alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Jadi Sorotan, DPRD Usulkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

TARAKAN – Persoalan pendidikan masih menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Hal ini bahkan dibawa dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Tim Pansus 4 Pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah membeberkan bahwa pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini telah dirampungkan pihaknya dengan membutuhkan waktu selama 6 bulan dengan total 12 kali pertemuan.

“Raperda yang akan digodok menjadi perda ini adalah inisiatif kami (DPRD Kaltara) dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui proses pembahasan, selanjutnya tahapan publik hearing. Ini memberikan ruang yang lain selama ini kita undang dalam pembahasan dan diundang lagi yang lebih besar,” ujar Politisi PKS ini, Jumat (5/8).

Baca Juga :  Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

Syamsuddin menjelaskan dalam penyelenggaraan publik hearing ini, pihaknya ingin mengakomodir masukan berbagai aspirasi seperti dari Disdikbud Kaltara, Tarakan, Nunukan, Malinau, KTT dan Bulungan.

Selain itu, lanjut mantan Anggota DPRD Tarakan periode 2014-2019 tersebut, pihaknya ingin mendengar saran maupun aspirasi dari masing-masing DPRD di tingkat kabupaten kota dan Kaltara, serta OPD terkait seperti Badan Akreditasi Nasional dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan termasuk Dewan Pendidikan.

“Jika semua sudah selesai, barulah masuk ke schedule selanjutnya yakni fasilitasi ke Kemenkumham. Kalau sudah keluar kurang lebih lima hari termasuk finishing. Kemudian bahas internal dan lanjut paripurna dan menunggu pergub karena ada hal yang didetailkan teknis dan dibahas dalam pergub,” bebernya. (*)

Baca Juga :  Wilayah Kecamatan ini Bebas Zonasi Saat PPDB





Reporter: Yedidah Pakondo

TARAKAN – Persoalan pendidikan masih menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Hal ini bahkan dibawa dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Tim Pansus 4 Pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah membeberkan bahwa pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini telah dirampungkan pihaknya dengan membutuhkan waktu selama 6 bulan dengan total 12 kali pertemuan.

“Raperda yang akan digodok menjadi perda ini adalah inisiatif kami (DPRD Kaltara) dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui proses pembahasan, selanjutnya tahapan publik hearing. Ini memberikan ruang yang lain selama ini kita undang dalam pembahasan dan diundang lagi yang lebih besar,” ujar Politisi PKS ini, Jumat (5/8).

Baca Juga :  Porprov Kaltara I Digelar November

Syamsuddin menjelaskan dalam penyelenggaraan publik hearing ini, pihaknya ingin mengakomodir masukan berbagai aspirasi seperti dari Disdikbud Kaltara, Tarakan, Nunukan, Malinau, KTT dan Bulungan.

Selain itu, lanjut mantan Anggota DPRD Tarakan periode 2014-2019 tersebut, pihaknya ingin mendengar saran maupun aspirasi dari masing-masing DPRD di tingkat kabupaten kota dan Kaltara, serta OPD terkait seperti Badan Akreditasi Nasional dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan termasuk Dewan Pendidikan.

“Jika semua sudah selesai, barulah masuk ke schedule selanjutnya yakni fasilitasi ke Kemenkumham. Kalau sudah keluar kurang lebih lima hari termasuk finishing. Kemudian bahas internal dan lanjut paripurna dan menunggu pergub karena ada hal yang didetailkan teknis dan dibahas dalam pergub,” bebernya. (*)

Baca Juga :  Ketua KORMI : Terima Kasih Telah Berjuang untuk Kaltara





Reporter: Yedidah Pakondo

Most Read

Artikel Terbaru

/