alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Distribusi LPG 3 Kg Banyak Salah Sasaran

 

TARAKAN – Kelangkaan LPG 3 kilogram masih saja berlanjut. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya menjangkau LPG 3 kg. Bahkan kalaupun ditemui, harganya melambung, Rp 50-100 ribu per tabung.

“Saya sudah seminggu enggak jualan mie ayam. Tabungnya susah. Nah, sekarang ada ditemukan, harganya paling murah Rp 80 ribu. Kalau biasanya ada yang jual Rp 50 ribu, cepat laku,” ungkap Sutisno, seorang pedagang mie ayam di Jalan Mulawarman, Tarakan Barat, Rabu (16/12).

Di sekitar Kelurahan Karang Anyar, kata Sutisno, ia kerap menemui pangkalan menjual di atas HET. “Kadang saya simpan tabung lebih awal, katanya dibawa aja Pak, nanti disimpankan. Pas datang, eh sudah dijual. Dijualnya itu harga tinggi, jadi istilahnya untungnya pasti lebih kan, dibanding jual ke kami,” ungkap Sutisno.

Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama. Keberadaan LPG 3 kg, cuma dijadikan kelompok tertentu untuk meraup untung sebesar-besarnya. “Kayak kami ini kan enggak bisa enggak pakai seperti itu, masalah bawa gerobak, jualannya jalan. Itu yang harusnya dipikirkan, ditertibkanlah pangkalan yang nakal-nakal itu. Ada lagi pilihan lain, pakai bright gas ukuran 5,5 kg, itu harganya juga enggak murah, Rp 400 ribu, kalau isi ulang sampai Rp 120 ribu,” tambah Sutisno.

Baca Juga :  Lagi Marak, Waspada Pencurian Tanaman Hias

Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdakop-UKM) Tarakan, Untung mengatakan, soal kelangkaan terjadi karena adanya pendistribusian gas dari Balikpapan ke Tarakan yang terhambat karena cuaca. “Kondisi di lapangan ini bukan kelangkaan, tapi pendistribusian dari Balikpapan ke Tarakan ini yang terhambat,” bebernya.

Untung juga mengungkap, jika sebagian besar masyarakat pengguna salah pemahaman peruntukan LPG 3 kg, yang harusnya bagi masyarakat miskin. Sebab fakta di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat dengan status cukup pun melakukan pengambilan gas LPG 3 kg sehingga hal ini perlu dikomunikasikan kepada kelurahan dan ketua rukun tetangga (RT). “Kami mau melakukan pendataan kepada masyarakat miskin melalui kelurahan dan RT. Tak hanya masyarakat miskin, namun LPG ini untuk masyarakat UMKM dengan status usaha mikro, bukan menengah,” jelasnya.

Nah karena sering salah sasaran, Pemkot Tarakan akan melakukan pembuatan kartu kendali LPG 3 kilogram yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro. Pihaknya akan bekerja sama dengan BPD Kaltimtara. Sebab kartu ini merupakan salah satu alat pembayaran nontunai.

 

SOAL HET

Disinggung soal HET, Untung mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan kemudian dikirimkan ke Pemprov. Namun sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan informasi lagi dari Pemprov.

Penyesuaian tarif gas LPG 3 kilogram hingga kini belum rampung. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memutuskan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram ini.

Baca Juga :  Gandeng Media, Deklarasikan Anti Hoax

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Tarakan, Catur Hendratmo mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan analisis teknis terhadap usulan penyesuaian HET oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Analisis teknis tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil analisis teknis dari bagian ekonomi, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan dan UKM, yang kemudian dipaparkan di depan Wali Kota Tarakan. “Pak Wali melihat kalau ini masih dalam koridor yang disebut layak. Layak itu adalah tidak mematikan pengusaha dan tidak mempersulit masyarakat. Jadi dua pertimbangan kebijakan itu yang dipegang oleh Pak Wali (dr. Khairul, M.Kes),” bebernya.

Hasil dari persetujuan Wali Kota, menurut Catur Hendratmo, telah disampaikan ke Pemprov Kaltara. Informasi yang diperolehnya, Pemprov Kaltara masih menunggu usulan kabupaten lainnya di Kaltara untuk disetujui bersama-sama.

Menurutnya, dulu HET diputuskan melalui surat keputusan bupati atau wali kota. Sekarang HET diputuskan melalui keputusan gubernur atas usulan dari kepala daerah. “Jadi provinsi mungkin ini bersamaan, jadi tidak satu-satu. Jadi keluar keputusan gubernurnya nanti sudah merangkum empat kabupaten dan satu kota,” pungkasnya. (shy/lim)

 

 

TARAKAN – Kelangkaan LPG 3 kilogram masih saja berlanjut. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya menjangkau LPG 3 kg. Bahkan kalaupun ditemui, harganya melambung, Rp 50-100 ribu per tabung.

