alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Mahyudin : Pilkada Harus Bebas Kecurangan

TARAKAN – Sebanyak 9 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung Silver Radar Tarakan. Dalam kunjungan tersebut, para anggota DPD RI berdiskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kehadiran kami dalam rangka kunjungan kerja, pemantauan pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T, M.M, (1/12).

Mantan bupati Kutai Timur ini mengatakan Kalimantan Utara (Kaltara) pun turut melakukan perhelatan, sehingga pihaknya berharap agar Kaltara dapat menghadirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Apalagi di tengah kondisi bangsa, sederet bupati maupun gubernur tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi, sehingga kredibilitas pemimpin dalam hal ini menjadi penting.

“Kami melihat bahwa Pilkada ini harus akuntabel dan bebas dari kecurangan dan masalah,” tuturnya. Di tengah pandemi Covid-19, pihaknya meninginginkan agar Pilkada di Kaltara tetap aman dan lebih baik, yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan. Peran media menurut Mahyudin menjadi penting karena mampu menguatkan publik. “Pilkada era digital ini mendewakan pencitraan sehingga mampu menjadikan siapa pun menjadi pemenang. Kenapa media menjadi penting, namun media pula yang berperan agar Pilkada aman,” tegas pria yang pernah aktif di Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Untuk itu, menurut Mahyudin pemasangan iklan bagi pasangan calon di media seharusnya tidak menjadi masalah karena media dianggap sebagai wadah bagi paslon untuk menanamkan elektabilitas di masyarakat. Mahyudin juga menyadari akan adanya pelanggaran dalam setiap pelaksanaan pemilu. Namun tahun ini DPD RI sempat terbelah soal Pilkada apakah dilanjutkan atau tidak.

Baca Juga :  Pasca Terbakar, Hanya Butuh 25 Hari Dibangun Ulang

“Kami melihat Pilkada ini diselenggarakan ada yang setuju dan menolak, walaupun pada akhirnya kami mendukung adanya pelaksanaan Pilkada. Terbukti ada beberapa calon kepala daerah ysng meninggal karena Covid-19, seperti Kabupaten Berau, Kota Bontang. Tapi dilanjutkan 9 Desember karena tidak tahu kapan berakhirnya pandemi. Tak hanya itu, negara lain juga melakukan Pilkada tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, pengambilan suara dengan sistem waktu. Bahkan disiapkan TPS khusus bagi masyarajat di atas suhu 37 derajat. Kami menganggap bahwa pemilu ini ada stimulus bagi masyarakat, sehingga ekonomi berjalan. Jadi ekonomi terbantu juga dengan Pilkada,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Kaltara, Hasan Basri, S.E, M.H, yang turut dalam rombongan mengatakan, bahwa kunjungan ke Radar Tarakan dengan harapan agar dapat terus bersinergi dalam membangun Kaltara.

“DPD RI sempat terbelah ada yang setuju dan tidak terkait pelaksanaan Pilkada karena ditakutkan memunculkan klaster pilkada. Dinamika itu terus berjalan dengan demokrasi yang baik, akhirnya pemerintah tetap melakukan Pilkada dan kami mendukung. Kami ingin agar pandemi ini segera berakhir dan vaksinnya dapat diberikan ke seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga :  Peristiwa Kenaikan Yesus Kristus ke Surga

Untuk diketahui, dalam kunjungan DPD RI kemarin, selain Mahyudin dan Hasan Basri, adapula anggota DPD RI lainnya seperti Enni Sumarni, H. Bambang Santoso, Aji Mirni Marwani, S.T, M.M, Evi Apita Maya, S.H, M.KN, H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E, Akt, M.B.A, Andri Prayoga Putra Singkarru, M.Sc dan Ajbar.

Direktur Utama Radar Tarakan Anthon Joy yang turut menerima rombongan DPD RI didampingi Komisaris Radar Tarakan Anny Susilowaty mengatakan, kunjungan tersebut merupakan penghargaan besar bagi Radar Tarakan.

“Artinya Radar Tarakan menjadi rujukan utama, tidak hanya bagi masyarakat Kaltara, tetapi pejabat pusat juga demikian. Maka, kami sambut dengan baik. Di dalam diskusi ada banyak yang dibahas, termasuk dengan tantangan media, masalah dalam pilkada seperti money politics, serta aturan-aturan kepemiluan yang turut mengatur media,” singkat Anthon Joy.

Pemimpin Redaksi Radar Tarakan, Azwar Halim menambahkan jika Radar Tarakan akan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dalam setiap informasi yang disalurkan ke masyarakat. “Kami memahami fungsi kami, bahwa media tetap harus pada aturannya, jalurnya. Dan dalam kontestasi Pilkada, media harus netral, tak boleh berpihak apalagi menyimpang dengan tujuan merugikan calon lain. Maka untuk melihat media itu apakah sudah pada ketentuan yang ada, maka cukup melihat apakah dia menjalan kode etik,” jelasnya. (shy/lim)

TARAKAN – Sebanyak 9 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung Silver Radar Tarakan. Dalam kunjungan tersebut, para anggota DPD RI berdiskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kehadiran kami dalam rangka kunjungan kerja, pemantauan pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T, M.M, (1/12).

