alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

APBD Tarakan Turun, Percepat Belanja Pemerintah

TARAKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2021 telah disahkan. Hal tersebut disepakati pada Rapat Paripurna XII DPRD Tarakan Masa Persidangan I Tahun 2020/2021 dengan acara Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda APBD Tarakan Tahun Anggaran 2021 di ruang rapat utama Gedung DPRD Tarakan.

Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa APBD Tarakan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan APBD tahun 2020 lalu. Tahun ini, nilai APBD Tarakan yang setujui sebesar Rp 1.004.557.185.196,34 triliun.

Khairul menilai, penerimaan yang akan diperoleh Pemkot Tarakan pada tahun depan, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami penurunan. “Berdasarkan dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang kita terima dari pusat, untuk DBH-DAU itu memang terjadi penurunan,” ungkap Khairul.

Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diprediksi mengalami penurunan karena masih dalam situasi pemulihan ekonomi nasional di tengah-tengah pandemi corona virus disease (Covid-19). Khairul menjelaskan, secara garis besar fokus program yang akan dilakukan Pemkot Tarakan melalui APBD tahun 2021. Di antaranya melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk masih fokus dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19.

“Fokus kami sama seperti yang tadi, harapannya bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan, beberapa program yang sedang berjalan, termasuk juga pemulihan ekonomi nasional, yang ketiga dalam rangka bagaimana mengatasi pandemi Covid-19, tentu tetap memperhatikan jaring pengaman sosial,” jelasnya.

Baca Juga :  Arief Diberhentikan PAN Kaltara Sebelum Kasus Inkrah

Disinggung soal porsi pembiayaan terbesar, Khairul membeberkan salah satunya infrastruktur. Karena ada kewajiban yang sedang berjalan berupa proyek-proyek kegiatan multi years. “Sehingga tentu menjadi bagian yang kita prioritaskan juga,” ungkap Khairul. Selain itu, terhadap 16 program pokok Pemkot Tarakan baik di sektor pendidikan, kesehatan. Termasuk juga dana Rukun Tetangga (RT) yang menurut Khairul masih akan digelontorkan minimal Rp 50 juta untuk setiap RT.

“Termasuk juga tadi dana RT kan masih ada itu ya, tetap dana RT ya minimal Rp 50 juta lah untuk meneruskan kegiatan-kegiatan infrastruktur di masing-masing RT,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Kota Tarakan, Hamid Amren mengatakan bahwa pihaknya tetap fokus melakukan 16 program kepala daerah yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, seperti penanganan kesehatan.

“Dalam 16 program Pak Wali kan ada penanganan kesehatan, misalnya program pusksesmas,” ujarnya. Dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah, seluruhnya bermuara pada peningkatan ekonomi. Dana RT dinilai Hamid dapat memicu perkembangan di masyarakat, sebab uang beredar di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Akui Minim Personel dan Alat

Dalam hal ini Hamid menjelaskan bahwa pihaknya juga fokus terhadap bidang pariwisata. Nah, untuk mendukung pariwisata, maka akses transportasi seperti pesawat, kapal, dan layanan transportasi darat merupakan rantai pariwisata. “Tarakan memang kecil, kalau ke luar rumah subuh jam 3 pasti masih ada orang walaupun hanya sedikit orang. Beda dengan kota besar yang keramaiannya 24 jam sehari,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan ini.

Tarakan, diungkapkan Hamid juga termasuk sebagai kota seribu kafe. Sehingga mobilitas bisnis kuliner selalu hidup di Tarakan. “Menurut saya, kalau ekonomi Tarakan jatuh, Kaltara pasti jatuh. Tapi kalau ekonomi Tarakan tumbuh, Kaltara juga tumbuh,” tuturnya. Dalam hal ini, Hamid menyatakan bahwa pemerintah sedang menjaga keseimbangan belanja pemerintah seperti gaji pegawai, TPP pegawai, pembiayaan biaya operasional kantor yang dapat memakan anggaran mencapai Rp 40 hingga 50 miliar.

“Tapi belanja pemerintah itu adalah stimulus yang paling menentukan. Kalau pemerintah berhenti belanja maka ekonomi masyarakat akan stagnan. Maka kami berupaya untuk mempercepat APBD agar 1 Januari 2021 jalan. Jadi masyarakat yang buka warung, ada orang datang beli, kegiatan UMKM ada yang beli. Ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. (shy/har)

TARAKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2021 telah disahkan. Hal tersebut disepakati pada Rapat Paripurna XII DPRD Tarakan Masa Persidangan I Tahun 2020/2021 dengan acara Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda APBD Tarakan Tahun Anggaran 2021 di ruang rapat utama Gedung DPRD Tarakan.

Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa APBD Tarakan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan APBD tahun 2020 lalu. Tahun ini, nilai APBD Tarakan yang setujui sebesar Rp 1.004.557.185.196,34 triliun.

Khairul menilai, penerimaan yang akan diperoleh Pemkot Tarakan pada tahun depan, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami penurunan. “Berdasarkan dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang kita terima dari pusat, untuk DBH-DAU itu memang terjadi penurunan,” ungkap Khairul.

Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diprediksi mengalami penurunan karena masih dalam situasi pemulihan ekonomi nasional di tengah-tengah pandemi corona virus disease (Covid-19). Khairul menjelaskan, secara garis besar fokus program yang akan dilakukan Pemkot Tarakan melalui APBD tahun 2021. Di antaranya melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk masih fokus dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19.

“Fokus kami sama seperti yang tadi, harapannya bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan, beberapa program yang sedang berjalan, termasuk juga pemulihan ekonomi nasional, yang ketiga dalam rangka bagaimana mengatasi pandemi Covid-19, tentu tetap memperhatikan jaring pengaman sosial,” jelasnya.

Baca Juga :  Ternyata Pertanyaan Undian Dalam Debat Seperti Ini

Disinggung soal porsi pembiayaan terbesar, Khairul membeberkan salah satunya infrastruktur. Karena ada kewajiban yang sedang berjalan berupa proyek-proyek kegiatan multi years. “Sehingga tentu menjadi bagian yang kita prioritaskan juga,” ungkap Khairul. Selain itu, terhadap 16 program pokok Pemkot Tarakan baik di sektor pendidikan, kesehatan. Termasuk juga dana Rukun Tetangga (RT) yang menurut Khairul masih akan digelontorkan minimal Rp 50 juta untuk setiap RT.

“Termasuk juga tadi dana RT kan masih ada itu ya, tetap dana RT ya minimal Rp 50 juta lah untuk meneruskan kegiatan-kegiatan infrastruktur di masing-masing RT,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Kota Tarakan, Hamid Amren mengatakan bahwa pihaknya tetap fokus melakukan 16 program kepala daerah yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, seperti penanganan kesehatan.

“Dalam 16 program Pak Wali kan ada penanganan kesehatan, misalnya program pusksesmas,” ujarnya. Dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah, seluruhnya bermuara pada peningkatan ekonomi. Dana RT dinilai Hamid dapat memicu perkembangan di masyarakat, sebab uang beredar di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Persatukan Keluarga hingga Menghibur Anak Petobo

Dalam hal ini Hamid menjelaskan bahwa pihaknya juga fokus terhadap bidang pariwisata. Nah, untuk mendukung pariwisata, maka akses transportasi seperti pesawat, kapal, dan layanan transportasi darat merupakan rantai pariwisata. “Tarakan memang kecil, kalau ke luar rumah subuh jam 3 pasti masih ada orang walaupun hanya sedikit orang. Beda dengan kota besar yang keramaiannya 24 jam sehari,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan ini.

Tarakan, diungkapkan Hamid juga termasuk sebagai kota seribu kafe. Sehingga mobilitas bisnis kuliner selalu hidup di Tarakan. “Menurut saya, kalau ekonomi Tarakan jatuh, Kaltara pasti jatuh. Tapi kalau ekonomi Tarakan tumbuh, Kaltara juga tumbuh,” tuturnya. Dalam hal ini, Hamid menyatakan bahwa pemerintah sedang menjaga keseimbangan belanja pemerintah seperti gaji pegawai, TPP pegawai, pembiayaan biaya operasional kantor yang dapat memakan anggaran mencapai Rp 40 hingga 50 miliar.

“Tapi belanja pemerintah itu adalah stimulus yang paling menentukan. Kalau pemerintah berhenti belanja maka ekonomi masyarakat akan stagnan. Maka kami berupaya untuk mempercepat APBD agar 1 Januari 2021 jalan. Jadi masyarakat yang buka warung, ada orang datang beli, kegiatan UMKM ada yang beli. Ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. (shy/har)

Most Read

Artikel Terbaru

/