alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Setelah Lokalisasi, Bidik Praktik Terselubung

TARAKAN – Dana untuk eks wanita tunasusila atau pekerja seks komersial (PSK) di dua lokalisasi yang ditargetkan ditutup pada 28 Desember mendatang belum dipastikan. Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam turun melakukan penggalangan dana pada Jumat (21/12) siang.

MUI belum memastikan perhitungan dana, apakah cukup atau masih kurang dari yang direncanakan sebanyak Rp 300 juta. MUI dan puluhan ormas masih akan kembali melanjutkan aksi penggalangan dana, baik di jalan dan maupun infak masjid se-Kota Tarakan

Ketua MUI Tarakan, K.H. Muhammad Anas mengatakan, pihaknya masih belum menghitung berapa jumlah yang didapati dari hasil penggalangan dana pekan ini. Dana-dana yang terkumpul masih disimpan pihaknya.

Sebagian infak di masjid-masjid dari Jumat lalu dan pekan depan, juga akan disisihkan untuk keperluan penutupan lokalisasi. Jika selesai perhitungan, dana itu kurang, pihaknya akan kembali mengadakan aksi damai untuk mengumpulkan dana. “Kami belum menghitung, artinya dana yang sudah terkumpul itu masih kami simpan dahulu, sambil menunggu adanya dana sumbangan dari setiap masjid,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya tak menjanjikan berapa besar dana bagi setiap eks PSK. Jika merujuk pada instruksi Kementerian Sosial (Kemensos), setiap eks PSK dianggarkan minimal Rp 8,5 juta. Dirincikan, Rp 5,5 juta untuk transportasi lokal dan jaminan hidup. Sisanya Rp 3 juta untuk modal usaha ekonomi produktif (UEP). “Karena kami ingin memanusiakan manusia. Jadi jika ada yang ingin tinggal, akan dibantu dengan dana. Dan jika ada yang mau pulang juga akan dijamin dengan tiketnya. Kami tidak bisa menjanjikan besaran jumlahnya,” jelasnya.

Dikatakan, nanti saat penutupan lokalisasi, PSK tidak akan langsung dipulangkan begitu saja. Pihaknya masih akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Sehingga pengumpulan dana masih akan terus dilanjutkan sampai bisa memulangkan atau memberikan bantuan kepada eks PSK yang ingin bekerja secara halal.

“Kalau ditutup, tidak langsung dipulangkan. Masih membutuhkan waktu, dan dibina lagi. Karena mereka ini manusia, dan bukan binatang,” bebernya.

Baca Juga :  Difasilitasi PJU Tapi Masih Gelap

Dijelaskannya, dari Dinas Sosial Tarakan menjabarkan ada lokalisasi dan ada lokasi. Lokalisasi prostitusi berarti yang memiliki izin, sedangkan lokasi merupakan tempat yang terselubung tetapi benar-benar ada prostitusinya.

Saat ini pihaknya hanya akan berfokus terlebih dahulu terkait tempat lokalisasi yang sudah jelas seperti di Karang Agas dan Sungai Bengawan. “Ini langkah pertama yang kami ambil, menutup lokalisasi yang telah ada izinnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga masih akan bekerja sama kembali dengan Dinas Sosial untuk mendata di mana saja tempat-tempat lokasi yang terselubung agar ke depannya juga bisa dilakukan seperti pada lokalisasi. “Semua ada prosesnya, setelah penutupan lokalisasi juga akan dilakukan ke depannya pada lokasi yang terselubung atau tanpa izin,” jelasnya.

 

DIPICU KETERLAMBATAN

Aksi yang dilakukan MUI bersama sejumlah ormas Islam bukanlah tanpa sebab. MUI menginginkan jika penutupan dapat dilakukan tahun ini, paling lambat 28 Desember.

MUI sejak awal Kemensos mencanangkan 2019 bebas prostitusi terus mendesak pemerintah di daerah untuk melakukan penutupan lokalisasi, termasuk Pemkot Tarakan. Namun, Tarakan termasuk salah satunya yang terlambat melakukan penutupan.

Kemensos di dalam instruksi tersebut juga memberi pendampingan pembiayaan, berupa jaminan hidup dan transportasi lokal dari bandara hingga daerah asal para eks PSK. Besarannya mencapai Rp 5,5 juta. Kegiatan pendampingan pembiayaan diurusi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Hingga akhirnya, pada 28 November Kemensos menyurati sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan penutupan. Menyampaikan, jika anggaran yang dimaksud terpaksa harus ditunda atau dialihkan penggunaannya ke 2019.

Kemensos menginginkan, penutupan lokalisasi merupakan tanggung jawab pemda yang dilaksanakan secara terencana dan pada pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala dan masalah di kemudian hari.

Kedua, biaya tersebut diberikan setelah semua persyaratan dan tahapan terpenuhi. Alasan ketiga, karena tak adanya kejelasan hingga November tentang penutupan, sehingga pembiayaan tidak dapat diberikan karena telah direvisi dalam kegiatan lain di Kemensos menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).

