alexametrics
28.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Ikuti Regulasi, Pelaku Usaha Sudah Dapat Kepastian Hukum

TARAKAN – Kepastian hukum bagi para pelaku usaha lokal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepastian investasi di daerah.

Ketua HIPMI Kaltara Ahmad Syamsir Arief mengungkapkan, pihaknya pun saat ini berupaya memberikan edukasi kepada para pengusaha di Kaltara agar selalu mematuhi regulasi dalam membuka usaha. Pihaknya pun menggelar diskus publik yang bertemakan ‘Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha’, kemarin (8/7).

“Kita undang pihak kepolisian agar ada sosialisasi, kalau misal ada pengusaha yang menyerempet sedikit itu dibina dan diberitahukan. Jangan langsung dilakukan penindakan, itu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Selain diharapkan para pengusaha bisa taat aturan, pihaknya juga berharap pihak kepolisian bisa selalu profesional. Arief mengakui bahwa saat ini masih ada saja para pengusaha yang minim pengetahuan terhadap regulasi atau aturan yang berlaku. Khususnya bagi pengusaha pemula.

“Kadang-kadang ada pengusaha yang melakukan suatu usaha, tanpa melihat peraturan yang ada,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk saat ini perlindungan hukum bagi para pelaku usaha harus dijaga bersama, bukan melindungi yang bersalah tetapi memberikan pengarahan agar selalu taat aturan.

Baca Juga :  FKKRT Pecah? Begini Kronologisnya

Meski ada pengusaha mendapatkan perlakuan kriminalisasi dari oknum aparat hukum, hal itu perlu pembuktian yang jelas. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi pribadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka pihaknya saat ini selalu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, agar aparat lebih mengedepankan fungsi mengayomi dan membina masyarakat.

Untuk kepastian hukum terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, pihaknya menilai bahwa saat semua proses pengurusan izin dinilai sudah cukup memudahkan bagi masyarakat. “Jadi hanya perlu sosialisasi saja kepada para pengusaha,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat hukum Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H menilai bahwa saat ini kepastian hukum bagi para pengusaha di Kaltara lebih dikaitkan dengan regulasi yang ada. Dosen Universitas Borneo Tarakan itu menyebutkan, para pengusaha di Kaltara harus memiliki spesifikasi regulasi tersendiri. Khususnya untuk barang dan orang.

Baca Juga :  Ribuan Kasus LGBT Pernah Terjadi

“Dari sisi regulasi kita tahu bahwa border cross area lagi direview dan nanti akan berdampak terkait dengan border trade area. Kita berharap perjanjian perdagangan antar Indonesia Malaysia ini khususnya kita di Kaltara itu betul-betul sesuai dengan harapan komponen masyarakat,”  ujarnya.

Pemerintah yang memiliki fungsi regulasi diharapkan bisa melakukan harmonisasi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah sendiri sebagai pembuat aturan. Untuk regulasi yang ada saat ini, Yahya mengungkapkan ada beberapa yang harus ditinjau ulang dan harus juga aturan baru yang harus dikeluarkan pemerintah.

Terkait dengan aturan yang harus ditinjau ulang, hal tersebut dikarenakan bahwa aturan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini.

“Di sisi lain ada juga PP Nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah. Itu perkembangan baru dan tinggal diimplementasi saja,” ucapnya.






Reporter: Eliazar

TARAKAN – Kepastian hukum bagi para pelaku usaha lokal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepastian investasi di daerah.

Ketua HIPMI Kaltara Ahmad Syamsir Arief mengungkapkan, pihaknya pun saat ini berupaya memberikan edukasi kepada para pengusaha di Kaltara agar selalu mematuhi regulasi dalam membuka usaha. Pihaknya pun menggelar diskus publik yang bertemakan ‘Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha’, kemarin (8/7).

“Kita undang pihak kepolisian agar ada sosialisasi, kalau misal ada pengusaha yang menyerempet sedikit itu dibina dan diberitahukan. Jangan langsung dilakukan penindakan, itu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Selain diharapkan para pengusaha bisa taat aturan, pihaknya juga berharap pihak kepolisian bisa selalu profesional. Arief mengakui bahwa saat ini masih ada saja para pengusaha yang minim pengetahuan terhadap regulasi atau aturan yang berlaku. Khususnya bagi pengusaha pemula.

“Kadang-kadang ada pengusaha yang melakukan suatu usaha, tanpa melihat peraturan yang ada,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk saat ini perlindungan hukum bagi para pelaku usaha harus dijaga bersama, bukan melindungi yang bersalah tetapi memberikan pengarahan agar selalu taat aturan.

Baca Juga :  Ratusan Anak Tak Diberi Pilihan

Meski ada pengusaha mendapatkan perlakuan kriminalisasi dari oknum aparat hukum, hal itu perlu pembuktian yang jelas. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi pribadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka pihaknya saat ini selalu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, agar aparat lebih mengedepankan fungsi mengayomi dan membina masyarakat.

Untuk kepastian hukum terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, pihaknya menilai bahwa saat semua proses pengurusan izin dinilai sudah cukup memudahkan bagi masyarakat. “Jadi hanya perlu sosialisasi saja kepada para pengusaha,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat hukum Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H menilai bahwa saat ini kepastian hukum bagi para pengusaha di Kaltara lebih dikaitkan dengan regulasi yang ada. Dosen Universitas Borneo Tarakan itu menyebutkan, para pengusaha di Kaltara harus memiliki spesifikasi regulasi tersendiri. Khususnya untuk barang dan orang.

Baca Juga :  Siap Pecahkan Rekor Muri

“Dari sisi regulasi kita tahu bahwa border cross area lagi direview dan nanti akan berdampak terkait dengan border trade area. Kita berharap perjanjian perdagangan antar Indonesia Malaysia ini khususnya kita di Kaltara itu betul-betul sesuai dengan harapan komponen masyarakat,”  ujarnya.

Pemerintah yang memiliki fungsi regulasi diharapkan bisa melakukan harmonisasi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah sendiri sebagai pembuat aturan. Untuk regulasi yang ada saat ini, Yahya mengungkapkan ada beberapa yang harus ditinjau ulang dan harus juga aturan baru yang harus dikeluarkan pemerintah.

Terkait dengan aturan yang harus ditinjau ulang, hal tersebut dikarenakan bahwa aturan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini.

“Di sisi lain ada juga PP Nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah. Itu perkembangan baru dan tinggal diimplementasi saja,” ucapnya.






Reporter: Eliazar

Most Read

Negatif Covid-19 Harus Dipertahankan

Kejar Waktu, Ada Barang Lupa Dibeli

Cara Mencairkan Cokelat Batang

Janji Bersihkan Pedagang Bentol

Artikel Terbaru

/