alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Kelompok yang Dinilai Esktrimis Ini Sudah Ada Sejak 2018 di Tarakan

TARAKAN – Pasca ditangkapnya pimpinan Khalifatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung, dan adanya konvoi yang menggegerkan masyarakat dengan atribut berbau khilafah, kini publik mempertanyakan siapa kelompok khilafatul Muslimin yang terang-terangan mengajak masyarakat menegakan sistem khilafah di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Kemenag Tarakan, H. Muhammad Shaberah mengungkapkan, jauh sebelum adanya kasus konvoi di Jakarta yang menggegerkan publik, pihaknya sudah memantau kelompok yang diduga beraliran ekstrimis ini. Bahkan Januari 2020 lalu pihaknya telah memanggil pimpinan Khilafatul Muslimin Regional Kalimantan atau yang diistilahkan Amir Borneo yakni Amiruddin Dewa untuk meminta klarifikasi langsung.

“Sebenarnya sejak 2020 Khilafatul Muslimin ini sudah kami pantau. Jauh sebelum adanya aksi konvoi di Jakarta. kami menerima informasi dari intelijen bahwa adanya kelompok yang berideologi bisa dikatakan ekstrim di Tarakan. Organisasi ini sudah ada sejak 2018 di Tarakan. Sejak mendapat informasi itu, kami langsung melakukan penulusan dan kami bisa menemukan kelompok ini. Bahkan kami sudah pernah mengundang pimpinannya ke kantor waktu itu pada Januari tahun ini,” ujarnya, Jumat (17/6).

Baca Juga :  Vaksinasi Booster Kedua Nakes Terkendala Karena Ini

Ia menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Inteligen Negara (BIN) wilayah Kaltara dan beberapa pihak terkait. Dalam pertemuan itu, ungkap Shaberah pihaknya menyimpulkan terdapat beberapa sistem pada kelompok itu yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan ideologi negara. Meski diakuinya sebagian besar tujuan dari kelompok tersebut cukup baik dari pandangan agama, namun menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan di negara pluralis seperti Indonesia.

“Waktu itu pertemuannya dihadiri BIN dan pihak terkait. Kami menanyakan apa tujuan dan visi khilafatul Muslimin ini. Alasannya sendiri ia ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan kedua kalau masuk ke situ harus berbaiat, dalam Islam itu kan tidak benar,” bebernya.

Baca Juga :  Vaksinasi Pegawai Kemen-PUPR Diwarnai Peserta Pingsan

“Sebenarnya setelah itu 2020, kami rencanakan lagi pertemuan, tapi karena pandemi Covid-19 dan kita sedang ketatnya prokes akhirnya kita tidak bisa melangsungkan pertemuan itu,” tambahnya. (*)






Reporter: Agus Dian Zakaria

TARAKAN – Pasca ditangkapnya pimpinan Khalifatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung, dan adanya konvoi yang menggegerkan masyarakat dengan atribut berbau khilafah, kini publik mempertanyakan siapa kelompok khilafatul Muslimin yang terang-terangan mengajak masyarakat menegakan sistem khilafah di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Kemenag Tarakan, H. Muhammad Shaberah mengungkapkan, jauh sebelum adanya kasus konvoi di Jakarta yang menggegerkan publik, pihaknya sudah memantau kelompok yang diduga beraliran ekstrimis ini. Bahkan Januari 2020 lalu pihaknya telah memanggil pimpinan Khilafatul Muslimin Regional Kalimantan atau yang diistilahkan Amir Borneo yakni Amiruddin Dewa untuk meminta klarifikasi langsung.

“Sebenarnya sejak 2020 Khilafatul Muslimin ini sudah kami pantau. Jauh sebelum adanya aksi konvoi di Jakarta. kami menerima informasi dari intelijen bahwa adanya kelompok yang berideologi bisa dikatakan ekstrim di Tarakan. Organisasi ini sudah ada sejak 2018 di Tarakan. Sejak mendapat informasi itu, kami langsung melakukan penulusan dan kami bisa menemukan kelompok ini. Bahkan kami sudah pernah mengundang pimpinannya ke kantor waktu itu pada Januari tahun ini,” ujarnya, Jumat (17/6).

Baca Juga :  Ini Jadwal Sosialisasi Magang ke Jepang

Ia menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Inteligen Negara (BIN) wilayah Kaltara dan beberapa pihak terkait. Dalam pertemuan itu, ungkap Shaberah pihaknya menyimpulkan terdapat beberapa sistem pada kelompok itu yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan ideologi negara. Meski diakuinya sebagian besar tujuan dari kelompok tersebut cukup baik dari pandangan agama, namun menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan di negara pluralis seperti Indonesia.

“Waktu itu pertemuannya dihadiri BIN dan pihak terkait. Kami menanyakan apa tujuan dan visi khilafatul Muslimin ini. Alasannya sendiri ia ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan kedua kalau masuk ke situ harus berbaiat, dalam Islam itu kan tidak benar,” bebernya.

Baca Juga :  Penyampaian Laporan Keuangan Dipercepat

“Sebenarnya setelah itu 2020, kami rencanakan lagi pertemuan, tapi karena pandemi Covid-19 dan kita sedang ketatnya prokes akhirnya kita tidak bisa melangsungkan pertemuan itu,” tambahnya. (*)






Reporter: Agus Dian Zakaria

Most Read

Artikel Terbaru

/