Baca Juga :  40.538 Suara Tidak Sah

Namun Kemensos jika pemulangan dilakukan di 2019, maka Kemensos akan memberikan dukungan yang sama.

Selain ditundanya anggaran dari Kemensos, MUI juga beralasan jika Pemkot belum menganggarkan penutupan lokalisasi pada 2018. Berkali-kali MUI menyampaikan, jika Pemkot tidak sanggup mendanai penutupan, maka akan mengerahkan umat untuk membantu.

 

BEDA KASUS DENGAN NUNUKAN

Pemda lainnya di Kaltara yang masih akan menunggu tahun depan adalah Nunukan. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinsos telah melakukan tahapan penutupan hingga pendampingan sejak jauh hari. Penundaan justru akibat kekeliruan administrasi.

Dinsos Nunukan mengaku terjadi miskomunikasi setelah mereka melayangkan surat ke Kemensos pada Oktober lalu. Seharusnya Dinsos menindaklanjuti, mengingat Kemensos tidak hanya mengurusi penutupan lokalisasi di Nunukan saja. “Anggarannya yang di Kementerian (Kemensos) digeser, penutupan tetap akan dilakukan. Menunggu dua anggaran itu,” jelas Sekretaris Dinsos Nunukan Yaksi Belanning Pratiwi, S.E, kepada Radar Tarakan akhir November lalu.

Dinsos sejak awal menindaklanjuti instruksi Kemensos, aktif melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (foskopimda) dalam membahas penutupan. Salah satu yang dibahas mengenai pemulangan para eks PSK sampai pada provinsi asal masing-masing.

Adapun modal UEP digunakan untuk membuka usaha sendiri di kampung masing-masing. Dinsos memberi pembekalan dengan pelatihan masak-memasak. Jenis usaha ini dianggap relevan dan lebih mudah. Apalagi dapat berjalan meski dengan modal kecil. Jika dihitung-hitung, dapat menghasilan pendapatan yang lumayan.

Para eks WTS juga turut didampingi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ruhama. Pendampingan dilakukan LKS yang bermitra dengan Kemensos. Salah satu pertimbangannya, LKS memilih lebih banyak tenaga. Penutupan lokalisasi di Nunukan sejatinya dibahas sejak awal tahun.

Sebanyak 33 eks WTS di lokalisasi Wanita Harapan Sadar berasal dari Jawa, Sumbawa Timur dan Sulawesi. Lokalisasi Wanita Harapan Sadar atau lebih dikenal masyarakat Nunukan dengan sebutan Pagar Seng, sejarahnya berdiri sejak 1990-an silam. (*/naa/lim)

 

TARAKAN – Dana untuk eks wanita tunasusila atau pekerja seks komersial (PSK) di dua lokalisasi yang ditargetkan ditutup pada 28 Desember mendatang belum dipastikan. Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam turun melakukan penggalangan dana pada Jumat (21/12) siang.

MUI belum memastikan perhitungan dana, apakah cukup atau masih kurang dari yang direncanakan sebanyak Rp 300 juta. MUI dan puluhan ormas masih akan kembali melanjutkan aksi penggalangan dana, baik di jalan dan maupun infak masjid se-Kota Tarakan

Ketua MUI Tarakan, K.H. Muhammad Anas mengatakan, pihaknya masih belum menghitung berapa jumlah yang didapati dari hasil penggalangan dana pekan ini. Dana-dana yang terkumpul masih disimpan pihaknya.

Sebagian infak di masjid-masjid dari Jumat lalu dan pekan depan, juga akan disisihkan untuk keperluan penutupan lokalisasi. Jika selesai perhitungan, dana itu kurang, pihaknya akan kembali mengadakan aksi damai untuk mengumpulkan dana. “Kami belum menghitung, artinya dana yang sudah terkumpul itu masih kami simpan dahulu, sambil menunggu adanya dana sumbangan dari setiap masjid,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya tak menjanjikan berapa besar dana bagi setiap eks PSK. Jika merujuk pada instruksi Kementerian Sosial (Kemensos), setiap eks PSK dianggarkan minimal Rp 8,5 juta. Dirincikan, Rp 5,5 juta untuk transportasi lokal dan jaminan hidup. Sisanya Rp 3 juta untuk modal usaha ekonomi produktif (UEP). “Karena kami ingin memanusiakan manusia. Jadi jika ada yang ingin tinggal, akan dibantu dengan dana. Dan jika ada yang mau pulang juga akan dijamin dengan tiketnya. Kami tidak bisa menjanjikan besaran jumlahnya,” jelasnya.

Dikatakan, nanti saat penutupan lokalisasi, PSK tidak akan langsung dipulangkan begitu saja. Pihaknya masih akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Sehingga pengumpulan dana masih akan terus dilanjutkan sampai bisa memulangkan atau memberikan bantuan kepada eks PSK yang ingin bekerja secara halal.

“Kalau ditutup, tidak langsung dipulangkan. Masih membutuhkan waktu, dan dibina lagi. Karena mereka ini manusia, dan bukan binatang,” bebernya.

