alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Bawaslu Minta Paslon dan Tim Sukses Patuh Aturan

TARAKAN – Menjelang pelaksanaan hari H Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti potensi pelanggaran pasangan calon bersama tim sukses tetap ada. Karena itu, pasangan calon bersama tim sukses diingatkan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Kita dilarang untuk berkampanye di luar jadwal. Artinya ketika masih ada calon atau pasangan calon berkampanye di luar jadwal, maka potensi untuk dianggap melanggar itu ada,” ujar Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman SH LLM saat dikonfirmasi kemarin.

Dikatakannya, semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin intens memantau pergerakan kontestan Pilkada. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pelanggaran menjelang hari H pelaksanaan pemilihan. 

Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman SH LLM menjelaskan, sejauh ini terdapat sekitar 82 kasus yang masih ditangani, 3 kasus telah mencapai penyidikan, 1 kasus telah selesai dan 1 masih diproses di meja hijau (persidangan). Lanjutnya, kasus tersebut mencakup keseluruhan terkait dugaan pelanggaran pilkada di Kaltara. 

Baca Juga :  Juni Masih Tercatat sebagai Bulan Inflasi Tertinggi di Tarakan

“Yang jelas, saat ini kurang lebih 82 kasus yang sudah kita tangani termasuk kasus-kasus yang ada di kabupaten/kota. Sebenarnya ada 3 laporan yang naik di penyidikan. Yang sudah selesai di pengadilan baru 1 kasus,” ujarnya, (5/12). 

Ia menuturkan, dari seluruh kasus yang tertangani dari berbagai dugaan pelanggaran seperti money politic, penggunaan fasilitas negara, ujaran kebencian atau pun pencemaran nama baik.Meski demikian, ia belum dapat memastikan jumlah laporan terkait Pilgub Kaltara sejauh ini. 

“Kasusnya macam-macam, ada pelanggaran administrasi ada money politic ada penggunaan fasilitas negara. Kalau khusus Pilgub saya belum pastikan ada berapa, karena harus lihat berapa datanya semua,” terangnya. 

“Laporannya macam-macam. Yang jelas prinsipnya kita akan mendorong penyelesaian itu. Dan teman-teman Gakumdu juga konsisten untuk mendorong bagaimana kemudian apa yang sudah kita tangani bisa selesai sampai proses pengadilan,” sambungnya. 

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya terus bekerja menuntaskan semua kasus tersebut. Selain itu, ia menegaskan semakin dekatnya masa pemilihan tentunya membuat potensi pelanggaran semakin besar. Sehingga di hari-hari akhir saat ini terutama masa tenang menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan. 

Baca Juga :  Pemkot Jangan Tebang Pilih

“Yang diproses ini sifatnya berupa teguran-teguran, peringatan. Karena pelanggaran ini cukup dinamis, artinya sampai pemungutan suara itu, potensi pelanggaran masih terus ada,” terangnya. Dikatakannya, Bawaslu bukan hanya menerima laporan saja, tapi jika ada temuan langsung dari anggota Bawaslu, maka akan diproses juga.

“Apalagi yang sifatnya laporan, tentu itu wajib kita proses. Cuma memang di Bawaslu memiliki mekanisme kerja. Artinya, selama memenuhi syarat formil dan materil maka tidak ada alasan Bawaslu untuk tidak memproses kasus itu,” lanjutnya. 

Ia mengingatkan kepada kontestan politik agar tidak bermain-main menjelang pemungutan suara. Karena menurutnya melanggar akan merugikan paslon itu sendiri. (*/zac/har)

TARAKAN – Menjelang pelaksanaan hari H Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti potensi pelanggaran pasangan calon bersama tim sukses tetap ada. Karena itu, pasangan calon bersama tim sukses diingatkan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Kita dilarang untuk berkampanye di luar jadwal. Artinya ketika masih ada calon atau pasangan calon berkampanye di luar jadwal, maka potensi untuk dianggap melanggar itu ada,” ujar Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman SH LLM saat dikonfirmasi kemarin.

Dikatakannya, semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin intens memantau pergerakan kontestan Pilkada. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pelanggaran menjelang hari H pelaksanaan pemilihan. 

Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman SH LLM menjelaskan, sejauh ini terdapat sekitar 82 kasus yang masih ditangani, 3 kasus telah mencapai penyidikan, 1 kasus telah selesai dan 1 masih diproses di meja hijau (persidangan). Lanjutnya, kasus tersebut mencakup keseluruhan terkait dugaan pelanggaran pilkada di Kaltara. 

Baca Juga :  Seluruh Pegawai Bandara Sudah Divaksin

“Yang jelas, saat ini kurang lebih 82 kasus yang sudah kita tangani termasuk kasus-kasus yang ada di kabupaten/kota. Sebenarnya ada 3 laporan yang naik di penyidikan. Yang sudah selesai di pengadilan baru 1 kasus,” ujarnya, (5/12). 

Ia menuturkan, dari seluruh kasus yang tertangani dari berbagai dugaan pelanggaran seperti money politic, penggunaan fasilitas negara, ujaran kebencian atau pun pencemaran nama baik.Meski demikian, ia belum dapat memastikan jumlah laporan terkait Pilgub Kaltara sejauh ini. 

“Kasusnya macam-macam, ada pelanggaran administrasi ada money politic ada penggunaan fasilitas negara. Kalau khusus Pilgub saya belum pastikan ada berapa, karena harus lihat berapa datanya semua,” terangnya. 

“Laporannya macam-macam. Yang jelas prinsipnya kita akan mendorong penyelesaian itu. Dan teman-teman Gakumdu juga konsisten untuk mendorong bagaimana kemudian apa yang sudah kita tangani bisa selesai sampai proses pengadilan,” sambungnya. 

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya terus bekerja menuntaskan semua kasus tersebut. Selain itu, ia menegaskan semakin dekatnya masa pemilihan tentunya membuat potensi pelanggaran semakin besar. Sehingga di hari-hari akhir saat ini terutama masa tenang menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan. 

Baca Juga :  Juni Masih Tercatat sebagai Bulan Inflasi Tertinggi di Tarakan

“Yang diproses ini sifatnya berupa teguran-teguran, peringatan. Karena pelanggaran ini cukup dinamis, artinya sampai pemungutan suara itu, potensi pelanggaran masih terus ada,” terangnya. Dikatakannya, Bawaslu bukan hanya menerima laporan saja, tapi jika ada temuan langsung dari anggota Bawaslu, maka akan diproses juga.

“Apalagi yang sifatnya laporan, tentu itu wajib kita proses. Cuma memang di Bawaslu memiliki mekanisme kerja. Artinya, selama memenuhi syarat formil dan materil maka tidak ada alasan Bawaslu untuk tidak memproses kasus itu,” lanjutnya. 

Ia mengingatkan kepada kontestan politik agar tidak bermain-main menjelang pemungutan suara. Karena menurutnya melanggar akan merugikan paslon itu sendiri. (*/zac/har)

Most Read

Ada ASN Menyebarkan Visi Misi Calon

Combro Singkong

Artikel Terbaru

/