alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Bawaslu Kaltara: Potensi Laporan Masih Ada

SEPANJANG masa kampanye diwarnai berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Anggota Bawaslu Kaltara, Sulaiman, S.H, L.LM, menerangkan sejauh ini perkembangan laporan terkait Pilkada Kaltara belum menunjukan perubahan drastis.

Ia menjelaskan selang beberapa hari menjelang pemilu berlangsung, terdapat 2 laporan tambahan yakni pada Pilbup Malinau dan Pilgub Kaltara.

Meski demikian, atas kepadatan persiapan menjelang pemilihan lalu, hingga saat ini dirinya belum memperdalam motif laporan tersebut. “Memang untuk perkembangan yang saya awasi, sejauh ini dalam kondisi normal. Untuk perkembangan laporan terdapat 2 kasus. Satu dari provinsi 1 dan 1 untuk Pilbup Malinau. Tapi sejauh ini saya belum mempelajarinya lebih lanjut motif laporannya seperti apa,” ujarnya, kemarin (9/12).

Lanjutnya, dengan adanya tambahan tersebut sehingga total kasus yang ditangani sebanyak 82 kasus. Sejauh ini terdapat 2 kasus yang selesai. Kedua kasus tersebut merupakan dugaan money politics yang dilakukan oknum tertentu. “Kasus yang sudah putus itu sudah 2 kasus. Yaitu money politics. Totalnya 82 kasus yang masih ditanggani 1 kasus telah masih dalam penyidikan, kalau tidak salah juga money politics,”tuturnya.

Baca Juga :  Tutup Lokalisasi, MUI Sampai Turun Tangan, Dimana Pemerintah?

“Kasusnya macam-macam, ada pelanggaran administrasi ada money politics ada penggunaan fasilitas negara. Kalau khusus Pilgub saya belum pastikan karena tentu itu harus membuat saya buka catatan kembali,”sambungnya.

Ia menegaskan, usai pencoblosan pihaknya masih terus membuka ruang pelaporan kepada masyarakat. Ia juga menerangkan, dalam waktu dekat ini pihaknya bersiap menggelar rilis laporan Pilkada Kaltara. “Kami membuka laporan terus selama 24 jam. Jadi kapan pun masyarakat mau melapor, itu bisa ditangani. Mungkin dalam beberapa hari 2 atau 3 hari ini kami akan melakukan rilis pers terkait kasus dalam Pilkada Kaltara sekaligus melakukan evaluasi apa saja kekurangan kita sejauh ini,” jelasnya.

Pihaknya terus bekerja dalam menangani kasus tersebut. Lanjutnya, meski pemilu telah dilangsungkan, namun potensi pelanggaran masih ada. “Yang diproses ini sifatnya berupa teguran-teguran, peringatan, di dalam jumlah kasus yang ditangani itu. Karena pelanggaran ini cukup dinamis, artinya sampai setelah pemungutan suara itu, potensi laporan pasti ada,” terangnya.

Baca Juga :  BREAKING NEWS!! Bertambah 9 Orang Positif Covid 19

“Bawaslu ini bukan cuma menerima laporan saja, tapi jika ada temuan langsung dari anggota yang anggota dapatkan, maka akan kami proses. Selama kami ketahui. Apalagi itu sifatnya laporan tentu itu wajib kami proses. Cuma memang di Bawaslu kami memiliki mekanisme kerja. Artinya, selama memenuhi syarat formil dan materil maka tidak ada alasan Bawaslu untuk tidak memproses kasus itu,” pungkasnya. (*/zac/lim)

 

 

 

 

SEPANJANG masa kampanye diwarnai berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Anggota Bawaslu Kaltara, Sulaiman, S.H, L.LM, menerangkan sejauh ini perkembangan laporan terkait Pilkada Kaltara belum menunjukan perubahan drastis.

Ia menjelaskan selang beberapa hari menjelang pemilu berlangsung, terdapat 2 laporan tambahan yakni pada Pilbup Malinau dan Pilgub Kaltara.

Meski demikian, atas kepadatan persiapan menjelang pemilihan lalu, hingga saat ini dirinya belum memperdalam motif laporan tersebut. “Memang untuk perkembangan yang saya awasi, sejauh ini dalam kondisi normal. Untuk perkembangan laporan terdapat 2 kasus. Satu dari provinsi 1 dan 1 untuk Pilbup Malinau. Tapi sejauh ini saya belum mempelajarinya lebih lanjut motif laporannya seperti apa,” ujarnya, kemarin (9/12).

Lanjutnya, dengan adanya tambahan tersebut sehingga total kasus yang ditangani sebanyak 82 kasus. Sejauh ini terdapat 2 kasus yang selesai. Kedua kasus tersebut merupakan dugaan money politics yang dilakukan oknum tertentu. “Kasus yang sudah putus itu sudah 2 kasus. Yaitu money politics. Totalnya 82 kasus yang masih ditanggani 1 kasus telah masih dalam penyidikan, kalau tidak salah juga money politics,”tuturnya.

Baca Juga :  Disdikbud Tegaskan Guru Tak Boleh Jual Buku

“Kasusnya macam-macam, ada pelanggaran administrasi ada money politics ada penggunaan fasilitas negara. Kalau khusus Pilgub saya belum pastikan karena tentu itu harus membuat saya buka catatan kembali,”sambungnya.

Ia menegaskan, usai pencoblosan pihaknya masih terus membuka ruang pelaporan kepada masyarakat. Ia juga menerangkan, dalam waktu dekat ini pihaknya bersiap menggelar rilis laporan Pilkada Kaltara. “Kami membuka laporan terus selama 24 jam. Jadi kapan pun masyarakat mau melapor, itu bisa ditangani. Mungkin dalam beberapa hari 2 atau 3 hari ini kami akan melakukan rilis pers terkait kasus dalam Pilkada Kaltara sekaligus melakukan evaluasi apa saja kekurangan kita sejauh ini,” jelasnya.

Pihaknya terus bekerja dalam menangani kasus tersebut. Lanjutnya, meski pemilu telah dilangsungkan, namun potensi pelanggaran masih ada. “Yang diproses ini sifatnya berupa teguran-teguran, peringatan, di dalam jumlah kasus yang ditangani itu. Karena pelanggaran ini cukup dinamis, artinya sampai setelah pemungutan suara itu, potensi laporan pasti ada,” terangnya.

Baca Juga :  Sukseskan Pawai, Simbol Proses Pembangunan

“Bawaslu ini bukan cuma menerima laporan saja, tapi jika ada temuan langsung dari anggota yang anggota dapatkan, maka akan kami proses. Selama kami ketahui. Apalagi itu sifatnya laporan tentu itu wajib kami proses. Cuma memang di Bawaslu kami memiliki mekanisme kerja. Artinya, selama memenuhi syarat formil dan materil maka tidak ada alasan Bawaslu untuk tidak memproses kasus itu,” pungkasnya. (*/zac/lim)

 

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/