Baca Juga :  Antisipasi Ramadan, Seribu Ton Beras Dipasok Bulog

Dijelaskannya, dari Dinas Sosial Tarakan menjabarkan ada lokalisasi dan ada lokasi. Lokalisasi prostitusi berarti yang memiliki izin, sedangkan lokasi merupakan tempat yang terselubung tetapi benar-benar ada prostitusinya.

Saat ini pihaknya hanya akan berfokus terlebih dahulu terkait tempat lokalisasi yang sudah jelas seperti di Karang Agas dan Sungai Bengawan. “Ini langkah pertama yang kami ambil, menutup lokalisasi yang telah ada izinnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga masih akan bekerja sama kembali dengan Dinas Sosial untuk mendata di mana saja tempat-tempat lokasi yang terselubung agar ke depannya juga bisa dilakukan seperti pada lokalisasi. “Semua ada prosesnya, setelah penutupan lokalisasi juga akan dilakukan ke depannya pada lokasi yang terselubung atau tanpa izin,” jelasnya.

 

DIPICU KETERLAMBATAN

Aksi yang dilakukan MUI bersama sejumlah ormas Islam bukanlah tanpa sebab. MUI menginginkan jika penutupan dapat dilakukan tahun ini, paling lambat 28 Desember.

MUI sejak awal Kemensos mencanangkan 2019 bebas prostitusi terus mendesak pemerintah di daerah untuk melakukan penutupan lokalisasi, termasuk Pemkot Tarakan. Namun, Tarakan termasuk salah satunya yang terlambat melakukan penutupan.

Kemensos di dalam instruksi tersebut juga memberi pendampingan pembiayaan, berupa jaminan hidup dan transportasi lokal dari bandara hingga daerah asal para eks PSK. Besarannya mencapai Rp 5,5 juta. Kegiatan pendampingan pembiayaan diurusi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Hingga akhirnya, pada 28 November Kemensos menyurati sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan penutupan. Menyampaikan, jika anggaran yang dimaksud terpaksa harus ditunda atau dialihkan penggunaannya ke 2019.

Kemensos menginginkan, penutupan lokalisasi merupakan tanggung jawab pemda yang dilaksanakan secara terencana dan pada pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala dan masalah di kemudian hari.

Kedua, biaya tersebut diberikan setelah semua persyaratan dan tahapan terpenuhi. Alasan ketiga, karena tak adanya kejelasan hingga November tentang penutupan, sehingga pembiayaan tidak dapat diberikan karena telah direvisi dalam kegiatan lain di Kemensos menghindari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).

Baca Juga :  Pikap Pengangkut Kayu Seruduk Pemotor

Namun Kemensos jika pemulangan dilakukan di 2019, maka Kemensos akan memberikan dukungan yang sama.

Selain ditundanya anggaran dari Kemensos, MUI juga beralasan jika Pemkot belum menganggarkan penutupan lokalisasi pada 2018. Berkali-kali MUI menyampaikan, jika Pemkot tidak sanggup mendanai penutupan, maka akan mengerahkan umat untuk membantu.

 

BEDA KASUS DENGAN NUNUKAN

Pemda lainnya di Kaltara yang masih akan menunggu tahun depan adalah Nunukan. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinsos telah melakukan tahapan penutupan hingga pendampingan sejak jauh hari. Penundaan justru akibat kekeliruan administrasi.

Dinsos Nunukan mengaku terjadi miskomunikasi setelah mereka melayangkan surat ke Kemensos pada Oktober lalu. Seharusnya Dinsos menindaklanjuti, mengingat Kemensos tidak hanya mengurusi penutupan lokalisasi di Nunukan saja. “Anggarannya yang di Kementerian (Kemensos) digeser, penutupan tetap akan dilakukan. Menunggu dua anggaran itu,” jelas Sekretaris Dinsos Nunukan Yaksi Belanning Pratiwi, S.E, kepada Radar Tarakan akhir November lalu.

Dinsos sejak awal menindaklanjuti instruksi Kemensos, aktif melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (foskopimda) dalam membahas penutupan. Salah satu yang dibahas mengenai pemulangan para eks PSK sampai pada provinsi asal masing-masing.

Adapun modal UEP digunakan untuk membuka usaha sendiri di kampung masing-masing. Dinsos memberi pembekalan dengan pelatihan masak-memasak. Jenis usaha ini dianggap relevan dan lebih mudah. Apalagi dapat berjalan meski dengan modal kecil. Jika dihitung-hitung, dapat menghasilan pendapatan yang lumayan.

Para eks WTS juga turut didampingi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ruhama. Pendampingan dilakukan LKS yang bermitra dengan Kemensos. Salah satu pertimbangannya, LKS memilih lebih banyak tenaga. Penutupan lokalisasi di Nunukan sejatinya dibahas sejak awal tahun.

Sebanyak 33 eks WTS di lokalisasi Wanita Harapan Sadar berasal dari Jawa, Sumbawa Timur dan Sulawesi. Lokalisasi Wanita Harapan Sadar atau lebih dikenal masyarakat Nunukan dengan sebutan Pagar Seng, sejarahnya berdiri sejak 1990-an silam. (*/naa/lim)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/