alexametrics
26.9 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Kaltara Terbaik II IPK Kategori Ketenagakerjaan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) tahun 2020, Selasa (22/12).

Pemprov Kaltara berhasil mendapatkan IPK terbaik II berdasarkan urusan ketenagakerjaan kecil. Di urutan I diraih oleh Bali. Sedangkan urutan III diraih oleh Papua Barat. Adapun DKI Jakarta dinobatkan sebagai terbaik nasional IPK 2020 karena cukup banyak meraih penghargaan di beberapa kategori penilaian IPK 2020.

Untuk peringkat secara nasional, Kaltara berada di posisi ke-7 dengan IPK 72,65 dan masuk kategori menengah atas. Di atasnya, bertengger DKI Jakarta (78,29), Kalimantan Timur (77,21), Bali (75,38), DI Yogyakarta (74,77), Kalimantan Tengah (74,06), Sumatera Barat (73,96).

Melengkapi 10 besar, di posisi 8 dan seterusnya terdapat Sulawesi Selatan (72,06), Papua Barat (71,3), dan Sulawesi Utara (71,03). Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, secara virtual.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh komponen di Kaltara. “Saya percaya, banyak orang di Kaltara yang terlibat dalam menyejahterakan pekerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan keluarganya, serta mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik,” tutur Irianto.

Oleh karena itu, Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas dukungan dan kolaborasi semua stakeholders, baik dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan asosiasi perusahaan/pemberi kerja, serta semua masyarakat yang terlibat.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltara terus melakukan berbagai upaya pembangunan ketenagakerjaan dan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di Kaltara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

“IPK yang kita raih, dapat dijadikan sebagai acuan ke depan untuk melakukan intervensi dan sinergi dalam melaksanakan tugas pembangunan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Perlu diketahui, penilaian IPK digunakan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan terbaik secara nasional. Dan patut diketahui juga bahwa IPK merupakan alat ukur atau instrumen satu-satunya di dunia yang dapat mengukur tentang kondisi ketenagakerjaan secara periodik dan mampu tercermin tren atau grafik yang muncul di masing-masing daerah sehingga kepala daerah juga dapat melakukan perencanaan serta intervensi kepada stakeholders atau dinas-dinas yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan di semua sektor.

“Saya berharap, semoga pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan pada gilirannya mampu terus mendorong perbaikan iklim investasi dan perluasan kesempatan kerja di Kalimantan Utara,” tutur Irianto.

Tantangan ke depan menurutnya, sudah dirasakan di beberapa bulan di 2020 yaitu meningkatnya angka pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka dampak Covid-19. “Ibu Menteri menggarisbawahi bahwa Covid-19 telah berdampak pada 29,12 juta pekerja atau orang yang bekerja di Indonesia,” sebut Gubernur.

Rinciannya 2,65 juta orang penduduk Indonesia menganggur, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorten hours).

Untuk diketahui pula, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama, yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Baca Juga :  Pengumuman Usai Rilis DCS

Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Kementerian Ketenagakerjaan RI menggunakan IPK untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pengukuran beberapa variabel indikator pada setiap provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini telah dilakukan sejak 2011 dan setiap tahunnya diberikan apresiasi atau penghargaan kepada provinsi yang mendapat nilai indeks terbaik.

Hasil IPK yang sejak 2017 menggunakan metodologi berbasis SDGs, dan mulai 2019 menggunakan aplikasi berbasis web dalam situs ipk.kemnaker.go.id ini menunjukkan pencapaian IPK Nasional 2019 pada angka 67,64. IPK nasional ini meningkat 6,58 dibandingkan 2019 yaitu sebesar 61,06. Dengan IPK sebesar 67,64 maka status pembangunan ketenagakerjaan nasional meningkat menjadi kategori menengah atas dibandingkan IPK 2019 yang berada pada status menengah bawah.

Kenaikan IPK tahun ini terjadi pada 8 indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas. Penguatan kelembagaan juga membuat indikator hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja mengalami peningkatan.

Demikian pula program jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan, sehingga pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja menyadari pentingnya jaminan sosial. Peningkatan beberapa indikator tersebut pada akhirnya akan bermuara terhadap meningkatnya produktivitas. (*/lim)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) tahun 2020, Selasa (22/12).

