alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Tarakan Hanya Butuh 50 CPNS

TARAKAN – Usulan Pemerintah Kota Tarakan agar bisa melaksanakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga kini belum mendapat pernyataan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan hanya menanti informasi dari Menpan.

Kepada Radar Tarakan, Sekretaris Kota Tarakan, Hamid Amren mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat dari Menpan terkait rencana penerimaan CPNS 2021 mendatang.

“Kalau saya baca di media online, belum bisa disimpulkan seperti apa. Ada yang mengatakan Maret akan diterima, ada yang bilang tenaga guru dan kesehatan sebanyak 1 juta orang. Tapi yang pasti itu dari Menpan nanti, namun surat itu sampai sekarang belum ada,” ujar Hamid.

Baca Juga :  Tanjung Perak, Tembang Terakhir Oldies Bersama

Kendati demikian, Pemerintah Kota Tarakan telah mengusulkan dan telah mengupload dalam sistem BKN. Sesuai dengan arahan Wali Kota Tarakan, pihaknya hanya akan merekrut 50 orang CPNS yang diusulkan tahun 2021 yang kebanyakan dari tenaga guru dan kesehatan. Namun ada pula tenaga teknis lainnya yang dianggap penting seperti Teknik Informatika.

“Sekarang smart city itu bukan IT. Namun, smart city tidak jalan tanpa adanya IT. Itu sarana, yang salah satu perangkatnya adalah orang pandai, misalnya dengan menjual menggunakan penjualan online,” jelasnya.

Jumlah sebanyak 50 orang ini dikatakan Hamid sudah berdasar pada skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Sebab jika jumlah yang diterima lebih banyak, maka anggaran yang disediakan pemerintah juga cukup besar. Sebab dalam surat yang telah dikirim pihaknya terdapat pernyataan yang disebut bersedia untuk menyediakan anggaran untuk seleksi CPNS dan anggaran lain yang terkait dengan CPNS.

Baca Juga :  Koramil Wajib Miliki Logistik Persenjataan

“Artinya nanti gaji secara standar nanti bertambah, tapi TPP itu kebijakan masing-masing daerah,” jelasnya.

Untuk itu, dalam hal ini Hamid menjelaskan bahwa pihaknya biasanya mendapat undangan dari Menpan dan BKN untuk membahas verifikasi. Nah, walaupun secara sistim telah diverifikasi, namun pihaknya akan membahas kembali. Akan tetapi undangan pertemuan belum diterima secara resmi. (shy/har)

TARAKAN – Usulan Pemerintah Kota Tarakan agar bisa melaksanakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga kini belum mendapat pernyataan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan hanya menanti informasi dari Menpan.

Kepada Radar Tarakan, Sekretaris Kota Tarakan, Hamid Amren mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat dari Menpan terkait rencana penerimaan CPNS 2021 mendatang.

“Kalau saya baca di media online, belum bisa disimpulkan seperti apa. Ada yang mengatakan Maret akan diterima, ada yang bilang tenaga guru dan kesehatan sebanyak 1 juta orang. Tapi yang pasti itu dari Menpan nanti, namun surat itu sampai sekarang belum ada,” ujar Hamid.

Baca Juga :  Dua Laka Sehari, Tabrak Pot dan Pemotor

Kendati demikian, Pemerintah Kota Tarakan telah mengusulkan dan telah mengupload dalam sistem BKN. Sesuai dengan arahan Wali Kota Tarakan, pihaknya hanya akan merekrut 50 orang CPNS yang diusulkan tahun 2021 yang kebanyakan dari tenaga guru dan kesehatan. Namun ada pula tenaga teknis lainnya yang dianggap penting seperti Teknik Informatika.

“Sekarang smart city itu bukan IT. Namun, smart city tidak jalan tanpa adanya IT. Itu sarana, yang salah satu perangkatnya adalah orang pandai, misalnya dengan menjual menggunakan penjualan online,” jelasnya.

Jumlah sebanyak 50 orang ini dikatakan Hamid sudah berdasar pada skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Sebab jika jumlah yang diterima lebih banyak, maka anggaran yang disediakan pemerintah juga cukup besar. Sebab dalam surat yang telah dikirim pihaknya terdapat pernyataan yang disebut bersedia untuk menyediakan anggaran untuk seleksi CPNS dan anggaran lain yang terkait dengan CPNS.

Baca Juga :  Bankaltimtara Syariah Tarakan Berbagi dan Jamin Pelayanan Maksimal

“Artinya nanti gaji secara standar nanti bertambah, tapi TPP itu kebijakan masing-masing daerah,” jelasnya.

Untuk itu, dalam hal ini Hamid menjelaskan bahwa pihaknya biasanya mendapat undangan dari Menpan dan BKN untuk membahas verifikasi. Nah, walaupun secara sistim telah diverifikasi, namun pihaknya akan membahas kembali. Akan tetapi undangan pertemuan belum diterima secara resmi. (shy/har)

Most Read

Artikel Terbaru

/