NUNUKAN – Penanganan banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi dan diperparah dengan debit air yang berasal dari hulu sungai Sembakung di wilayah Sabah, Malaysia disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Ada empat poin yang disiapkan agar dapat ditangani pemerintah pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Arief Budiman menyampaikan setidaknya ada empat poin yang diusulkan ke Pemerintah Pusat terkait penanganan banjir. Pertama, relokasi warga yang terdampak parah setiap banjir terjadi.
“Pertama, agar banjir yang terjadi tidak berdampak pada warga salah satu caranya relokasi. Bagaimana memindahkan warga kita yang sering terdampak banjir ke lokasi yang aman dari banjir,” ucap Arief Budiman kepada Radar Tarakan, Senin (25/9).
Dijelaskan, langkah kedua yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan negara tetangga Malaysia untuk penanganan banjir dilakukan bersama-sama. Sebab, sumber air yang merendam sejumlah kecamatan berasal dari hulu yang berada di Sabah, Malaysia.
“Kedua caranya berkomunikasi dengan negera tetangga Malaysia. Sebab sumber air dari wilayah Malaysia hingga ke Sembakung dan kecamatan lain. Misalnya solusi membuat bendungan agar air bisa diatur. Tidak semua langsung ke hilir jadi debit air bisa diatur,” jelasnya.
Selanjutnya, usulan pembuatan kanal untuk jalur air sungai agar cepat sampai ke hilir. Sebab, kondisi sungai Sembakung berkelok. Hal ini membuat air lambat menuju hilir atau ke muara.
Terakhir, melakukan relokasi sungai Sembakung agar air sungai yang mengalir tidak terhambat hingga ke hilir. Sebab, kondisi akan diperparah jika air laut sedang pasang.
“Ketiga, pembuatan kanal untuk mengalirkan air begitu cepat. Dan keempat membongkar sungai di hilir karena saat ini air tertahan sehingga tidak lancar. Jika air pasang bertemu air tertampung. Biasanya satu Minggu banjir karena tertahan menjadi tiga Minggu,” bebernya.
Ditegaskan, warga yang terdampak parah akibat banjir sebanyak 13 desa. Dan desa yang diusulkan agar direlokasi tersebar di RT 6 dan RT 7, Desa Atap, Kecamatan Sembakung. Karena banjir yang terjadi merugikan masyarakat. Mulai dari harta benda hingga lahan pertanian.
“Yang paling parah 13 desa. Dan ini sudah diajukan proposalnya untuk 200 kepala keluarga di Desa Atap, Sembakung. Empat solusi yang ditawarkan ke BNPB,” pungkasnya. (akz/lim)