Pemprov Kaltara berhasil mendapatkan IPK terbaik II berdasarkan urusan ketenagakerjaan kecil. Di urutan I diraih oleh Bali. Sedangkan urutan III diraih oleh Papua Barat. Adapun DKI Jakarta dinobatkan sebagai terbaik nasional IPK 2020 karena cukup banyak meraih penghargaan di beberapa kategori penilaian IPK 2020.

Untuk peringkat secara nasional, Kaltara berada di posisi ke-7 dengan IPK 72,65 dan masuk kategori menengah atas. Di atasnya, bertengger DKI Jakarta (78,29), Kalimantan Timur (77,21), Bali (75,38), DI Yogyakarta (74,77), Kalimantan Tengah (74,06), Sumatera Barat (73,96).

Melengkapi 10 besar, di posisi 8 dan seterusnya terdapat Sulawesi Selatan (72,06), Papua Barat (71,3), dan Sulawesi Utara (71,03). Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, secara virtual.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh komponen di Kaltara. “Saya percaya, banyak orang di Kaltara yang terlibat dalam menyejahterakan pekerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan keluarganya, serta mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik,” tutur Irianto.

Oleh karena itu, Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas dukungan dan kolaborasi semua stakeholders, baik dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan asosiasi perusahaan/pemberi kerja, serta semua masyarakat yang terlibat.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltara terus melakukan berbagai upaya pembangunan ketenagakerjaan dan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di Kaltara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Pengumuman Usai Rilis DCS

“IPK yang kita raih, dapat dijadikan sebagai acuan ke depan untuk melakukan intervensi dan sinergi dalam melaksanakan tugas pembangunan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Perlu diketahui, penilaian IPK digunakan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan terbaik secara nasional. Dan patut diketahui juga bahwa IPK merupakan alat ukur atau instrumen satu-satunya di dunia yang dapat mengukur tentang kondisi ketenagakerjaan secara periodik dan mampu tercermin tren atau grafik yang muncul di masing-masing daerah sehingga kepala daerah juga dapat melakukan perencanaan serta intervensi kepada stakeholders atau dinas-dinas yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan di semua sektor.

“Saya berharap, semoga pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan pada gilirannya mampu terus mendorong perbaikan iklim investasi dan perluasan kesempatan kerja di Kalimantan Utara,” tutur Irianto.

Tantangan ke depan menurutnya, sudah dirasakan di beberapa bulan di 2020 yaitu meningkatnya angka pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka dampak Covid-19. “Ibu Menteri menggarisbawahi bahwa Covid-19 telah berdampak pada 29,12 juta pekerja atau orang yang bekerja di Indonesia,” sebut Gubernur.

Rinciannya 2,65 juta orang penduduk Indonesia menganggur, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorten hours).

Untuk diketahui pula, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama, yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Baca Juga :  BREAKING NEWS!! Api Membara, Satu Gudang Hangus

Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Kementerian Ketenagakerjaan RI menggunakan IPK untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pengukuran beberapa variabel indikator pada setiap provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini telah dilakukan sejak 2011 dan setiap tahunnya diberikan apresiasi atau penghargaan kepada provinsi yang mendapat nilai indeks terbaik.

Hasil IPK yang sejak 2017 menggunakan metodologi berbasis SDGs, dan mulai 2019 menggunakan aplikasi berbasis web dalam situs ipk.kemnaker.go.id ini menunjukkan pencapaian IPK Nasional 2019 pada angka 67,64. IPK nasional ini meningkat 6,58 dibandingkan 2019 yaitu sebesar 61,06. Dengan IPK sebesar 67,64 maka status pembangunan ketenagakerjaan nasional meningkat menjadi kategori menengah atas dibandingkan IPK 2019 yang berada pada status menengah bawah.

Kenaikan IPK tahun ini terjadi pada 8 indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas. Penguatan kelembagaan juga membuat indikator hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja mengalami peningkatan.

Demikian pula program jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan, sehingga pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja menyadari pentingnya jaminan sosial. Peningkatan beberapa indikator tersebut pada akhirnya akan bermuara terhadap meningkatnya produktivitas. (*/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/