“Saya sudah seminggu enggak jualan mie ayam. Tabungnya susah. Nah, sekarang ada ditemukan, harganya paling murah Rp 80 ribu. Kalau biasanya ada yang jual Rp 50 ribu, cepat laku,” ungkap Sutisno, seorang pedagang mie ayam di Jalan Mulawarman, Tarakan Barat, Rabu (16/12).

Di sekitar Kelurahan Karang Anyar, kata Sutisno, ia kerap menemui pangkalan menjual di atas HET. “Kadang saya simpan tabung lebih awal, katanya dibawa aja Pak, nanti disimpankan. Pas datang, eh sudah dijual. Dijualnya itu harga tinggi, jadi istilahnya untungnya pasti lebih kan, dibanding jual ke kami,” ungkap Sutisno.

Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama. Keberadaan LPG 3 kg, cuma dijadikan kelompok tertentu untuk meraup untung sebesar-besarnya. “Kayak kami ini kan enggak bisa enggak pakai seperti itu, masalah bawa gerobak, jualannya jalan. Itu yang harusnya dipikirkan, ditertibkanlah pangkalan yang nakal-nakal itu. Ada lagi pilihan lain, pakai bright gas ukuran 5,5 kg, itu harganya juga enggak murah, Rp 400 ribu, kalau isi ulang sampai Rp 120 ribu,” tambah Sutisno.

Baca Juga :  Dua SMP ‘Diserbu’ Pelamar Kerja

Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdakop-UKM) Tarakan, Untung mengatakan, soal kelangkaan terjadi karena adanya pendistribusian gas dari Balikpapan ke Tarakan yang terhambat karena cuaca. “Kondisi di lapangan ini bukan kelangkaan, tapi pendistribusian dari Balikpapan ke Tarakan ini yang terhambat,” bebernya.

Untung juga mengungkap, jika sebagian besar masyarakat pengguna salah pemahaman peruntukan LPG 3 kg, yang harusnya bagi masyarakat miskin. Sebab fakta di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat dengan status cukup pun melakukan pengambilan gas LPG 3 kg sehingga hal ini perlu dikomunikasikan kepada kelurahan dan ketua rukun tetangga (RT). “Kami mau melakukan pendataan kepada masyarakat miskin melalui kelurahan dan RT. Tak hanya masyarakat miskin, namun LPG ini untuk masyarakat UMKM dengan status usaha mikro, bukan menengah,” jelasnya.

Nah karena sering salah sasaran, Pemkot Tarakan akan melakukan pembuatan kartu kendali LPG 3 kilogram yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro. Pihaknya akan bekerja sama dengan BPD Kaltimtara. Sebab kartu ini merupakan salah satu alat pembayaran nontunai.

 

SOAL HET

Disinggung soal HET, Untung mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan kemudian dikirimkan ke Pemprov. Namun sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan informasi lagi dari Pemprov.

Penyesuaian tarif gas LPG 3 kilogram hingga kini belum rampung. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memutuskan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram ini.

Baca Juga :  Visibilitas Nol, Penyelam Diadang Arus Deras

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Tarakan, Catur Hendratmo mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan analisis teknis terhadap usulan penyesuaian HET oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Analisis teknis tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil analisis teknis dari bagian ekonomi, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan dan UKM, yang kemudian dipaparkan di depan Wali Kota Tarakan. “Pak Wali melihat kalau ini masih dalam koridor yang disebut layak. Layak itu adalah tidak mematikan pengusaha dan tidak mempersulit masyarakat. Jadi dua pertimbangan kebijakan itu yang dipegang oleh Pak Wali (dr. Khairul, M.Kes),” bebernya.

Hasil dari persetujuan Wali Kota, menurut Catur Hendratmo, telah disampaikan ke Pemprov Kaltara. Informasi yang diperolehnya, Pemprov Kaltara masih menunggu usulan kabupaten lainnya di Kaltara untuk disetujui bersama-sama.

Menurutnya, dulu HET diputuskan melalui surat keputusan bupati atau wali kota. Sekarang HET diputuskan melalui keputusan gubernur atas usulan dari kepala daerah. “Jadi provinsi mungkin ini bersamaan, jadi tidak satu-satu. Jadi keluar keputusan gubernurnya nanti sudah merangkum empat kabupaten dan satu kota,” pungkasnya. (shy/lim)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/