alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Sepakat Tolak Politik Uang

NUNUKAN – Warga Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, secara bersama-sama menyeruhkan menolak keras politik uang. Dalam proses pemilihan umum (pemilu) 2019 harus melahirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersih dari politik uang.

Warga Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Supardi mengaku sepakat dengan deklarasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, bersama dengan jajaran Desa Balansiku. Untuk mengajak masyarakat tidak menerima segala bentuk yang berbau uang di momen pemilu 2019.

“Saat ini tahapan kampanye mulai dilakukan, semua caleg telah memasang baliho dan melakukan sosialisasi. Demi meraih suara pemilih,” kata Supardi.

Menurutnya, politik uang untuk di Sebatik, tak perlu dipertanyakan. Karena tiap ada pemilu dipastikan ada kandidat yang melakukan hal tersebut. Untuk itu, mulai saat ini harus disuarakan untuk menolak politik uang di Desa Balansiku.

Baca Juga :  WADUH..!! 173 Patok Perbatasan Hilang karena Faktor Alam

Politik uang terjadi, akibat para calon sering menjanjikan untuk diberikan kepada pemilih. Terkadang para pemilih tergiur dengan janji para calon. Sehingga politik uang sulit dilepaskan, karena terkadang pemilih tergiur dengan janji calon.

“Pendidikan politik yang bersih harus dilakukan mulai saat ini, untuk melahirkan anggota DPRD yang berkualitas harus dimulai dengan cara yang baik,” ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Balansiku, H. Firman mengatakan, dalam upaya meminimalisir politik uang, khususnya pada pemilu 2019 mulai dari DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Harus dikawal dengan baik.

“Deklarasi atau ruang tolak politik uang dilakukan, untuk memberikan pendidikan politik terhadap pemilih, serta menyampaikan pemahaman terkait bahaya politik uang pada pemilu 2019,” kata H. Firman.

Baca Juga :  BREAKING NEWS!! Bertambah 15, Total 24 Pasien Positif di Nunukan

Menurutnya, politik uang masih mewarnai proses penyelenggaraan pemilu di Sebatik, meski tensinya tidak sebesar saat pilkada. Karena calon legislatif sangat banyak. Namun, tidak menutup kemungkinan pada tahapan akhir atau menjelang pencoblosan di TPS harus dikawal.

Lanjut dia, politik yang sangat bahaya dilakukan. Karena dapat melahirkan pemimpin yang korupsi. Serta tidak mengusung politik dengan baik. Pendidikan politik yang kurang dikonsumsi oleh masyarakat pemilih, sehingga potensi ini yang selalu dimanfaatkan oleh para calon.

“Sebagai pemerintah desa harus hadir menyampaikan terhadap masyarakat, tentang bahaya politik uang. Politik uang bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga berdampak hukum dengan ancaman pidana,” ujarnya. (nal/nri)

 

 

NUNUKAN – Warga Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, secara bersama-sama menyeruhkan menolak keras politik uang. Dalam proses pemilihan umum (pemilu) 2019 harus melahirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersih dari politik uang.

Warga Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Supardi mengaku sepakat dengan deklarasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, bersama dengan jajaran Desa Balansiku. Untuk mengajak masyarakat tidak menerima segala bentuk yang berbau uang di momen pemilu 2019.

“Saat ini tahapan kampanye mulai dilakukan, semua caleg telah memasang baliho dan melakukan sosialisasi. Demi meraih suara pemilih,” kata Supardi.

Menurutnya, politik uang untuk di Sebatik, tak perlu dipertanyakan. Karena tiap ada pemilu dipastikan ada kandidat yang melakukan hal tersebut. Untuk itu, mulai saat ini harus disuarakan untuk menolak politik uang di Desa Balansiku.

Baca Juga :  Selundupkan Miras, Polisi Malaysia Akan Dideportasi

Politik uang terjadi, akibat para calon sering menjanjikan untuk diberikan kepada pemilih. Terkadang para pemilih tergiur dengan janji para calon. Sehingga politik uang sulit dilepaskan, karena terkadang pemilih tergiur dengan janji calon.

“Pendidikan politik yang bersih harus dilakukan mulai saat ini, untuk melahirkan anggota DPRD yang berkualitas harus dimulai dengan cara yang baik,” ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Balansiku, H. Firman mengatakan, dalam upaya meminimalisir politik uang, khususnya pada pemilu 2019 mulai dari DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Harus dikawal dengan baik.

“Deklarasi atau ruang tolak politik uang dilakukan, untuk memberikan pendidikan politik terhadap pemilih, serta menyampaikan pemahaman terkait bahaya politik uang pada pemilu 2019,” kata H. Firman.

Baca Juga :  Ingin Pulang, PMI Lalui Jalur Ilegal

Menurutnya, politik uang masih mewarnai proses penyelenggaraan pemilu di Sebatik, meski tensinya tidak sebesar saat pilkada. Karena calon legislatif sangat banyak. Namun, tidak menutup kemungkinan pada tahapan akhir atau menjelang pencoblosan di TPS harus dikawal.

Lanjut dia, politik yang sangat bahaya dilakukan. Karena dapat melahirkan pemimpin yang korupsi. Serta tidak mengusung politik dengan baik. Pendidikan politik yang kurang dikonsumsi oleh masyarakat pemilih, sehingga potensi ini yang selalu dimanfaatkan oleh para calon.

“Sebagai pemerintah desa harus hadir menyampaikan terhadap masyarakat, tentang bahaya politik uang. Politik uang bukan hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga berdampak hukum dengan ancaman pidana,” ujarnya. (nal/nri)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/