alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Bawaslu Tutup Kasus Oknum Parpol

TARAKAN – Kasus money politic yang terjadi di Bumi Paguntaka beberapa pekan lalu terpaksa ditutup Bawaslu melalui keputusan bersama pihak Sentra Gak Kumdu Kota Tarakan.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, Sulaiman mengatakan, bahwa pada dasarnya, aturan terhadap dugaan pelanggaran pidana murni diputuskan oleh Sentra Gak Kumdu yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Bawaslu.

Dalam peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Sulaiman menjelaskan adanya tahap yang harus dilewati Sentra Gak Kumdu. Yakni berkaitan dengan keterpenuhan syarat formil dan materil serta menentukan pasal terhadap dugaan pelanggaran.

“Dari kasus ini, kami sudah melewati pembahasan pertama dan semua kasus itu disetujui untuk dilanjutkan. Sehingga kami melakukan proses pemeriksaan,” katanya.

Selanjutnya, pada tahapan kedua, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dugaan pelaku. Nah, berdasarkan Perbawaslu yang diputuskan oleh Sentra Gak Kumdu, dalam pembahasan kedua ialah melanjutkan kasus pembahasan pertama berdasarkan pemeriksaannya kepada pihak kepolisian.

Baca Juga :  Kisi-Kisi USBN Segera Didistribusikan

“Yang memutuskan untuk dilanjutkan ke kepolisian itu juga adalah Sentra Gak Kumdu. Jadi tiga institusi ini sangat berperan dalam dugaan pelanggaran pidana,” tuturnya.

Dalam penentuan untuk menindaklanjuti ke kepolisian, maka di dalam pembahasan kedua tersebut wajib memiliki keterpenuhan unsur. Misalkan menjelaskan tentang pelaksana maupun peserta kampanye yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau misalnya dia (pelaksana atau peserta kampanye, Red) melanggar berkaitan dengan kampanye, oleh PKPU dijelaskan bahwa pelaksana kampanye itu harus didaftarkan di KPU. Sehingga untuk menentukan apakah orang diduga bersalah atau tidak itu kami (Bawaslu) harus jeli, sehingga pihak Kejaksaan dan Kepolisian bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus itu karena dianggap tidak terpenuhi unsur sebagai pelaksana kampanye,” jelasnya.

Baca Juga :  Tarakan Buka Formasi CPNS dan PPPK Pada Akhir Mei

Sulaiman menegaskan, dalam sebuah hukum pidana, Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi maupun hukuman terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya satu saja unsur yang tidak terpenuhi, maka semuanya itu terabaikan.

Kasus money politic yang terjadi di Tarakan ini terbilang rumit bagi Bawaslu. Sebab oknum pengurus parpol yang berinisial WH tersebut merupakan pengurus dari parpol lain yang menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat apabila memilih caleg unggulannya yang berasal dari parpol lain.

“Sehingga seandainya dia melakukan kampanye untuk partainya sendiri maka sudah pasti kami lanjutkan ke pihak kepolisian, tapi karena kasusnya rumit, makanya terjadi perdebatan keras di Sentra Gak Kumdu, yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa kasus ini harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur,” pungkasnya. (*/shy/eza)

TARAKAN – Kasus money politic yang terjadi di Bumi Paguntaka beberapa pekan lalu terpaksa ditutup Bawaslu melalui keputusan bersama pihak Sentra Gak Kumdu Kota Tarakan.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, Sulaiman mengatakan, bahwa pada dasarnya, aturan terhadap dugaan pelanggaran pidana murni diputuskan oleh Sentra Gak Kumdu yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Bawaslu.

Dalam peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Sulaiman menjelaskan adanya tahap yang harus dilewati Sentra Gak Kumdu. Yakni berkaitan dengan keterpenuhan syarat formil dan materil serta menentukan pasal terhadap dugaan pelanggaran.

“Dari kasus ini, kami sudah melewati pembahasan pertama dan semua kasus itu disetujui untuk dilanjutkan. Sehingga kami melakukan proses pemeriksaan,” katanya.

Selanjutnya, pada tahapan kedua, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dugaan pelaku. Nah, berdasarkan Perbawaslu yang diputuskan oleh Sentra Gak Kumdu, dalam pembahasan kedua ialah melanjutkan kasus pembahasan pertama berdasarkan pemeriksaannya kepada pihak kepolisian.

Baca Juga :  Asap dari Jeriken Saat Diisi BBM

“Yang memutuskan untuk dilanjutkan ke kepolisian itu juga adalah Sentra Gak Kumdu. Jadi tiga institusi ini sangat berperan dalam dugaan pelanggaran pidana,” tuturnya.

Dalam penentuan untuk menindaklanjuti ke kepolisian, maka di dalam pembahasan kedua tersebut wajib memiliki keterpenuhan unsur. Misalkan menjelaskan tentang pelaksana maupun peserta kampanye yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau misalnya dia (pelaksana atau peserta kampanye, Red) melanggar berkaitan dengan kampanye, oleh PKPU dijelaskan bahwa pelaksana kampanye itu harus didaftarkan di KPU. Sehingga untuk menentukan apakah orang diduga bersalah atau tidak itu kami (Bawaslu) harus jeli, sehingga pihak Kejaksaan dan Kepolisian bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus itu karena dianggap tidak terpenuhi unsur sebagai pelaksana kampanye,” jelasnya.

Baca Juga :  Tarakan Buka Formasi CPNS dan PPPK Pada Akhir Mei

Sulaiman menegaskan, dalam sebuah hukum pidana, Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi maupun hukuman terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya satu saja unsur yang tidak terpenuhi, maka semuanya itu terabaikan.

Kasus money politic yang terjadi di Tarakan ini terbilang rumit bagi Bawaslu. Sebab oknum pengurus parpol yang berinisial WH tersebut merupakan pengurus dari parpol lain yang menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat apabila memilih caleg unggulannya yang berasal dari parpol lain.

“Sehingga seandainya dia melakukan kampanye untuk partainya sendiri maka sudah pasti kami lanjutkan ke pihak kepolisian, tapi karena kasusnya rumit, makanya terjadi perdebatan keras di Sentra Gak Kumdu, yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa kasus ini harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur,” pungkasnya. (*/shy/eza)

Most Read

Artikel Terbaru

/