TARAKAN – Calon siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 yang ditolak sekolah negeri mau tidak mau bersekolah di sekolah swasta. Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, pemerintah telah memprediksi jumlah siswa yang tidak mungkin menempuh pendidikan di sekolah negeri. Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah negeri yang terbatas.
“Di awal sudah kami hitung bahwa pasti ada seribu lebih siswa yang tidak masuk dalam sekolah negeri. Cuma opsi kami waktu itu, mau tidak mau, suka tidak suka ya bersekolah di swasta. Tapi nanti akan kami pilah, misalnya dengan melihat secara finansial, misalnya dengan memberikan subsidi terhadap yang tidak mampu,” katanya.
Diskusi tersebut telah dilakukan Khairul bersama dengan Disdikbud sejak Maret 2019 lalu. Khairul menjelaskan, penerapan zonasi merupakan aturan dari pemerintah pusat. Sebab itu meski tak dilakukan sistem zonasi, akan tetap ada seribu siswa yang tidak bersekolah di negeri.
“Jadi tinggal masalah person saja. Tapi kalau kelebihan ya sudah pasti tidak bisa menampung semuanya. Tapi kalau semua siswa ditempatkan di swasta, maka seluruhnya akan tertampung. Bahkan di swasta pun masih ada kelebihan,” jelasnya.
Saat ini, Disdikbud sedang melakukan pengumpulan data. Berdasarkan data siswa di awal dengan daya tampung sekolah negeri, Khairul menyatakan tidak akan mampu sekolah negeri untuk menampung seluruh siswa di Kota Tarakan. Apalagi dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa dalam satu kelas diberi batas maksimal 32 siswa dengan maksimal 11 rombel.
Nah, jika lebih dari batas itu, maka siswa yang dipaksa masuk di sekolah negeri, terancam tidak terdaftar dalam dapodik sehingga tidak dapat mengikuti ujian. “Sistem apa pun yang dipakai, tetap tidak cukup menampung siswa di sekolah negeri. Kalau mau bangun sekolah lagi kan butuh proses lama, misalnya cari lahan dulu,” tuturnya.
Khairul menjelaskan, urusan dapodik merupakan ranah dari pemerintah pusat, sehingga dikhawatirkan akan merugikan siswa tambahan yang dipaksakan masuk ke sekolah negeri. Penambahan rombel pun dinilai sudah tidak dapat dilakukan, kecuali pembangunan sekolah baru.
“Tapi pembangunan sekolah kan tidak bisa langsung begitu saja. Kalau lebih dari 11 ruangan, maka siswa yang lebih itu tidak bisa masuk di dapodik, ini masalahnya,” jelasnya.
Hingga kini, Khairul menyatakan bahwa pihaknya sedang menghitung data pada masyarakat yang dianggap tidak mampu. Selanjutnya dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Masyarakat kurang mampu tersebut akan disubsidi biaya pendidikannya.
“Pemerintah memberikan bantuan terhadap sekolah swasta seperti BOP, termasuk juga insentif untuk guru swasta. Kira-kira kami harus subsidi berapa lagi agar kami bisa membantu siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri? Ini yang sedang kami kumpulkan datanya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto menyatakan bahwa dirinya diminta oleh Wali Kota Tarakan untuk turun langsung ke lapangan dan melihat sistem pelayanan sekolah terhadap PPDB. Pada Jumat kemarin, Effendhi berkoordinasi langsung bersama Disdikbud Tarakan terkait antisipasi pelaksanaan PPDB seperti penghitungan jumlah penduduk, jumlah sekolah dan sebagainya.
“Dari kegiatan kami ini, kami sudah bisa memprediksi kebutuhan kita tahun depan seperti apa. Dengan arti, kami mengutamakan peran dari sekolah swasta karena penyelenggaraannya itu bisa swasta dan negeri. Peta itulah yang kami minta jumlah sekolah swasta, dari data itulah kami akan melihat dan mendorong agar masyarakat tidak mempermasalahkan antara sekolah swasta dan negeri,” bebernya.
Effendhi menyatakan bahwa dirinya akan mengusulkan bantuan terhadap masyarakat tidak mampu yang ingin menempuh pendidikan di swasta. Usulan tersebut akan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tarakan yang akan dilaporkan kepada Wali Kota.
“Kami akan mengusulkan agar antara biaya sekolah negeri dan swasta tidak berbanding jauh,” ujarnya.
Menurut hasil diskusi Effendhi bersama Disdikbud Tarakan, secara garis besar ruang kelas memang perlu penambahan. Namun penambahan ruang kelas tersebut tidak dapat dilakukan saat ini.
