alexametrics
27.7 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Pengamat Hukum: Proses Pemecatan KH dari PAN Cacat

TARAKAN – Proses pemecatan KH dari anggota PAN dan status kedudukan KH sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2024 dari Fraksi PAN pun ditarik oleh DPP PAN setelah KH sempat tersangkut proses hukum. Namun proses pemecatan tersebut dianggap cacat lantaran proses hukum KH belum inkrah.

Pengamat Hukum dari Universitas Borneo Tarakan Syafruddin mengungkapkan, proses PAW yang dilakukan oleh DPW PAN Kaltara harus diberhentikan dan dibatalkan untuk sementara waktu. “Karena KH untuk sementara dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dilanjutkan Syafruddin, surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh PAN, merupakan cacat lantaran dasarnya surat tersebut tidak sesuai dengan proses hukum yang dijalani KH. “Yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan putusan pengadilan menyatakan tidak,” ucapnya.

Baca Juga :  Pasar Murah Minyak Goreng Ludes Diserbu Ibu-Ibu

Syafruddin yang pernah menjadi Penasihat Hukum (PH), sudah memperingatkan DPW PAN Kaltara agar tidak memberhentikan KH lantaran putusan hukum belum inkrah dan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh KH. “Kalau diberhentikan sementara sambil tunggu putusan inkrah,” pungkasnya. (*)






Reporter: Eliazar

TARAKAN – Proses pemecatan KH dari anggota PAN dan status kedudukan KH sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2024 dari Fraksi PAN pun ditarik oleh DPP PAN setelah KH sempat tersangkut proses hukum. Namun proses pemecatan tersebut dianggap cacat lantaran proses hukum KH belum inkrah.

Pengamat Hukum dari Universitas Borneo Tarakan Syafruddin mengungkapkan, proses PAW yang dilakukan oleh DPW PAN Kaltara harus diberhentikan dan dibatalkan untuk sementara waktu. “Karena KH untuk sementara dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dilanjutkan Syafruddin, surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh PAN, merupakan cacat lantaran dasarnya surat tersebut tidak sesuai dengan proses hukum yang dijalani KH. “Yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan putusan pengadilan menyatakan tidak,” ucapnya.

Baca Juga :  Promosikan Produk UMKM Melalui Website Kaltara Mart

Syafruddin yang pernah menjadi Penasihat Hukum (PH), sudah memperingatkan DPW PAN Kaltara agar tidak memberhentikan KH lantaran putusan hukum belum inkrah dan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh KH. “Kalau diberhentikan sementara sambil tunggu putusan inkrah,” pungkasnya. (*)






Reporter: Eliazar

Most Read

Harga Antigen Diprediksi Turun

Transmisi Lokal Belum Terbendung

Jelang Kejurnas, Masih Tunggu Anggaran

Artikel Terbaru

/