alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Arief Nilai Pemecatannya di PAN Menyalahi Aturan

TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Khaeruddin Arief Hidayat menilai apa yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara dengan melakukan permohonan proses pergantian antarwaktu (PAW) terkait kedudukannya di DPRD Kaltara sangatlah keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Diungkapkan, pada 25 Mei 2022 ia menerima surat persetujuan PAW dirinya sebagai anggota DPRD Kaltara oleh PAN.

“Tanggal 25 Mei dari DPW dan DPP telah menyurat ke Kantor DPRD (DPRD) Kaltara, tembusannya ke Gubernur Kaltara dan KPU Kaltara, terkait bahwa rencana PAW. Nah dasar PAW-nya itu adalah bahwa saya sudah diberhentikan dari partai karena tersandung kasus dan dinyatakan bersalah,” ungkap Arief, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Kapolda Kaltara Gelar Rakor Bersama Komisi III DPR RI

“Jadi tentu karena alasan ini cuma 1, logikanya ketika saya dinyatakan tidak bersalah (putusan banding PT Samarinda), berarti harusnya surat itu gugur dong. Sehingga, itulah saya mengambil langkah untuk menyurat ke Mahkamah Partai menyampaikan itu semua,” lanjut Arief.

“Saya juga sudah menelepon Ketua DPW (Ibrahim Ali) menyampaikan itu, besok (hari ini Jumat 3 Juni 2022) Ketua DPW akan ke Jakarta berkoordinasi dengan Ketua DPP (Zulkifli Hasan). Lalu, saya berharap DPP pasti bijak. Karena di klausul itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai, maka bisa diubah,” ulas Arief.

PAW Arief di DPRD Kaltara harusnya tetap merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6/2017. Pada Pasal 5 ayat 3 huruf c disebutkan, PAW dilakukan jika yang bersangkutan diberhentikan karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. (*/zac/lim)

Baca Juga :  Tiga Sekolah Dicurigai Terpapar Varian Omicron

TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Khaeruddin Arief Hidayat menilai apa yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara dengan melakukan permohonan proses pergantian antarwaktu (PAW) terkait kedudukannya di DPRD Kaltara sangatlah keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Diungkapkan, pada 25 Mei 2022 ia menerima surat persetujuan PAW dirinya sebagai anggota DPRD Kaltara oleh PAN.

“Tanggal 25 Mei dari DPW dan DPP telah menyurat ke Kantor DPRD (DPRD) Kaltara, tembusannya ke Gubernur Kaltara dan KPU Kaltara, terkait bahwa rencana PAW. Nah dasar PAW-nya itu adalah bahwa saya sudah diberhentikan dari partai karena tersandung kasus dan dinyatakan bersalah,” ungkap Arief, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Polres Selidiki Dugaan Malapraktik

“Jadi tentu karena alasan ini cuma 1, logikanya ketika saya dinyatakan tidak bersalah (putusan banding PT Samarinda), berarti harusnya surat itu gugur dong. Sehingga, itulah saya mengambil langkah untuk menyurat ke Mahkamah Partai menyampaikan itu semua,” lanjut Arief.

“Saya juga sudah menelepon Ketua DPW (Ibrahim Ali) menyampaikan itu, besok (hari ini Jumat 3 Juni 2022) Ketua DPW akan ke Jakarta berkoordinasi dengan Ketua DPP (Zulkifli Hasan). Lalu, saya berharap DPP pasti bijak. Karena di klausul itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai, maka bisa diubah,” ulas Arief.

PAW Arief di DPRD Kaltara harusnya tetap merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6/2017. Pada Pasal 5 ayat 3 huruf c disebutkan, PAW dilakukan jika yang bersangkutan diberhentikan karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. (*/zac/lim)

Baca Juga :  Pelindo Mengaku Tak Tahu-menahu Isi Peti Kemas HSB di Pelabuhan Malundung

Most Read

Artikel Terbaru

/