yang membidangi,” singkat Herman. (*/naa/lim)

 

TARAKAN – Di tengah defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, lagi-lagi ada yang harus berkorban. Ribuan guru honorer pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) belum menerima insentif selama tiga bulan.

Mereka pun menyuarakan keluhannya dengan bertemu langsung Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga yang didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Firmananur

Sofian menyikapi tuntutan honorer terkait insentif yang belum terbayarkan, dengan menjanjikan akan melunasi di kemudian hari. Honorer cukup banyak dan bahkan mencapai ribuan, sehingga butuh proses lama dalam pencairannya. “Kita tetap harus memberikan apresiasi, karena mereka (honorer) ini yang mengurusi anak-anak kita semua,” ujar Sofian kepada Radar Tarakan, kemarin (27/12).

Setiap honorer telah menjalankan kewajibannya, sehingga perlu juga mendapatkan haknya. Hanya persoalan waktu saja untuk pencairannya, dan saat ini telah berproses. Pencairan insentif ini juga terkendala karena banyak hal, salah satunya dana transfer dari pusat. Selain itu juga karena persoalan administrasi yang masih berproses. “Karena mereka juga cukup banyak, sehingga perlu waktu. Tetapi sudah diberikan penjelasan kepada mereka, dan tinggal menunggu pencairan,” tuturnya.

“Nantinya akan dikawal bersama-sama, agar pencairannya bisa cepat dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya menuntut insentif karena memang menjadi hak pihaknya. Selain itu juga kebijakan yang mengharuskan mendapatkan insentif yakni pendidik dengan gelar sarjana. Padahal banyak guru honorer terutama PAUD hanya tamatan SMA.

Baca Juga :  Berani Sebar Hoax? Siap-Siap Dipidanakan!

“Semua harusnya mendapatkan, karena insentif hanya satu-satunya harapan kami. Kalau hanya gaji, sangat kecil. Itu juga dipotong lagi, tidak dibayarkan secara full,” tuntutnya.

Jika sudah dipotong, dan insentif tidak diberikan lalu untuk pemenuhan kebutuhan harus mendapatkan dari mana. Apalagi saat ini kebutuhan semakin mahal dan sangat banyak. Dengan adanya aksi seperti ini, besar harapannya agar pemerintah dapat memperhatikan.

Diakuinya, guru honorer di Tarakan dari PAUD hingga SMP ada 2.000-an orang. Insentif ini sudah terlambat selama tiga bulan, dan menjadi kekhawatiran pihaknya. Gaji honorer juga sangat sedikit, tidak sampai jutaan, dan dengan ditambahkan dari insentif, setidaknya para honorer bisa menutupi kebutuhan.

“Gaji dipotong, insentif tidak dibayarkan. Jadi kami memenuhi kebutuhan dengan mengutang. kalau sudah cair, kami gunakan bayar utang. Gali lubang, tutup lubang,” jelasnya.

Diakuinya, sebenarnya banyak yang ingin berhenti, bahkan sering ‘galau’. Semangat mereka kembali ketika bertemu dengan anak-anak. Senyum anak-anak yang membuat hati tenang. Tetapi setelah pulang kembali bingung karena tidak diperhatikan pemerintah. “Bagaimana juga, guru memang tanpa tanda jasa. Tetapi lihat juga kami ini, perlu hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Hal yang sama dikatakan oleh salah satu guru honorer di SDN 004, Juredah. Menuntut adanya pencairan insentif yang terlambat diberikan pemerintah. Dan hal ini sudah terus berulang, sehingga pihaknya geram dan bingung ingin mengadu.

Baca Juga :  Sekolah Lockdown, Ini Tanggapan Wali Kota Tarakan

“Ini sudah tiga bulan belum ada dicairkan, selalu berulang. Kalau kami diam saja, tidak akan cair-cair,” ujarnya.

Apalagi insentif yang senilai Rp 700 ribu ini hanya kecil untuk guru honorer, tetapi begitu berarti untuk kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan uang yang tidak seberapa itu, sangat perlu untuk keberlangsungan kehidupan mereka. “Kami hanya mengandalkan insentif, apalah kami hanya guru honorer saja. Itupun juga lambat diberikan,” ungkapnya.

Diakuinya, hal ini tidak pernah terjadi dahulu, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan pemerintah mencairkan hak yang patut didapatkan dengan lambat dan tidak tepat waktu.

Belum satu pun anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dapat dikonfirmasi mengenai hal ini. “Saya masih di luar kota, maaf yah. Besok saya beri penjelasan, bagaimana dengan aksi teman-teman ini,” singkat Adnan Hasan Galoeng yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Anggota Komisi II lainnya, Syamsuddin Arfah meminta pewarta untuk mewawancarainya di kesempatan lain. “Saya masih ada kegiatan yah. Bisa hubungi saya lagi nanti yah,” sebutnya.

Sementara itu, anggota DPRD Tarakan Herman Hamid mengatakan apa yang menjadi program dan kewajiban Pemkot telah dituangkan dalam pembahasan anggaran. “Sederhananya, anggaran itu dibahas. Tentu apa yang menjadi usulan, akan dibahas di Dewan (DPRD). Soal bagaimana posisi anggarannya, memang lebih pas pada komisi yang membidangi,” singkat Herman. (*/naa/lim)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/