“Negeri pun butuh anggaran yang cukup. Kalau nggak memungkinkan, maka bisa diambil alih swasta (penambahan ruang belajar),” tuturnya.
Berdasarkan hasil kunjungannya di luar kota, Effendhi menyatakan bahwa sekolah swastalah yang menjadi favorit. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang digunakan berkembang, misalnya dengan menambah jam belajar maupun ekstrakurikuler, sehingga menarik perhatian masyarakat.
“Kalau di Tarakan ini, negeri yang favorit. Mungkin karena pembiayaan sekolah. Tapi kalau di luar kota, swasta favorit itu bukan gratis, malah pembayarannya tinggi. Makanya orang mampu biasanya tidak mau masuk di sekolah negeri, karena masih sanggup bayar. Tapi kalau di Tarakan, mampu tidak mampu yang dikejar itu sekolah negeri,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Effendhi solusi terdekat pemerintah saat ini ialah membantu masyarakat tidak mampu. Namun menurut Effendhi, masyarakat golongan tidak mampu biasa memiliki radius tempat tinggal jauh dari sekolah, sehingga kurang kesempatan untuk dinyatakan diterima di sekolah.
“Yang saya pantau seperti itu. Nanti akan dilaporkan ke Wali Kota agar mendapatkan kebijakan jangka pendek,” tutupnya.
Sementara itu, saat ditemui Radar Tarakan di Kantor Disdikbud Tarakan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Tarakan Boni Ponto masih enggan memberikan pendapat. “Belum ada komentar. Mohon maaf. Kami belum ada keputusan, kami laporkan dulu kepada kepala daerah,” singkatnya.
SEJUMLAH ORANG TUA MASIH KECEWA
Pendaftaran PPDB 2019 diwarnai banyak kekecewaan dari orang tua calon siswa. Hal tersebut dikarenakan, sebagian besar calon siswa tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah favorit akibat terbenturnya sistem zonasi saat ini.
Salah satu siswa yang tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah favorit, ialah Abang (15) seorang siswa yang memiliki impian bersekolah di SMA paling wahid di Kota Tarakan. Tuminem (40) warga RT 01 Kelurahan Gunung Lingkas yang merupakan orang tua Abang mengaku sangat kecewa karena putranya tidak dapat diterima di SMAN 1 Tarakan. Padahal, sang anak sejak jauh hari menyiapkan diri.
“Jujur sebagai orang tua, saya merasa sedih melihat anak saya tidak dapat diterima di sekolah favoritnya karena rumah kami di Gunung Lingkas di luar zonasi dengan sekolah yang anak saya inginkan,” ujarnya, kemarin (23/5).
Ia mengaku anak keduanya sudah tidak bersemangat belajar, karena mengetahui sang kakak tidak diterima bukan karena nilainya rendah.
“Anak saya yang kedua sekarang sudah down karena sistem zonasi. Sekarang saya lihat dia sudah tidak semangat belajar lagi, katanya percuma dapat nilai tinggi kalau nanti tidak bisa masuk sekolah impian,” ucapnya mengutip perkataan sang anak.
Sementara itu, terpantau pada SMPN 1 Tarakan, di hari pertama pendaftaran ulang PPDB, ratusan calon siswa hadir didampingi orang tua. Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 1 Tarakan Soib, S.pd, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah menerima 90 persen pendaftaran ulang dari calon siswa. Pada proses PPDB tahun ini, ia mengakui banyak menerima keluhan. Meski demikian, hal itu tidak menjadi kendala mengingat pihaknya telah melaksanakan PPDB sesuai mekanisme yang ada.
“Ada 390 pendaftar. Itu terdiri dari zonasi, alhamdulillah aman saja. Kuotanya 17 siswa untuk zona prestasi, 17 untuk perpindahan orang tua, 309 zonasi. Di pendaftaran ulang hari pertama ini kami sudah terima 90 persen pendaftaran ulang dari siswa. Adalah kalau keluhan, cuma mau bagaimana lagi kalau memang sudah aturannya seperti itu,” ujarnya.
Ia menerangkan, jika nantinya terdapat siswa yang tidak bisa mendaftarkan diri, maka pihaknya akan menganggap calon siswa tersebut mengundurkan diri.
“Kalau tidak ada daftar ulang kami anggap mengundurkan diri. Pendaftaran ulang hari kedua kan untuk prestasi dan jalur perpindahan orang tua. Karena pendaftarnya hanya 2 dan 9 jadi totalnya hanya 11. Makanya sisanya kuotanya itu bisa digeser ke zonasi,” ujarnya. (shy/*/zac/lim)