Mantan bupati Kutai Timur ini mengatakan Kalimantan Utara (Kaltara) pun turut melakukan perhelatan, sehingga pihaknya berharap agar Kaltara dapat menghadirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Apalagi di tengah kondisi bangsa, sederet bupati maupun gubernur tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi, sehingga kredibilitas pemimpin dalam hal ini menjadi penting.

“Kami melihat bahwa Pilkada ini harus akuntabel dan bebas dari kecurangan dan masalah,” tuturnya. Di tengah pandemi Covid-19, pihaknya meninginginkan agar Pilkada di Kaltara tetap aman dan lebih baik, yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan. Peran media menurut Mahyudin menjadi penting karena mampu menguatkan publik. “Pilkada era digital ini mendewakan pencitraan sehingga mampu menjadikan siapa pun menjadi pemenang. Kenapa media menjadi penting, namun media pula yang berperan agar Pilkada aman,” tegas pria yang pernah aktif di Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Untuk itu, menurut Mahyudin pemasangan iklan bagi pasangan calon di media seharusnya tidak menjadi masalah karena media dianggap sebagai wadah bagi paslon untuk menanamkan elektabilitas di masyarakat. Mahyudin juga menyadari akan adanya pelanggaran dalam setiap pelaksanaan pemilu. Namun tahun ini DPD RI sempat terbelah soal Pilkada apakah dilanjutkan atau tidak.

Baca Juga :  Hendra Menunggu Hasil Laporan

“Kami melihat Pilkada ini diselenggarakan ada yang setuju dan menolak, walaupun pada akhirnya kami mendukung adanya pelaksanaan Pilkada. Terbukti ada beberapa calon kepala daerah ysng meninggal karena Covid-19, seperti Kabupaten Berau, Kota Bontang. Tapi dilanjutkan 9 Desember karena tidak tahu kapan berakhirnya pandemi. Tak hanya itu, negara lain juga melakukan Pilkada tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, pengambilan suara dengan sistem waktu. Bahkan disiapkan TPS khusus bagi masyarajat di atas suhu 37 derajat. Kami menganggap bahwa pemilu ini ada stimulus bagi masyarakat, sehingga ekonomi berjalan. Jadi ekonomi terbantu juga dengan Pilkada,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Kaltara, Hasan Basri, S.E, M.H, yang turut dalam rombongan mengatakan, bahwa kunjungan ke Radar Tarakan dengan harapan agar dapat terus bersinergi dalam membangun Kaltara.

“DPD RI sempat terbelah ada yang setuju dan tidak terkait pelaksanaan Pilkada karena ditakutkan memunculkan klaster pilkada. Dinamika itu terus berjalan dengan demokrasi yang baik, akhirnya pemerintah tetap melakukan Pilkada dan kami mendukung. Kami ingin agar pandemi ini segera berakhir dan vaksinnya dapat diberikan ke seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga :  Pasca Terbakar, Hanya Butuh 25 Hari Dibangun Ulang

Untuk diketahui, dalam kunjungan DPD RI kemarin, selain Mahyudin dan Hasan Basri, adapula anggota DPD RI lainnya seperti Enni Sumarni, H. Bambang Santoso, Aji Mirni Marwani, S.T, M.M, Evi Apita Maya, S.H, M.KN, H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E, Akt, M.B.A, Andri Prayoga Putra Singkarru, M.Sc dan Ajbar.

Direktur Utama Radar Tarakan Anthon Joy yang turut menerima rombongan DPD RI didampingi Komisaris Radar Tarakan Anny Susilowaty mengatakan, kunjungan tersebut merupakan penghargaan besar bagi Radar Tarakan.

“Artinya Radar Tarakan menjadi rujukan utama, tidak hanya bagi masyarakat Kaltara, tetapi pejabat pusat juga demikian. Maka, kami sambut dengan baik. Di dalam diskusi ada banyak yang dibahas, termasuk dengan tantangan media, masalah dalam pilkada seperti money politics, serta aturan-aturan kepemiluan yang turut mengatur media,” singkat Anthon Joy.

Pemimpin Redaksi Radar Tarakan, Azwar Halim menambahkan jika Radar Tarakan akan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dalam setiap informasi yang disalurkan ke masyarakat. “Kami memahami fungsi kami, bahwa media tetap harus pada aturannya, jalurnya. Dan dalam kontestasi Pilkada, media harus netral, tak boleh berpihak apalagi menyimpang dengan tujuan merugikan calon lain. Maka untuk melihat media itu apakah sudah pada ketentuan yang ada, maka cukup melihat apakah dia menjalan kode etik,” jelasnya. (shy/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/