alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Pengecer Ilegal Malah Banyak Stok

NUNUKAN – Kondisi memprihatinkan masih saja terjadi pada penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di Kabupaten Nunukan. Minimnya pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait seolah-olah mendukung keberadaan pengecer ilegal.

Hal ini terlihat dari stok LPG 3 kg yang berada di setiap pangkalan resmi atau sub agen. Hanya hitungan jam tabung isi ulang yang baru tiba dari kapal pengakut sudah ludes diserbu warga. Meskipun dibatasi satu orang dua LPG namun masih tidak cukup.

Namun, di sejumlah pengecer ilegal justru LPG 3 kg sudah banyak dijual. Namun, harganya sudah tidak lagi berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 16.500 per tabung. Namun menjadi Rp 25 hingga 30 ribu per tabung. “Kami ambil di pangkalan Rp 20 ribu. Jadi, dijual Rp 25 ribu kalau mau untung,” aku salah seorang pelaku yang ditemui di tempatnya berjualan kemarin.

Ia mengaku, sudah lama melakukan penjualan dengan harga tersebut. Hingga saat ini belum pernah ditindak. Namun, untuk teguran sudah sering. Beberapa warga, bahkan ada dari pegawai pemerintah daerah yang menegur. “Masalahnya, yang beli tidak marah. Mereka mau saja beli dari pada susah dapat stoknya. Apalagi kalau harus antri panjang di pangkalan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ada Apa? WNI Kembali Diamankan Aparat Malaysia

Menurutnya, pemerintah pasti kesulitan membendung warga untuk menggunakan LPG 3 kg yang bersubsisi ini. Sebab, tak hanya warga miskin, mereka yang mampu, bahkan ada yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) juga masih menggunakannya. Akibatnya, ketersediaan LPG 3 kg tidak pernah cukup. “Ini sudah hukum alam. Banyak orang mampu bahkan, punya mobil pribadi, mengaku tidak mampu hanya karena mau pakai gas 3 kg itu,” bebernya.

Manajer PT Karya Island Flowers, H. Abdullah selaku agen resmi LPG 3 Kg tak menampik persoalan kelangkaan yang sering terjadi selama ini. Termasuk adanya sejumlah pengecer ilegal yang bukan menjadi sub agen tapi menjual LPG 3 kg tersebut. “Kami hanya mengawasi dan dapat menghentikan suplai LPG ke pangkalan resmi jika ada masalah. Misalnya, menjual di atas Het dan menyalurkan bukan pada yang berhak,” tegas H. Abdullah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Baca Juga :  Pilih Jadi Caleg, Akhirnya Kades Mengundurkan Diri

Dikatakan, untuk masalah keterlambatan stok itu memang biasa terjadi. Makanya kadang langka di lapangan. Ada banyak faktor penyebabnya. Yang jelas, selama ini sudah aman saja. Paling kalau ada masalah pasang surut air laut dan cuaca saja. Kendati demikian, lanjutnya, dirinya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang jelas, harus ada solusi mengatasi persoalan penyaluran dan pengawasn barang subsidi itu. “Saya rasa ini sudah harus ada solusi yang nyata. Semoga saja, setiap kejadian di lapangan menjadi pelajaran untuk terus dibenahi,” ujarnya. (oya/nri)

 

 

 

 

 

NUNUKAN – Kondisi memprihatinkan masih saja terjadi pada penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di Kabupaten Nunukan. Minimnya pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait seolah-olah mendukung keberadaan pengecer ilegal.

Hal ini terlihat dari stok LPG 3 kg yang berada di setiap pangkalan resmi atau sub agen. Hanya hitungan jam tabung isi ulang yang baru tiba dari kapal pengakut sudah ludes diserbu warga. Meskipun dibatasi satu orang dua LPG namun masih tidak cukup.

Namun, di sejumlah pengecer ilegal justru LPG 3 kg sudah banyak dijual. Namun, harganya sudah tidak lagi berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 16.500 per tabung. Namun menjadi Rp 25 hingga 30 ribu per tabung. “Kami ambil di pangkalan Rp 20 ribu. Jadi, dijual Rp 25 ribu kalau mau untung,” aku salah seorang pelaku yang ditemui di tempatnya berjualan kemarin.

Ia mengaku, sudah lama melakukan penjualan dengan harga tersebut. Hingga saat ini belum pernah ditindak. Namun, untuk teguran sudah sering. Beberapa warga, bahkan ada dari pegawai pemerintah daerah yang menegur. “Masalahnya, yang beli tidak marah. Mereka mau saja beli dari pada susah dapat stoknya. Apalagi kalau harus antri panjang di pangkalan,” ungkapnya.

Baca Juga :  500 Personel ‘Serbu’ Pantai Iching

Menurutnya, pemerintah pasti kesulitan membendung warga untuk menggunakan LPG 3 kg yang bersubsisi ini. Sebab, tak hanya warga miskin, mereka yang mampu, bahkan ada yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) juga masih menggunakannya. Akibatnya, ketersediaan LPG 3 kg tidak pernah cukup. “Ini sudah hukum alam. Banyak orang mampu bahkan, punya mobil pribadi, mengaku tidak mampu hanya karena mau pakai gas 3 kg itu,” bebernya.

Manajer PT Karya Island Flowers, H. Abdullah selaku agen resmi LPG 3 Kg tak menampik persoalan kelangkaan yang sering terjadi selama ini. Termasuk adanya sejumlah pengecer ilegal yang bukan menjadi sub agen tapi menjual LPG 3 kg tersebut. “Kami hanya mengawasi dan dapat menghentikan suplai LPG ke pangkalan resmi jika ada masalah. Misalnya, menjual di atas Het dan menyalurkan bukan pada yang berhak,” tegas H. Abdullah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Baca Juga :  Target Bawa Pulang Piala Adipura Tahun Ini

Dikatakan, untuk masalah keterlambatan stok itu memang biasa terjadi. Makanya kadang langka di lapangan. Ada banyak faktor penyebabnya. Yang jelas, selama ini sudah aman saja. Paling kalau ada masalah pasang surut air laut dan cuaca saja. Kendati demikian, lanjutnya, dirinya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang jelas, harus ada solusi mengatasi persoalan penyaluran dan pengawasn barang subsidi itu. “Saya rasa ini sudah harus ada solusi yang nyata. Semoga saja, setiap kejadian di lapangan menjadi pelajaran untuk terus dibenahi,” ujarnya. (oya/nri)

 

 

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/