alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Arief Diberhentikan PAN Kaltara Sebelum Kasus Inkrah

TARAKAN – Pemecatan Khaeruddin Arief Hidayat, sebelumnya ditulis KH dalam pemberitaan berjudul ‘KH Tersandera SK DPP PAN’ di Radar Tarakan, Kamis 2 Juni 2022, sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) menimbulkan polemik panjang. Mantan wakil wali kota Tarakan itu pun menuntut haknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) dari PAN.

Senin, 30 Mei 2022, Arief -demikian akrab disapa- diputuskan tidak bersalah sesuai putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda dengan Nomor: 7/PID.TPK/2022/PT SMR. Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo, S.H, M.H, menyatakan menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. PT Samarinda juga membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 11/Pid. Sus-TPK/2022/PN SMR tanggal 30 Maret 2022.

Namun, rupanya PAN telah menerbitkan surat keputusan pemecatan Arief sebagai anggota PAN. Bahkan, PAN telah menerbitkan surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Arief sebagai anggota DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Almarhum Zainal Abidin di Mata Sahabat, Dikenal Gigih dan Penuh Tanggung Jawab

Dari sejumlah dokumen yang diterima Radar Tarakan, bahkan pleno pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara digelar saat Arief masih menjalani persidangan di pengadilan tingkat I di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Di hari ia divonis bersalah di PN Samarinda, DPW PAN Kaltara juga telah bersurat ke DPP perihal permohonan PAW Arief di DPRD Kaltara. Hingga pada 25 Mei, DPW PAN bermohon ke DPRD Kaltara untuk dilakukan PAW dari Arief ke Drs. H. Rakhmat Majid Gani.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara, Makbul, S.E, mengakui hal ini. Begitu juga dengan perihal pemberhentian Arief dari PAN.

“Betul memang ada surat (pemberhentian Arief) DPP PAN tertanggal 25 April. Kemudian tanggal 25 Mei itu juga ada surat dari DPP, ternyata di tanggal 30 Mei ada keputusan banding dari KH (Arief),” kata Makbul, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Telkom Kaltara Hibahkan Kendaraan Roda Tiga ke UBT

Persoalan ini masih dibahas di internal PAN. Menurutnya keputusan ada di tangan DPP PAN. “Tapi di dalam surat (SK pemberhentian dari DPP PAN) pada poin kelima 5 menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam keputusan tersebut dapat diubah dan diperbaiki kembali seperlunya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Kami rasa DPP juga nanti akan memberikan surat terbaru,” kata Makbul.

Atas hal itu, SK DPP berpeluang ditarik kembali, kata dia. “Tergantung DPP, nanti kita lihat. Kalau DPW PAN menunggu keputusan DPP saja. Kami sudah melakukan komunikasi dengan KH pada intinya kami menunggu keputusan dari pusat. Tapi setidaknya ini adalah keputusan terbaik dari DPP,” ungkapnya.

TARAKAN – Pemecatan Khaeruddin Arief Hidayat, sebelumnya ditulis KH dalam pemberitaan berjudul ‘KH Tersandera SK DPP PAN’ di Radar Tarakan, Kamis 2 Juni 2022, sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) menimbulkan polemik panjang. Mantan wakil wali kota Tarakan itu pun menuntut haknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) dari PAN.

Senin, 30 Mei 2022, Arief -demikian akrab disapa- diputuskan tidak bersalah sesuai putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda dengan Nomor: 7/PID.TPK/2022/PT SMR. Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo, S.H, M.H, menyatakan menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. PT Samarinda juga membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor: 11/Pid. Sus-TPK/2022/PN SMR tanggal 30 Maret 2022.

Namun, rupanya PAN telah menerbitkan surat keputusan pemecatan Arief sebagai anggota PAN. Bahkan, PAN telah menerbitkan surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Arief sebagai anggota DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Jumlah Pencaker Tahun Ini Meningkat

Dari sejumlah dokumen yang diterima Radar Tarakan, bahkan pleno pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara digelar saat Arief masih menjalani persidangan di pengadilan tingkat I di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Di hari ia divonis bersalah di PN Samarinda, DPW PAN Kaltara juga telah bersurat ke DPP perihal permohonan PAW Arief di DPRD Kaltara. Hingga pada 25 Mei, DPW PAN bermohon ke DPRD Kaltara untuk dilakukan PAW dari Arief ke Drs. H. Rakhmat Majid Gani.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltara, Makbul, S.E, mengakui hal ini. Begitu juga dengan perihal pemberhentian Arief dari PAN.

“Betul memang ada surat (pemberhentian Arief) DPP PAN tertanggal 25 April. Kemudian tanggal 25 Mei itu juga ada surat dari DPP, ternyata di tanggal 30 Mei ada keputusan banding dari KH (Arief),” kata Makbul, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Lapas Tarakan Tidak Mendapati Warga Binaan Terlibat Perkara Sabu 1 Kg

Persoalan ini masih dibahas di internal PAN. Menurutnya keputusan ada di tangan DPP PAN. “Tapi di dalam surat (SK pemberhentian dari DPP PAN) pada poin kelima 5 menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam keputusan tersebut dapat diubah dan diperbaiki kembali seperlunya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Kami rasa DPP juga nanti akan memberikan surat terbaru,” kata Makbul.

Atas hal itu, SK DPP berpeluang ditarik kembali, kata dia. “Tergantung DPP, nanti kita lihat. Kalau DPW PAN menunggu keputusan DPP saja. Kami sudah melakukan komunikasi dengan KH pada intinya kami menunggu keputusan dari pusat. Tapi setidaknya ini adalah keputusan terbaik dari DPP,” ungkapnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/