alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Peningkatan PAD Terkendala Perbup

NUNUKAN – Penarikan retribusi tempat khusus parkir hingga saat ini belum dilakukan. Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan masih menunggu peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk teknis (juknis) belum juga dimiliki.

Tak ayal, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi belum dalam dilakukan. Khususnya retribusi tempat khusus parkir yang dikelola, dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. seperti, parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung. Padahal, potensi tersebut cukup besar.

Kepala Bidang Darat Dishub Nunukan Mahyuddin mengungkapkan, hingga saat ini peraturan daerah (perda) mengenai retribusi tempat khusus parkir masih dalam tahap uji di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu baru diserahkan ke pihak Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi, masih panjang prosesnya. Nanti kalau sudah ke daerah baru dibuatkan perbub lagi,” kata Mahyuddin saat dikonfirmasi kemarin.

Baca Juga :  Buka Jalur Prestasi Demi Capai Target

Olehnya itu, penarikan retribusi parkir itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan baru dapat diterapkan pertengahan 2019. Itupun jika pembahasannya dipercepat. Namun, jika dilakukan dengan santai maka prosesnya bisa memakan waktu tahunan juga. “Kalau perda yang menyangkut retribusi alurnya sangat panjang memang,” jelasnya.

Asisten Administirasi, Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, penerapan retribusi tempat khusus parkir ini tergantung dari perangkat daerah yang menanganinya. Dalam hal ini Dishub Nunukan. “persoalan retribusi dan pajak parkir ini memang ada yang mengatur. Jadi, memang perlu dibahas secara rinci lagi. Namun yang jelas, pendapatan dari parkir ini jika dikelola dengan baik maka dapat menghasil PAD,” ungkapnya saat dikonfirmasi. (oya/nri)

Baca Juga :  Tukin Reguler ASN Cair, THR Honorer Nihil

 

NUNUKAN – Penarikan retribusi tempat khusus parkir hingga saat ini belum dilakukan. Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan masih menunggu peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk teknis (juknis) belum juga dimiliki.

Tak ayal, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi belum dalam dilakukan. Khususnya retribusi tempat khusus parkir yang dikelola, dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. seperti, parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung. Padahal, potensi tersebut cukup besar.

Kepala Bidang Darat Dishub Nunukan Mahyuddin mengungkapkan, hingga saat ini peraturan daerah (perda) mengenai retribusi tempat khusus parkir masih dalam tahap uji di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu baru diserahkan ke pihak Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Jadi, masih panjang prosesnya. Nanti kalau sudah ke daerah baru dibuatkan perbub lagi,” kata Mahyuddin saat dikonfirmasi kemarin.

Baca Juga :  Tiga Bulan, Kejari Tangani 88 Perkara

Olehnya itu, penarikan retribusi parkir itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan baru dapat diterapkan pertengahan 2019. Itupun jika pembahasannya dipercepat. Namun, jika dilakukan dengan santai maka prosesnya bisa memakan waktu tahunan juga. “Kalau perda yang menyangkut retribusi alurnya sangat panjang memang,” jelasnya.

Asisten Administirasi, Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, penerapan retribusi tempat khusus parkir ini tergantung dari perangkat daerah yang menanganinya. Dalam hal ini Dishub Nunukan. “persoalan retribusi dan pajak parkir ini memang ada yang mengatur. Jadi, memang perlu dibahas secara rinci lagi. Namun yang jelas, pendapatan dari parkir ini jika dikelola dengan baik maka dapat menghasil PAD,” ungkapnya saat dikonfirmasi. (oya/nri)

Baca Juga :  Dua dari Empat Ambulans Akhirnya Dikirim ke Krayan

 

Most Read

Artikel Terbaru

/