alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Rakhmat: Arief Sudah Tak Bisa Lagi Berkegiatan Bawa Nama PAN

TARAKAN – Polemik di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggelinding.

Khaeruddin Arief Hidayat, mantan wakil wali kota Tarakan telah diusulkan untuk menjalani pergantian antarwaktu (PAW) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Drs. H. Rakhmat Majid Gani yang namanya diusulkan sebagai pengganti Arief di DPRD Kaltara meyakini jika keputusan permohonan PAW terhadap Arief oleh PAN bersifat final.

“DPP (Dewan Pimpinan Pusat PAN) kan sudah jelas mengirim surat PAW dan pemberhentian saudara KH (Arief). Menurut saya surat itu sudah final. Jadi sebenarnya KH sudah tidak bisa lagi berkegiatan membawa nama PAN. Kalau dia melakukan itu, tentu itu pelanggaran. Karena secara resmi permohonan PAW dan pemecatan sudah dilakukan,” nilai Rakhmat, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Dua Pekan, Tujuh Pelaku Kejahatan Dibekuk

Ia meyakini jika DPP mengambil kebijakan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya kira Ketua Umum (Zulkifli Hasan) sangat bijaksana dalam melihat kasus. Penandatanganan surat tersebut tentu dilakukan secara hati-hati melalui pertimbangan panjang,” ujarnya.

“Kalau saya tidak melakukan komunikasi secara langsung karena yang melakukan ini ketua wilayah (DPW PAN Kaltara). Saya juga sudah menerima surat perintah, kalau saya sih melihatnya terserah dia (KH) mau melakukan upaya apa, yang jelas surat yang dikeluarkan itu memiliki dasar. Bukan hanya atas proses hukum yang dijalani KH, namun juga kontribusinya di DPRD yang absen sudah cukup lama,” terangnya.

Dijelaskan Rakhmat, surat permohonan DPW PAN Kaltara dengan Nomor: PAN/A/K-S/056/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 telah diserahkan ke DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Disdagkop Akan Gelar OP

“Itu kemudian saya juga sudah melakukan konsultasi kepada beberapa teman, kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami menginginkan KH juga bijaksana menyadari jika kondisi ini terjadi secara alamiah. Istilahnya dengan partai apa pun, semua partai akan bersikap seperti itu. Dan itu kan terjadi dengan proses panjang, bukan mendadak,” nilai Rakhmat lagi.

“Di Tatib Dewan (DPRD) saja contohnya, itu 3 kali tidak hadir dalam rapat paripurna, itu bisa diberhentikan loh. Sehingga dengan kondisi ini partai mengambil sikap,” pungkasnya. (*/zac/lim)

TARAKAN – Polemik di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggelinding.

Khaeruddin Arief Hidayat, mantan wakil wali kota Tarakan telah diusulkan untuk menjalani pergantian antarwaktu (PAW) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Drs. H. Rakhmat Majid Gani yang namanya diusulkan sebagai pengganti Arief di DPRD Kaltara meyakini jika keputusan permohonan PAW terhadap Arief oleh PAN bersifat final.

“DPP (Dewan Pimpinan Pusat PAN) kan sudah jelas mengirim surat PAW dan pemberhentian saudara KH (Arief). Menurut saya surat itu sudah final. Jadi sebenarnya KH sudah tidak bisa lagi berkegiatan membawa nama PAN. Kalau dia melakukan itu, tentu itu pelanggaran. Karena secara resmi permohonan PAW dan pemecatan sudah dilakukan,” nilai Rakhmat, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Kabel Serabut dan Kepala Kompor Diamankan

Ia meyakini jika DPP mengambil kebijakan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya kira Ketua Umum (Zulkifli Hasan) sangat bijaksana dalam melihat kasus. Penandatanganan surat tersebut tentu dilakukan secara hati-hati melalui pertimbangan panjang,” ujarnya.

“Kalau saya tidak melakukan komunikasi secara langsung karena yang melakukan ini ketua wilayah (DPW PAN Kaltara). Saya juga sudah menerima surat perintah, kalau saya sih melihatnya terserah dia (KH) mau melakukan upaya apa, yang jelas surat yang dikeluarkan itu memiliki dasar. Bukan hanya atas proses hukum yang dijalani KH, namun juga kontribusinya di DPRD yang absen sudah cukup lama,” terangnya.

Dijelaskan Rakhmat, surat permohonan DPW PAN Kaltara dengan Nomor: PAN/A/K-S/056/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 telah diserahkan ke DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Rusak Estetika Kota, Satpol PP Tertibkan Baliho dan Spanduk

“Itu kemudian saya juga sudah melakukan konsultasi kepada beberapa teman, kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami menginginkan KH juga bijaksana menyadari jika kondisi ini terjadi secara alamiah. Istilahnya dengan partai apa pun, semua partai akan bersikap seperti itu. Dan itu kan terjadi dengan proses panjang, bukan mendadak,” nilai Rakhmat lagi.

“Di Tatib Dewan (DPRD) saja contohnya, itu 3 kali tidak hadir dalam rapat paripurna, itu bisa diberhentikan loh. Sehingga dengan kondisi ini partai mengambil sikap,” pungkasnya. (*/zac/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/